Ray Rangkuti: Banjir Makin Parah, Pemprov DKI Hanya Menyelamatkan Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikritik terkait penanganan masalah banjir.

Sejak awal Januari 2020, banjir berkali-kali terjadi di Ibu Kota. Terakhir, sebanyak 294 RW di Jakarta terendam pada Selasa (25/2/2020).

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, Gubernur Anies lebih fokus menangani persoalan Formula E dibanding banjir.

"Justru mereka lebih sibuk mengurusi Formula E itu dapat berlangsung atau tidak dengan segala kontroversi. Jadi banjir makin parah, mereka hanya menyelamatkan Formula E ini dapat berlangsung," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/2/2020) malam.

Baca juga: Ragam Pernyataan Anies soal Banjir Jakarta: Fokus Kerja Setelah Terendam hingga Keliling Bawa Toa

Menurut Ray, seharusnya Anies dapat meminimalkan dengan memetakan titik wilayah banjir yang pernah terjadi sebelumnya.

Namun, kata dia, Pemprov DKI terlihat tak memiliki keinginan bergerak untuk mengatasinya.

"Padahal ini bukan peristiwa yang tidak bisa ditandai. Setelah 1 Januari, BMKG juga telah mengingatkan kembali bahwa peristiwa sama akan terulang. Tapi Pemprov terlihat tidak punya kemauan ataupun gelagat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi banjir seperti Januari itu," katanya.

Setelah rentetan banjir di Jakarta, Pemprov DKI melalui Sekda Saefullah justru melontarkan pernyataan yang membuat para korban banjir tersinggung.

Padahal, mereka memilih Anies diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada di Jakarta, salah satunya Banjir.

"Mereka yang memilih Anies karena janji yang membuat Jakarta lebih baik kan. Faktanya malah lebih parah banjirnya. Di tengah seperti itu Pemprov belum mampu mempersempit atau memperkecil efek dari banjir ini malah menambah pernyataan yang menyinggung," tutupnya.

Baca juga: Sekda DKI Sebut Banjir Harus Dinikmati, Ray Rangkuti: Tidak Punya Empati

Sekda DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengatakan, banjir tidak hanya terjadi di Jakarta. Berbagai kota di Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga dilanda banjir.

Saefullah lalu berujar agar kondisi banjir di Jakarta dinikmati saja.

"Pulau Jawa dari Banten ada Tangerang-nya, Jakarta, Bogor (di) Jawa Barat di berbagai kotanya, Jawa Tengah di berbagai kotanya, Jawa Timur di berbagai kotanya juga ada banjir itu. Jadi dinikmati saja. Itu kan soal manajemen air," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/2/2020).

"Tubuh kita ini dua pertiga persen air. Sering keluar air, kan banyak, bisa dari kepala, atau mana, air mata saja harus ada manajemen, tergantung situasi," lanjut dia.

Menurut Saefullah, semua gubernur yang menjabat di Jakarta selalu mengalami banjir tiap tahun.

Dia meminta semua pihak memberi kesempatan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk menuntaskan tugasnya memimpin Ibu Kota, termasuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

"Kan sudah disampaikan oleh Bang Yos (mantan Gubernur DKI Sutiyoso) juga, tidak ada satu pun gubernur yang luput di masanya dari banjir. Artinya, setiap tahun di musim banjir pasti banjir," ujar dia.

Baca juga: Sekda DKI: Banten, Jateng, Jatim Juga Banjir, Dinikmati Saja

Menurut Saefullah, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies selalu berupaya mengantisipasi banjir dengan mengeruk got, saluran penghubung, kali, sungai, hingga waduk. Pengerukan itu, kata Saefullah, akan lebih digencarkan tahun ini.

"Di akhir 2020 ini, arahan Pak Gubernur itu akan kami lakukan pengerukan untuk persiapan beberapa tahun ke depan," kata Saefullah.

Pemprov DKI juga sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengeruk 13 sungai di Jakarta.

Sebab, 13 sungai itu berada di bawah wewenang BBWSCC.

"Kemarin oke sekali kok Kepala BBWSCC-nya. 'Ya sudah kalau ada pendangkalan suatu tempat dari 13 sungai itu, DKI bikin surat, lalu kami izinkan (pengerukan) itu, enggak ada masalah'," ucap Saefullah menirukan pernyataan Kepala BBWSCC Bambang Hidayah.

Saefullah menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta memiliki manajemen yang baik untuk mengatasi banjir. Pemprov DKI tidak pernah menetapkan status darurat banjir di Jakarta.

"Yang perlu diingat, kami tidak pernah menetapkan keadaan darurat. Artinya apa? Kami bisa mengelola dan manajemen barokah yang dikeluarkan melalui hujan ini kami manage dengan baik, enggak perlu keadaan darurat, semua kami kerjakan," ujar dia.