Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/03/2020, 10:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi kesal karena revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat masih terus berjalan.

Padahal, menurut Pras, sesuai dengan rapat di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan lalu, revitalisasi TIM seharusnya diberhentikan sementara.

Namun, Ia kaget karena revitalisasi masih terus berlanjut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke TIM, pada Senin (2/3/2020) sore.

"Saya sidak ke lapangan untuk lihat hasil RDP Komisi X dengan gubernur apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Ternyata masih ada nih yang bekerja teman-teman Jakpro," ucap Pras di lokasi.

Baca juga: Proyek Revitalisasi TIM Dibawa ke Senayan, Anies Klaim Tak Cari Untung hingga Dimoratorium

Menurut dia, revitalisasi baru bisa dilanjutkan jika sudah ada komunikasi dan persetujuan dari seluruh seniman di TIM.

"Padahal seharusnya Jakpro berkomunikasi dengan seluruh seniman, hingga mencapai kata sepakat semua TIM direvitalisasi," tuturnya.

Ia meminta kepada PT Jakarta Propertindo selaku pemegang proyek untuk berkomunikasi dan meminta pendapat dari para seniman.

"Saya minta ini diberhentikan dulu, karena mbak ini (salah satu karyawan Jakpro) jadi saksi juga pertemuan dengan Komisi X. Cepetlah ngobrol, selesaikan. Tolonglah itu ditindaklanjut," kata dia.

Polemik revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) dibawa hingga tingkat parlemen Senayan pada Rabu (27/2/2020) lalu.

Seusai rapat tersebut, Prasetio mengatakan revitalisasi TIM akan dimoratorium.

Baca juga: Protes Seniman terhadap Revitalisasi TIM, Dianggap Komersial hingga Hilangkan Esensinya

Moratorium ini dilakukan agar Pemprov DKI Jakarta bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan para seniman yang sempat menolak.

"Dan informasi pertama kan hotel komersialnya, diajak ngobrol saja dulu para seniman. Kalau seniman diajak ngobrol pasti ketemu jalannya enggak mungkin enggak," jelasnya.

"Ahamdulilah tadi pertemuan ini ada moratorium dulu sebentar diajak ngobrol semua stake holder yang ada di jakarta, dengan seniman, dengan Jakpro dengan pemda ketemu lah itu," lanjutnya.

Moratorium, kata dia, tak akan berlangsung lama karena hanya butuh beberapa saat untuk melakukan komunikasi.

Namun nyatanya proyek tersebut terus dilanjutkan.

Anies jelaskan tujuan revitalisasi

Sebelumnya, di dalam rapat Komisi X DPR, Anies kembali menyebut bahwa revitalisasi TIM untuk menjadi pusat kesenian dunia.

"Revitalisasi TIM sedang kita dorong untuk jadi pusat kegiatan kesenian dunia. Ini jadi ikon Indonesia. Dan harapannya pusat kebudayaan dan kesenian ini jadi pertumbuhan seniman domestik dan juga rumah untuk interaksi pelaku seni global," ujar Anies.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Sebut Revitalisasi TIM Akan Dimoratorium

Menurut dia, TIM seharusnya tidak hanya menjadi pusat seni nasional, melainkan internasional karena Jakarta termasuk kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara.

Untuk itu, Jakarta juga bisa menjadi salah satu pusat kebudayaan internasional.

Anies melanjutkan, TIM nantinya menjadi ruang pameran atau karya para seniman dengan lebih bergengsi.

"Sandingkan saja Jakarta dengan kota dunia lainnya. Bahwa pusat kebudayaan dunia dirancang untuk jadi rumah kelas dunia. Kita ingin ini jadi ekosistem kesenian kebudayaan Jakarta bagi pelaku seni Jakarta nasional untuk bisa kolab menunjukkan karyanya melalui audisi ketat melalui kesenian Jakarta," ucap Anies.

Ia menuturkan, konsep TIM yang sesuai keinginan para seniman akan diakomodasi sebagai laboratorium, barometer, dan etalase.

"Jadi tempat untuk menyaksikan karya terbaik anak bangsa dan tempat untuk dunia untuk datang ke Indonesia," kata dia.

Klaim tak cari keuntungan

Anies juga mengklaim bahwa pengerjaan revitalisasi TIM, tidak mengambil untung.

Untuk itu, pengerjaan tersebut ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Anies menyamakan pengerjaan oleh Jakpro layaknya proyek pemerintah pusat yang dieksekusi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sesungguhnya pemerintah selalu punya dua tangan, pusat kementrian dan BUMN. Pemda juga ada SKPD dan BUMD. Perusahaan swasta cari untung tapi milik negara lakukan pembangunan. Ini yang kita dorong," ucapnya.

