Ketua DPRD Kesal Revitalisasi TIM Masih Berjalan meski ada Permintaan Moratorium

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi kesal karena revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat masih terus berjalan.

Padahal, menurut Pras, sesuai dengan rapat di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan lalu, revitalisasi TIM seharusnya diberhentikan sementara.

Namun, Ia kaget karena revitalisasi masih terus berlanjut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke TIM, pada Senin (2/3/2020) sore.

"Saya sidak ke lapangan untuk lihat hasil RDP Komisi X dengan gubernur apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Ternyata masih ada nih yang bekerja teman-teman Jakpro," ucap Pras di lokasi.

Baca juga: Proyek Revitalisasi TIM Dibawa ke Senayan, Anies Klaim Tak Cari Untung hingga Dimoratorium

Menurut dia, revitalisasi baru bisa dilanjutkan jika sudah ada komunikasi dan persetujuan dari seluruh seniman di TIM.

"Padahal seharusnya Jakpro berkomunikasi dengan seluruh seniman, hingga mencapai kata sepakat semua TIM direvitalisasi," tuturnya.

Ia meminta kepada PT Jakarta Propertindo selaku pemegang proyek untuk berkomunikasi dan meminta pendapat dari para seniman.

"Saya minta ini diberhentikan dulu, karena mbak ini (salah satu karyawan Jakpro) jadi saksi juga pertemuan dengan Komisi X. Cepetlah ngobrol, selesaikan. Tolonglah itu ditindaklanjut," kata dia.

Polemik revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) dibawa hingga tingkat parlemen Senayan pada Rabu (27/2/2020) lalu.

Seusai rapat tersebut, Prasetio mengatakan revitalisasi TIM akan dimoratorium.

Baca juga: Protes Seniman terhadap Revitalisasi TIM, Dianggap Komersial hingga Hilangkan Esensinya

Moratorium ini dilakukan agar Pemprov DKI Jakarta bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan para seniman yang sempat menolak.

"Dan informasi pertama kan hotel komersialnya, diajak ngobrol saja dulu para seniman. Kalau seniman diajak ngobrol pasti ketemu jalannya enggak mungkin enggak," jelasnya.

"Ahamdulilah tadi pertemuan ini ada moratorium dulu sebentar diajak ngobrol semua stake holder yang ada di jakarta, dengan seniman, dengan Jakpro dengan pemda ketemu lah itu," lanjutnya.

Moratorium, kata dia, tak akan berlangsung lama karena hanya butuh beberapa saat untuk melakukan komunikasi.

Namun nyatanya proyek tersebut terus dilanjutkan.

Anies jelaskan tujuan revitalisasi

Sebelumnya, di dalam rapat Komisi X DPR, Anies kembali menyebut bahwa revitalisasi TIM untuk menjadi pusat kesenian dunia.

"Revitalisasi TIM sedang kita dorong untuk jadi pusat kegiatan kesenian dunia. Ini jadi ikon Indonesia. Dan harapannya pusat kebudayaan dan kesenian ini jadi pertumbuhan seniman domestik dan juga rumah untuk interaksi pelaku seni global," ujar Anies.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Sebut Revitalisasi TIM Akan Dimoratorium

Menurut dia, TIM seharusnya tidak hanya menjadi pusat seni nasional, melainkan internasional karena Jakarta termasuk kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara.

Untuk itu, Jakarta juga bisa menjadi salah satu pusat kebudayaan internasional.

Anies melanjutkan, TIM nantinya menjadi ruang pameran atau karya para seniman dengan lebih bergengsi.

"Sandingkan saja Jakarta dengan kota dunia lainnya. Bahwa pusat kebudayaan dunia dirancang untuk jadi rumah kelas dunia. Kita ingin ini jadi ekosistem kesenian kebudayaan Jakarta bagi pelaku seni Jakarta nasional untuk bisa kolab menunjukkan karyanya melalui audisi ketat melalui kesenian Jakarta," ucap Anies.

Ia menuturkan, konsep TIM yang sesuai keinginan para seniman akan diakomodasi sebagai laboratorium, barometer, dan etalase.

"Jadi tempat untuk menyaksikan karya terbaik anak bangsa dan tempat untuk dunia untuk datang ke Indonesia," kata dia.

Klaim tak cari keuntungan

Anies juga mengklaim bahwa pengerjaan revitalisasi TIM, tidak mengambil untung.

Untuk itu, pengerjaan tersebut ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Anies menyamakan pengerjaan oleh Jakpro layaknya proyek pemerintah pusat yang dieksekusi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sesungguhnya pemerintah selalu punya dua tangan, pusat kementrian dan BUMN. Pemda juga ada SKPD dan BUMD. Perusahaan swasta cari untung tapi milik negara lakukan pembangunan. Ini yang kita dorong," ucapnya.

"Saya sampaikan BUMD untuk kepentingan daerah, bukan untuk cari keuntungan," lanjutnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjami tak ada komersialisasi seusai revitalisasi TIM.

Penyewaan wisma, kata dia, akan dibanderol dengan harga murah, namun dengan fasilitas berstandar internasional.

"Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional tapi harganya terjangkau. Karena mau dorong kesenian. Kalau mau pemasukan tinggal naikkan (anggaran)," terang Anies.