JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak mengeluarkan izin kegiatan yang mengumpulkan banyak orang pascavirus corona atau Covid-19 masuk Jakarta.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, peninjauan seharusnya tidak hanya terbatas pada kegiatan pihak swasta tetapi juga kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, termasuk Formula E Jakarta 2020.
"Pemprov harus bersikap adil, berkaca dan menjadi contoh. Kegiatan milik pemerintah yang melibatkan kerumunan seperti Formula E harusnya menjadi yang pertama yang ditangguhkan izinnya," ujar Anggara dalam keterangannya, Kamis (5/3/2020).
Baca juga: Virus Corona di Indonesia, Ketua DPRD Sarankan Formula E di Jakarta Ditunda
Menurut dia, penyelenggaran event berskala besar di Jakarta sudah dibatalkan akibat tingginya risiko penyebaran virus corona.
Hal serupa juga terjadi pada kegiatan olahraga internasional antara lain MotoGP Thailand, MotoGP Qatar, Grand Prix Formula 1 China, dan Formula E Sanya China yang batal diadakan.
Bahkan penyelenggaraan olimpiade yang mempunyai skala tingkat dunia pun dipertimbangkan untuk tidak diselenggarakan tahun ini karena merebaknya virus asal Kota Wuhan itu.
"Pemprov DKI Jakarta tidak perlu gengsi ataupun malu membatalkan Formula E karena negara-negara lain juga membatalkan event-event besar," kata dia.
Baca juga: Suara DPRD soal Virus Corona, Minta Pemprov Bagikan Masker Gratis hingga Desak Formula E Dibatalkan
Pemprov DKI harus berani mengambil sikap sampai dapat dipastikan Indonesia dan negara peserta Formula E 2020 dinyatakan bebas dari infeksi virus corona.
Sementara situasi yang ada sekarang, keseluruhan 13 negara peserta Formula E 2020 telah terinfeksi wabah virus corona termasuk negara dengan kasus infeksi Virus Corona tertinggi di antaranya China, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat, belum termasuk kerumunan penonton yang ditargetkan sebanyak 30 hingga 50 ribu orang.
"Jangan dipaksakan, jangan sampai Indonesia menjadi titik epidemi virus Corona baru hanya karena Pemprov lalai melindungi warganya," tutupnya.
Akibat virus corona, hingga saat ini 121 orang sudah selesai menjalani masa pemantauan dan dinyatakan sehat. 120 lainnya masih dalam pemantauan Dinkes.
Sementara itu, 30 orang pasien dalam pengawasan sudah pulang karena dinyatakan sehat. Sedangkan 26 pasien dalam pengawasan masih dirawat.
Sesuai data dari Kementerian Kesehatan RI dua orang terkonfirmasi Covid-19.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.