JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia khusus (pansus) banjir bentukan DPRD DKI Jakarta akan meminta pandangan para ahli yang memahami persoalan banjir di Ibu Kota.
Tak hanya itu, pansus juga akan mendengarkan suara warga Jakarta yang kerap menjadi korban banjir.
"Ahli, lalu juga mungkin warga-warga yang terdampak banjir, lihat pandangannya mereka seperti apa," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani saat dihubungi, Minggu (1/3/2020).
Zita berujar, tugas pertama pansus adalah meminta keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta terkait pencegahan dan penanggulangan banjir.
Baca juga: Pansus Banjir Jakarta Dibentuk Pekan Depan, Bakal Kerja 3 Bulan
Setelah itu, barulah mereka meminta pandangan ahli hingga korban banjir.
"Kami minta dulu paparannya, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Setelah itu, kami akan evaluasi. Finalnya, kami akan kasih bentuknya rekomendasi," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Rekomendasi teknis itu adalah hal-hal yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah dan menanggulangi banjir Jakarta.
Pansus banjir direncanakan dibentuk pada pekan depan.
Baca juga: Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta
Setiap fraksi di DPRD DKI diperkirakan akan mengirimkan perwakilannya untuk menjadi anggota pansus pada Senin (2/3/2020) besok.
Rencana pembentukan pansus banjir dicetuskan oleh sejumlah anggota fraksi DPRD DKI saat Jakarta dilanda banjir pada Januari 2020.
Tujuh fraksi tersebut, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.
DPRD DKI akhirnya sepakat membentuk pansus banjir. Ketua DPRD DKI Jakarta telah menulis surat edaran ke fraksi-fraksi di DPRD DKI agar setiap fraksi mendaftarkan anggotanya untuk menjadi anggota pansus.
Ikut
