Kadis Perumahan DKI Mundur karena Tak Capai Target, Salah Satunya Rusun DP Rp 0

Kompas.com - 27/02/2020, 19:38 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajarannya di lokasi pembangunan hunian DP Rp 0 di Nuansa Cilangkap, Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajarannya di lokasi pembangunan hunian DP Rp 0 di Nuansa Cilangkap, Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelik Indriyanto mengundurkan diri sebagai kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta karena kinerjanya tak mencapai target.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir mengatakan, BKD mulanya mengevaluasi kinerja Kelik sepanjang 2019. Hasil evaluasi, kinerja Kelik tidak mencapai target dalam perjanjian kinerja yang ia tanda tangani.

Realisasi penyerapan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpinnya juga meleset dari target dari serapan perkiraan sendiri (SPS) yang telah disusun.

Baca juga: Dilema Pembelian Rusunami DP Rp 0, antara Penghasilan Rendah dan Tingginya Cicilan

"Ada beberapa mekanisme perjanjian kontrak kinerjanya yang memang tidak maksimal," ujar Chaidir di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Chaidir berujar, salah satu kinerja Kelik yang tidak tercapai yakni soal program rumah susun dengan down payment (DP) Rp 0 yang menjadi kegiatan strategis daerah (KSD) di Dinas Perumahan. Ada juga item-item penilaian lainnya yang tidak mencapai target.

"(Rusun DP Rp 0) itu kan bagian dari kontrak kinerja. Banyak kinerja dalam kontrak itu, KSD, penyerapan anggaran, realisasi tidak mencapai target," kata Chaidir.

Karena kinerja Kelik tidak mencapai target, lanjut Chaidir, BKD memberikan pilihan kepadanya untuk pindah ke SKPD lain atau dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Kelik akhirnya memilih menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kelik pun bukan lagi pejabat eselon II dan kehilangan tunjangan kinerja daerah (TKD).

Baca juga: Peminat Rusun DP Rp 0 Terbentur Kredit Motor, Gerindra Minta Cicilan Lebih Ringan

Kelik kini berstatus tenaga ahli fungsional dengan tunjangan setara pejabat eselon III.

"Kalau standar SPS itu 90 persen, dia di bawah itu. Dia tinggal pilih, mau disanksi dengan PP 53 terkena hukuman disiplin, atau dengan hati nuraninya ingin membantu di SKPD mana. Pak Kelik memilih ingin bergabung di TGUPP," ucap Chaidir.

Kelik mengundurkan diri sejak Senin lalu



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

Megapolitan
UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

Megapolitan
Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Megapolitan
UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

Megapolitan
Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Megapolitan
Positif Covid-19, 79 Penghuni Panti Yayasan Tri Asih di Kebon Jeruk Jalani Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, 79 Penghuni Panti Yayasan Tri Asih di Kebon Jeruk Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
Ajakan Terbang Bareng yang Tak Pernah Terwujud...

Ajakan Terbang Bareng yang Tak Pernah Terwujud...

Megapolitan
Tangis Haru dan Kumandang Salawat Sambut Jenazah Pramugari Korban Sriwijaya Air

Tangis Haru dan Kumandang Salawat Sambut Jenazah Pramugari Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
Kisah Perjuangan Pedagang Tanaman Hias di Depok hingga Dapat Barter Rumah Rp 500 Juta

Kisah Perjuangan Pedagang Tanaman Hias di Depok hingga Dapat Barter Rumah Rp 500 Juta

Megapolitan
Masuk Hari Ke-8, Tim SAR Fokus Cari 3 Obyek Pencarian Sriwijaya Air 182

Masuk Hari Ke-8, Tim SAR Fokus Cari 3 Obyek Pencarian Sriwijaya Air 182

Megapolitan
Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Megapolitan
5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

Megapolitan
Anies Terbitkan Aturan Soal Masker Kain di DKI Jakarta, Ini Ketentuan dan Sanksi buat Pelanggar

Anies Terbitkan Aturan Soal Masker Kain di DKI Jakarta, Ini Ketentuan dan Sanksi buat Pelanggar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X