Ketua DPRD DKI Sebut Revitalisasi TIM Akan Dimoratorium

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjami tak ada komersialisasi seusai revitalisasi TIM.

Penyewaan wisma, kata dia, akan dibanderol dengan harga murah, namun dengan fasilitas berstandar internasional.

"Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional tapi harganya terjangkau. Karena mau dorong kesenian. Kalau mau pemasukan tinggal naikkan (anggaran)," ucap Anies.

Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan Komisi X DPR dengan Forum Seniman Peduli TIM, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Komisi X Rapat Kerja dengan Anies Baswedan Bahas Revitalisasi TIM

Dalam rapat itu, pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi terkait revitalisasi TIM.

Mereka menilai Anies telah melanggar banyak aturan.

"Melangkahi Permendagri, Mendagri, tidak ada Amdal, tidak ada izin ini dan lain-lain, tidak ngomong sama DPRD," imbuh dia.

Panca mengutarakan para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM telah berupaya menyampaikan aspirasi ke sejumlah pihak terkait, termasuk DPRD DKI Jakarta.

Namun, kata Panca, hasilnya nihil. Menurut dia, revitalisasi yang dilakukan Anies hanya berorientasi untuk kepentingan komersial.

Baca juga: Anies, Jakpro, dan DPRD DKI Dipanggil ke DPR Bahas Revitalisasi TIM Hari Ini

Dia mengatakan Anies punya pandangan keliru mengenai revitalisasi TIM.

"Revitalisasi itu diberlakukan oleh Saudara Gubernur dengan aspek komersial yamg sangat tinggi. Itu rinciannya ada. Kami sudah rinci satu per satu. Praktik komersial supaya BEP, supaya dapat profit, dan lain-lain, untuk nambal kebutuhan karena TIM diangap beban APBD," ujarnya.

Panca menyebut orientasi Anies pada profit itu menyesatkan. Ia khawatir pemerintah daerah lain punya anggapan serupa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan seni.