Perkara "Dapur" Rekomendasi Formula E: Kadisbud Dicecar, Ketua DPRD Gebrak Meja, hingga Permintaan Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat di Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Dinas Kebudayaan serta Dinas Pemuda dan Olahraga pada Rabu (19/2/2020) tiba-tiba memanas.

Rapat yang mulanya membahas tentang revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, berpindah topik ke penyelenggaraan Formula E di lokasi yang sama.

Yang dipermasalahkan adalah rekomendasi area cagar budaya itu untuk perhelatan balap.

Baca juga: Kadisbud DKI Bersikukuh Rekomendasi Formula E di Monas dari TSP Bukan TACB

Untuk itu ,dihadirkan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Mundardjito dan Ketua Tim Sidang Pemugaran (TSP) Bambang Eryudhawan.

Mereka dipertanyakan apakah memberikan rekomendasi untuk penggunaan Monas sebagai lokasi Formula E.

Namun tak lama, anggota DPRD DKI Jakarta justru menyoroti Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana.

Dicecar anggota DPRD

Dimulai dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani yang mencecar Iwan karena pernyataannya beberapa waktu lalu.

"Kemudian direspons dengan menurut saya ini kurang pantas ya. Pak Iwan, bahwa itu urusan dapur kami, itu uang saya, uang kami, enggak usah ikut-ikut. Saya rasa itu komunikasi yang enggak baik," kata Zita saat rapat.

Putri Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ini menyesali pernyataan Iwan soal urusan dapurnya tidak bisa diketahui publik.

"Sudah dapur berantakan, komen di media dapurnya benar. Kan ini enggak benar. Jadi mohon ini jadi catatan penting. Tolong statement di publik itu dijaga dengan baik," ungkapnya.

Baca juga: Duduk Perkara Kadisbud DKI Dicecar dan Dimarahi Ketua hingga Anggota DPRD

Politisi PDI-P anggap arogan

Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Johnny Simanjuntak menyebutkan, pernyataan Iwan yang merahasiakan rekomendasi itu terlalu arogan.

Menurut dia, Iwan seharusnya membuka rekomendasi itu ke publik karena perhelatan Formula E berasal dari rakyat, bukan kantong pribadinya.

"Karena itu uang publik maka publik harus dan pasti tau tentang kebijakan yang dibuat pemerintah," ucap Johnny.

Selang beberapa saat, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pun datang ke rapat Komisi E.

Pras lalu memarahi dan menyindir Iwan berkait pernyataannya.