"Saya sampaikan BUMD untuk kepentingan daerah, bukan untuk cari keuntungan," lanjutnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjami tak ada komersialisasi seusai revitalisasi TIM.

Penyewaan wisma, kata dia, akan dibanderol dengan harga murah, namun dengan fasilitas berstandar internasional.

"Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional tapi harganya terjangkau. Karena mau dorong kesenian. Kalau mau pemasukan tinggal naikkan (anggaran)," terang Anies.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 7-12 Februari 2023

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 7-12 Februari 2023

Megapolitan
Polres Bogor Tangkap 21 Bandar Narkoba dan Sita Paket Sabu hingga Ganja

Polres Bogor Tangkap 21 Bandar Narkoba dan Sita Paket Sabu hingga Ganja

Megapolitan
Rumah Warga di Tebet Nyaris Roboh Diduga Akibat Ulah Tetangga

Rumah Warga di Tebet Nyaris Roboh Diduga Akibat Ulah Tetangga

Megapolitan
Anak Perempuan yang Dianiaya dan Ditelantarkan Orangtua di Depok Tak Mau Dipulangkan ke Ibunya

Anak Perempuan yang Dianiaya dan Ditelantarkan Orangtua di Depok Tak Mau Dipulangkan ke Ibunya

Megapolitan
Mobil Dinas Polisi yang Tabrak Pengendara Motor di Rawamangun Dikendarai Anak Anggota Polri

Mobil Dinas Polisi yang Tabrak Pengendara Motor di Rawamangun Dikendarai Anak Anggota Polri

Megapolitan
Perjuangan Pulang Penonton Konser Dewa 19: Jalan Kaki Berdesakan dari JIS ke JIExpo Selama Satu Jam

Perjuangan Pulang Penonton Konser Dewa 19: Jalan Kaki Berdesakan dari JIS ke JIExpo Selama Satu Jam

Megapolitan
Heru Budi dan Menhub Bahas Pembangunan MRT, LRT, hingga Revitalisasi Stasiun Tanah Abang di Balai Kota

Heru Budi dan Menhub Bahas Pembangunan MRT, LRT, hingga Revitalisasi Stasiun Tanah Abang di Balai Kota

Megapolitan
Datang Jauh dari Cirebon, Korban Meikarta Kecewa Sidang Gugatan Ditunda

Datang Jauh dari Cirebon, Korban Meikarta Kecewa Sidang Gugatan Ditunda

Megapolitan
Kronologi Penemuan Jasad Pria di Kontrakan Bekasi, Berawal dari Kecurigaan Anak Kecil yang Lewat

Kronologi Penemuan Jasad Pria di Kontrakan Bekasi, Berawal dari Kecurigaan Anak Kecil yang Lewat

Megapolitan
Polisi Ungkap Kendala Cari Ibu Kandung yang Aniaya dan Telantarkan Anak Perempuannya di Depok

Polisi Ungkap Kendala Cari Ibu Kandung yang Aniaya dan Telantarkan Anak Perempuannya di Depok

Megapolitan
Polisi: Penabrak Sepeda Motor di Rawamangun yang Pakai Mobil Dinas Polisi Bertanggung Jawab Penuh

Polisi: Penabrak Sepeda Motor di Rawamangun yang Pakai Mobil Dinas Polisi Bertanggung Jawab Penuh

Megapolitan
Pemprov DKI: 'Tap In-Tap Out' di Skywalk Kebayoran Hanya Untuk Pengguna Transportasi Umum

Pemprov DKI: "Tap In-Tap Out" di Skywalk Kebayoran Hanya Untuk Pengguna Transportasi Umum

Megapolitan
Trauma, Anak Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok Enggan Bicara dan Takut Bertemu Orang

Trauma, Anak Perempuan yang Ditelantarkan Ibunya di Depok Enggan Bicara dan Takut Bertemu Orang

Megapolitan
Korban Meikarta Digugat Rp 56 Miliar, Pengacara Konsumen: Aneh dan di Luar Nalar!

Korban Meikarta Digugat Rp 56 Miliar, Pengacara Konsumen: Aneh dan di Luar Nalar!

Megapolitan
Warga Jengkel Skywalk Kebayoran Lama Berbayar, Transjakarta Ubah Mekanisme

Warga Jengkel Skywalk Kebayoran Lama Berbayar, Transjakarta Ubah Mekanisme

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.