Kompas.com - 24/02/2020, 11:17 WIB
Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANJalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok kekurangan dana untuk memperbaiki kerusakan jalan, turap, dan jembatan akibat banjir dan longsor sejak Tahun Baru 2020 lalu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Dadan Rustandi menyebutkan, total terdapat 137 titik kerusakan akibat banjir dan longsor.

Namun, dana yang ada hanya mampu menanggulangi kerusakan di 26 titik.

"Kami masih proses biaya tidak terduga untuk pekerjaan-pekerjaan longsoran dan banjir itu, kami menganggarkan Rp 13,6 miliar. Itu (untuk) 26 titik," jelas Dadan kepada wartawan, Senin (24/2/2020).

"Artinya masih kurang anggarannya," ia menambahkan.

Baca juga: PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

Sebanyak 26 titik yang akan diperbaiki kini telah masuk ke dalam tahap rencana umum pengadaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Proses lelang direncanakan beres dalam tempo kira-kira satu bulan, sehingga Maret 2020 nanti pekerjaan diharapkan sudah bisa jalan.

Danan menyatakan, Kota Depok hanya memiliki anggaran tak terduga sejumlah kira-kira Rp 20 miliar dari APBD 2020.

Jalan-jalan yang rusak disebut hanya dapat diperbaiki dengan anggaran pemeliharaan rutin Dinas PUPR yang jumlahnya tak begitu gemuk.

Lantaran mesti menghemat pengeluaran, perbaikan jalan berlubang kemungkinan baru bisa dilaksanakan sepenuhnya ketika musim kemarau kelak.

Baca juga: Kritik Anies, Ketua DPRD DKI Nilai SOP Penanganan Banjir Tidak Jelas

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Bahas 5 Program Kolaborasi Bersama PBB

Anies Bahas 5 Program Kolaborasi Bersama PBB

Megapolitan
Kebakaran Landa Pasar Kalideres, 60 Kios Pedagang Hangus Dilalap Api

Kebakaran Landa Pasar Kalideres, 60 Kios Pedagang Hangus Dilalap Api

Megapolitan
Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak, Rumah di Kalideres Akan Dirobohkan

Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak, Rumah di Kalideres Akan Dirobohkan

Megapolitan
Pemkot Jakbar Akan Beri Santunan untuk Keluarga Korban Rumah Ambruk di Kalideres

Pemkot Jakbar Akan Beri Santunan untuk Keluarga Korban Rumah Ambruk di Kalideres

Megapolitan
Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Megapolitan
Rumah Ambruk di Kalideres Tewaskan Dua Orang, Anak Korban Disebut Sempat Ajak Pindah ke Kontrakan

Rumah Ambruk di Kalideres Tewaskan Dua Orang, Anak Korban Disebut Sempat Ajak Pindah ke Kontrakan

Megapolitan
Percepat Banjir Surut di Gandaria City, Pemkot Jaksel Keruk Lumpur Kali Grogol dan Lebarkan Saluran

Percepat Banjir Surut di Gandaria City, Pemkot Jaksel Keruk Lumpur Kali Grogol dan Lebarkan Saluran

Megapolitan
Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Megapolitan
Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Megapolitan
Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Megapolitan
Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Megapolitan
Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Pemprov DKI Tanggapi Rapor Merah LBH Jakarta soal Buruknya Kualitas Udara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.