Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dato Sri Tahir: Banjir Era Anies Lebih Cepat Surut Dibanding Gubernur Sebelumnya

Kompas.com - 21/02/2020, 20:08 WIB
Nursita Sari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Tahir Foundation Dato Sri Tahir mengatakan, banjir di Jakarta pada era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih cepat surut dibandingkan banjir yang terjadi era gubernur-gubernur sebelumnya.

Hal itu diyakini Tahir setelah mendapat penjelasan dari Anies mengenai penanganan banjir di Jakarta.

"Setelah Bapak Gubernur (Anies) menjelaskan, saya sangat-sangat ter-impress bahwa ternyata masa surutnya banjir itu jauh lebih cepat dari gubernur sebelumnya," ujar Tahir di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan Tahir saat memberikan sambutan dalam acara pemberian bantuan gerobak dan stan dagang dari Mayapada Group untuk pelaku UMKM binaan Jakpreneur DKI Jakarta.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Pemilik dan Komisaris Utama Mayapada Group itu mulanya bercerita, dia menemui Anies sekitar satu bulan yang lalu untuk menanyakan soal banjir Jakarta.

Dia juga menanyakan bantuan apa yang bisa diberikan Tahir Foundation terkait penanganan banjir Jakarta.

"Bapak Gubernur menjelaskan penanganan soal banjir, dan saya juga agak surprise, agak lain dengan yang dikatakan media sosial bahwa Gubernur Jakarta tidak baik menangani banjir, itu I think it's wrong," kata Tahir.

Baca juga: Sedikitnya 13 Permukiman di Jakarta Timur Terendam Banjir

Tahir tidak menyampaikan penjelasan Anies kepadanya terkait penanganan banjir Jakarta.

Tahir hanya menyatakan bahwa dia sangat mengapresiasi penanganan banjir era pemerintahan Anies.

"Saya bilang (kepada) Pak Gubernur, ini perlu lebih diberitahukan kepada masyarakat, sehingga penanganan banjir Jakarta di bawah Bapak Gubernur, Pak Anies, saya kira tidak kalah dari gubernur-gubernur yang sebelumnya," ucap anggota Wantimpres Jokowi itu.

Adapun banjir sudah beberapa kali merendam Jakarta sejak awal 2020. Terakhir, banjir merendam sejumlah wilayah pada Kamis (20/2/2020) hingga Jumat ini.

Baca juga: Banjir Setinggi 2 Meter, 1.000-an Warga Bidara Cina Mengungsi

Pemprov DKI menyebut banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi, cuaca ekstrem, dan luapan kali.

Sementara survei Indo Barometer sebelumnya menunjukan, mayoritas responden menilai Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur yang paling berhasil menangani masalah banjir di Ibu Kota.

Sebanyak 40 persen responden menilai demikian.

Sementara 25 persen responden lain menilai Joko Widodo yang paling berhasil menangani banjir Jakarta. Adapun Gubernur Anies hanya disebut 4 persen responden.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengklaim sudah bekerja maksimal untuk menangani banjir yang kerap terjadi di Jakarta.

Juaini menjawab demikian saat ditanyakan soal hasil survei Indo Barometer.

"Yang jelas kami berusaha sudah kerja semaksimal mungkin, apa yang sudah menjadi tugas SDA, pasti kami akan lanjutkan," ujar Juaini di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

Namun, Juaini enggan berkomentar lebih banyak soal hasil survei tersebut. Dia menyatakan tidak berwenang menanggapi hasil survei itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com