Ini Alasan Pertamina Tunggak Pajak Reklame SPBU Tanjung Priok hingga Rp 1,8 M

Kompas.com - 20/02/2020, 17:14 WIB
Penyegelan reklame SPBU milik Pertamina di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (20/2/2020) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIPenyegelan reklame SPBU milik Pertamina di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (20/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com -  Business Unit Head SPBU Coco Sunter, Tanjung Priok, Ahmad Fauzi mengungkap alasan mengapa mereka menunggak pajak hingga Rp 1,8 miliar.

Ahmad mengatakan, tunggakan terjadi karena adanya permasalah administrasi dalam pembayaran pajak reklame SPBU tersebut.

"Kemarin itu kita bayarkan di bulan Desember cuma ada SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang terselip. Sedangkan bank minta SKPD yang asli untuk validasi," kata Ahmad di lokasi, Kamis (20/2/2020).

Akhirnya pihak bank terpaksa mengembalikan uang pembayaran pajak reklame mereka. Lalu, pihak Pertamina kemudian meminta diterbitkan SKPD baru ke bagian pajak daerah.

Baca juga: Tunggak Pajak Rp 1,8 M, Reklame SPBU Pertamina di Tanjung Priok Disegel

Pada 14 Februari lalu, Pertamina kembali membayarkan pajak mereka ke Bank DKI. Namun, terjadi kesalahan lainnya.

"Kami bayar tanggal 14, tetapi di bunga yang Desember. Jadi, kurang bayar," ucap Ahmad.

Pihak Bank kemudian menolak pembayaran dan mengembalikan uang tersebut ke Pertamina.

Selain itu, Pertamina juga sedang melakukan permohonan penghitungan ulang pajak terhadap reklame besar yang menunjukkan harga dari masing-masing bahan bakar yang mereka jual.

"Untuk yang totem (reklame besar) memang kita belum melakukan pembayaran dikarenakan akan melakukan penghitungan ulang sama kantor pajak. Karena sudah memohon surat penghitungan ulang, karena angkanya ini Rp 291 juta per tahun. Makanya kita meminta penghitungan ulang," tutur Ahmad.

Baca juga: Di Jakarta Pusat, Tunggakan Pajak Tertinggi di Menteng dan Tanah Abang

Sebelumnya, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) menyegel reklame SPBU yang dimiliki langsung oleh PT Pertamina tersebut.

Kepala UP3D Tanjung Priok Budi mengatakan SPBU tersebut menunggak pajak reklame selama satu tahun.

"Total tunggakannya dari 2 Januari 2019 sampai saat ini Januari 2020 Rp 1,856 M. Itu reklame, totem yang ada di lingkungan Pertamina," kata Budi di lokasi.

Budi menyampaikan, setidaknya ada tujuh reklame yang harusnya disegel, namun pihak UP3D memberi keringanan dengan hanya menyegel dua reklame karena sedang ramai pembeli.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Megapolitan
Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Megapolitan
Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Megapolitan
Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Megapolitan
Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

Megapolitan
Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Megapolitan
TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

Megapolitan
Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Megapolitan
Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Megapolitan
Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

Megapolitan
Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Handphone Ilegal hingga Penyitaan

Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Handphone Ilegal hingga Penyitaan

Megapolitan
Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X