Siap-siap, Kendaraan Tunggak Pajak Dua Tahun Bakal Dilarang Beroperasi

Kompas.com - 06/03/2020, 08:39 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mewacanakan untuk menghapus registrasi dan identifikasi (regident), serta larangan menggunakan kendaraan di jalan bagi kendaraan penunggak pajak surat tanda nomor kendaraan (STNK) selama dua tahun.

"Itu masih tahap sosialisasi," kata Kasie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Arif Fazlurrahman saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/3/2020), seperti dikutip Antara.

Arif menuturkan, kepolisian akan menghapus nomor registrasi dan identifikasi, serta tidak dapat didaftarkan kembali bagi kendaraan yang menunggak pajak dua tahun.

Akibat penghapusan regident itu, maka pemilik kendaraan dilarang mengoperasikan atau menggunakan kendaraannya di jalanan.

"Kalau sudah dihapuskan, tidak bisa didaftarkan kembali, sehingga kendaraannya tetap bisa dimiliki, tetapi tidak bisa dioperasionalkan," ujar Arif.

Arif membantah rencana polisi akan menghancurkan kendaraan yang telah menunggak pajak selama dua tahun tersebut.

Rencana pemberlakuan penghapusan regident bagi pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak dua tahun itu kemungkinan dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan membatasi volume kendaraan di jalanan, serta menertibkan tunggakan wajib pajak kendaraan.

Wacana penghapusan regident bagi kendaraan yang menunggak pajak dua tahun berdasarkan Pasal 73-75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 73 Ayat (1) Kendaraan Bermotor Umum yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Umum atas dasar:

a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor Umum; atau
b. usulan pejabat yang berwenang memberi izin angkutan umum.

Ayat (2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang tidak lagi digunakan sebagai angkutan umum wajib dihapuskan dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 74 Ayat (1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:

Permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.

Ayat (2) Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:

Halaman:


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

Megapolitan
Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

Megapolitan
Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

Megapolitan
Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

Megapolitan
40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

Megapolitan
UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

Megapolitan
Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

Megapolitan
Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

Megapolitan
Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

Megapolitan
Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

Megapolitan
Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

Megapolitan
Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X