Diisi Pejabat DKI yang Tak Capai Target, TGUPP Dianggap Tempat Pembuangan

Kompas.com - 28/02/2020, 08:44 WIB
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIKepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelik Indriyanto mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta pada Senin (24/2/2020).

Mundur sebagai pejabat eselon II, Kelik memilih menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta.

Kelik menambah daftar pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi anggota TGUPP.

Sebelum Kelik, ada tiga PNS yang sudah bergabung ke TGUPP. Mereka adalah mantan Kepala Biro Umum Firmansyah, mantan Kepala Biro Administrasi Lutfi Arifin, serta mantan Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Yuandi Bayak Miko.

Mundur karena tak capai target

Kelik mundur dari jabatannya karena alasan kinerja yang tak mencapai target.

Baca juga: Kelik Indriyanto Mundur sebagai Kadis Perumahan DKI, Pilih Jadi Anggota TGUPP

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir mengatakan, BKD mulanya mengevaluasi kinerja Kelik sepanjang 2019.

Hasil evaluasi, kinerja Kelik tidak mencapai target dalam perjanjian kinerja yang ia tanda tangani.

Realisasi penyerapan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpinnya juga meleset dari target serapan perkiraan sendiri (SPS) yang telah disusun.

"Ada beberapa mekanisme perjanjian kontrak kinerjanya yang memang tidak maksimal," ujar Chaidir di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Salah satu kinerja Kelik yang tidak tercapai, yakni soal program rumah susun dengan down payment (DP) Rp 0 yang menjadi kegiatan strategis daerah (KSD) di Dinas Perumahan.

Ada juga item-item penilaian lainnya yang tidak mencapai target.

Jadi anggota TGUPP

Karena kinerja Kelik tidak mencapai target, BKD memberikan pilihan kepadanya untuk pindah ke SKPD lain atau dikenai sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Baca juga: Kadis Perumahan DKI Mundur karena Tak Capai Target, Salah Satunya Rusun DP Rp 0

Kelik akhirnya memilih menjadi anggota TGUPP. Kelik bukan lagi pejabat eselon II dan kehilangan tunjangan kinerja daerah (TKD).

Kelik kini berstatus tenaga ahli fungsional dengan tunjangan setara pejabat eselon III.

"Kalau standar SPS itu 90 persen, dia di bawah itu. Dia tinggal pilih, mau disanksi dengan PP 53 terkena hukuman disiplin, atau dengan hati nuraninya ingin membantu di SKPD mana. Pak Kelik memilih ingin bergabung di TGUPP," kata Chaidir.

Pengamat: TGUPP seperti tempat pembuangan

Mencermati pengunduran diri Kelik hingga masuk ke TGUPP, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, TGUPP seperti menjadi tempat pembuangan.

Sebab, TGUPP justru diisi oleh orang yang tidak bisa mencapai target kerja. Ditambah lagi, ada tiga mantan pejabat yang juga menjadi anggota tim.

"Yang terjadi, TGUPP itu seperti tempat membuang orang-orang yang tidak punya kapasitas jadinya," ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/2/2020).

Baca juga: Subejo Mundur sebagai Kepala BPBD DKI di Tengah Banjir Jakarta

Trubus berujar, TGUPP seharusnya bertugas memberikan masukan dan rekomendasi mengenai berbagai kebijakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tujuannya jelas untuk mempercepat pembangunan di Ibu Kota, seperti nama timnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Pulangkan Sejumlah Pedemo Tolak Omnibus Law yang Diamankan di Sekitar Istana

Polisi Pulangkan Sejumlah Pedemo Tolak Omnibus Law yang Diamankan di Sekitar Istana

Megapolitan
Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Megapolitan
30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

Megapolitan
Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Megapolitan
Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Megapolitan
Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Megapolitan
Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Megapolitan
Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

Megapolitan
Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Megapolitan
Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Megapolitan
Klaim Biaya Penanganan Covid-19 Sulit, Asosiasi Bekasi Sebut Tak Mungkin RS 'Meng-covid-kan' Pasien

Klaim Biaya Penanganan Covid-19 Sulit, Asosiasi Bekasi Sebut Tak Mungkin RS "Meng-covid-kan" Pasien

Megapolitan
Warga Muara Angke Tak Mengungsi meski Terendam Banjir Rob, Lurah: Mereka Sudah Biasa

Warga Muara Angke Tak Mengungsi meski Terendam Banjir Rob, Lurah: Mereka Sudah Biasa

Megapolitan
Hendak Dibawa ke Wisma Atlet, Pemilik Panti Pijat Positif Covid-19 Kabur dari Ambulans dan Berbaur dengan Massa Aksi

Hendak Dibawa ke Wisma Atlet, Pemilik Panti Pijat Positif Covid-19 Kabur dari Ambulans dan Berbaur dengan Massa Aksi

Megapolitan
Polisi: Tiga Admin Medsos yang Provokasi Demo Rusuh Juga Berstatus Pelajar

Polisi: Tiga Admin Medsos yang Provokasi Demo Rusuh Juga Berstatus Pelajar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X