Ombudsman Buka Kemungkinan Periksa Anies dan Pratikno soal Dugaan Maladministrasi Formula E di Monas

Kompas.com - 29/02/2020, 18:19 WIB
Aspal untuk balap mobil listrik Formula E mulai dipasang di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAspal untuk balap mobil listrik Formula E mulai dipasang di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan memanggil dan juga memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka mengenai dugaan maladministrasi dalam proses perizinan revitalisasi dan penggunaan Monas untuk balapan mobil listrik Formula.

Pemeriksaan ini untuk membuktikan apakah maladministrasi terjadi dalam dua proses tersebut sesuai dugaan Ombudsman.

"Kami akan melakukan pemeriksaan membuktikan dugaan itu. Apakah memang dugaan maladmintrasi itu terjadi atau tidak. Kami akan periksa para pihak," ucap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Teguh Nugroho, Sabtu (29/2/2020).

Baca juga: Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Bahkan Ombudsman membuka kemungkinan akan memangil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Hal ini dilakukan jika anak buah Anies dan Pratikno tak bisa memberikan keterangan terkait dua masalah tersebut.

Untuk masalah revitalisasi mulanya Ombudsman akan memanggil Dinas Kehutanan dan Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang.

Sedangkan untuk masalah Formula E di Monas Ombudsman akan memeriksa Dinas Kebudaaan, Tim Sidang Pemugaran (TSP), dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

"Kalau bawahan mereka tidak bisa memberikan keterangan. Secara bertahap sesuai dengan tupoksi masing-masing pejabat. Jika mereka bisa memberikan bukti adanya kajian di dua program itu maka pemeriksaan sampai mereka," tuturnya.

Baca juga: Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

"Tapi kalau tidak kami bisa panggil Sekda atau Gubernur. Sementara di Komrah akan dipanggil tim asistensi Komrah," lanjut Teguh.

Namun jika Tim Asistensi Komisi Pengarah tidak bisa membuktikan persetujuan penggunaan Monas sesuai kewajiban di Undang-Undang Cagar Budaya, maka pejabat penanggung jawab akan dipanggil.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

144 Jemaah yang Diisolasi di Masjid di Kebon Jeruk Tak Ada yang Bergejala Covid-19

144 Jemaah yang Diisolasi di Masjid di Kebon Jeruk Tak Ada yang Bergejala Covid-19

Megapolitan
BPTJ Minta Pembatasan Akses Transportasi Umum di Jabodetabek, Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

BPTJ Minta Pembatasan Akses Transportasi Umum di Jabodetabek, Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Megapolitan
BMKG: Bekasi dan Depok Hujan Ringan Siang hingga Sore Nanti

BMKG: Bekasi dan Depok Hujan Ringan Siang hingga Sore Nanti

Megapolitan
Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot

Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah Pandemi Covid-19, Kapolsek Kembangan Dicopot

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Berlakukan Larangan Kedatangan WNA

Bandara Soekarno-Hatta Berlakukan Larangan Kedatangan WNA

Megapolitan
Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Belum Berstatus PSBB, DKI Belum Setop Transportasi Keluar-Masuk Jakarta

Megapolitan
Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Kisah Pramugara Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19...

Megapolitan
Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Abaikan Imbauan Tetap di Rumah, Dua Kelompok Tawuran di Tebet

Megapolitan
Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Megapolitan
Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Peneliti Gabungan IPB dan UI Temukan Senyawa Antivirus Corona

Megapolitan
Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Wakil Wali Kota: Kondisi PNS Kota Bekasi yang Terinfeksi Covid-19 Sudah Membaik

Megapolitan
Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Sembilan Rumah di Rawa Badak Selatan Terbakar, Diduga akibat Korsleting Listrik

Megapolitan
Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Pria Ditangkap karena Mencuri Saat Kebakaran di Rawa Badak Selatan

Megapolitan
Penumpang Menurun, PT KAI Kurangi Perjalanan Kereta

Penumpang Menurun, PT KAI Kurangi Perjalanan Kereta

Megapolitan
Warga Cipinang Melayu Bangun Gapura Penyemprot Disinfektan Otomatis

Warga Cipinang Melayu Bangun Gapura Penyemprot Disinfektan Otomatis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X