BBWSCC: 12 Titik Sungai Jakarta Berpotensi Banjir karena Belum Dinormalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan, ada sekitar 12 titik di sungai Jakarta berpotensi banjir karena belum dinormalisasi.

"Ada 83 titik lokasi banjir, kan 12 titik di lokasi yang belum dinormalisasi," kata Ketua BBWSCC, Bambang Hidayah, di Balai Kota Jakarta, Senin (24/2/2020), seperti dikutip Antara.

BBWSCC mencatat ada 83 titik banjir di Jakarta yang melanda pada Minggu (23/2/2020), di mana 12 titik di antaranya merupakan aliran sungai.

Ia memaparkan, 11 titik yang belum dinormalisasi berlokasi di Sungai Sunter (delapan titik), Sungai Cakung (dua titik) dan Sungai Pesanggrahan (satu titik).

Baca juga: Hujan Deras, Sejumlah Wilayah Jakarta dan Sekitarnya Terendam Banjir

Sementara satu titik yang sudah dinormalisasi adalah di Kali Sentiong karena terjadi kebocoran pada dinding beton alias sheet pile.

Sementara itu, untuk 71 titik sisanya merupakan kawasan sistem drainase, seperti permukiman atau jalan-jalan dekat saluran air atau drainase.

Pada Minggu (23/2), hujan deras mengguyur lima kota Jakarta hingga dinihari. Sejumlah titik banjir, salah satunya di RS dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadi Moeljono, berujar banjir Jakarta dapat teratasi jika Sungai Ciliwung dinormalisasi.

Saat ini normalisasi Sungai Ciliwung baru 16 kilometer dari 33 kilometer. Normalisasi mandek lantaran pemerintah DKI Jakarta tak kunjung membebaskan lahan.

Dalam mengatasi banjir Jakarta, BBWSCC ditugaskan menormalisasi berbagai sungai dan membangun sodetan Sungai Ciliwung.

Baca juga: PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

Untuk normalisasi BBWSCC menargetkan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,5 km pada 2019 ini, karena juga terkendala pembebasan lahan.

"Dilakukan di daerah Pejaten Timur dan Istiqlal dana sekitar Rp30 miliar," kata Hidayah.

Setelah menormalisasi sungai, secara bertahap kemudian dilakukan revitalisasi termasuk di situ dan embung, salah satunya di Danau Kemayoran untuk mencegah banjir di terowongan Kemayoran.

"Khan kemarin hujan ekstrem. Jadi saat ekstrem kan tidak tenggelam lagi, turun 2,4 meter (air yang surut) karena pengerukan," katanya.

Sementara untuk sodetan Sungai Ciliwung di Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, BBWSCC masih menunggu penentuan lokasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk melanjutkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Marah Lihat Trotoar yang Direvitalisasi Dibongkar karena Tak Ada Bak Kontrol

Perkembangan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung mencapai 600 meter. Ini kurang 660 meter dari total sodetan sepanjang 1,26 km dengan kapasitas 60 meter kubik/detik.

"Kemudian mengumpulkan berkas-berkas kepemilikan tanah jadi nanti dipadukan dibikin suatu bidang oleh satgas. Biasanya kan yang pimpin BPN (Badan Pertanahan Nasional)," ujar dia.

Ia mengungkapkan, setelah terpetakan bidang lahannya, kemudian diumumkan bidang-bidang yang akan digunakan.

Setelah itu dikaji tim penilai untuk menentukan nilai kelayakan yang akan diganti.

Jika sodetan terealisasi, kata dia, setidaknya bisa mengendalikan debit air yang masuk ke Jakarta.

Namun dia menyebut butuh waktu untuk pembebasan lahan di Bidara Cina terlebih setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta kalah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Warga Bidara Cina, memenangkan gugatan terkait penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779/2015 tentang lokasi sodetan Sungai Ciliwung di PTUN.

SK Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 81/2014 tersebut berisi Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Sungai Ciliwung menuju KBT.

Dalam putusan di persidangan PTUN tersebut, menyatakan SK yang dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, itu batal.

"Sebenarnya sudah sosialisasinya juga terus dilakukan. Kemarin gugatannya dimenangkan terkait dengan sertifikat tanah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diklaim warga mungkin ujung-ujungnya pergantian kerugian lah," kata Hidayah.