Gunadarma Jawab Demo Ribuan Mahasiswa soal Sistem Pembayaran Kuliah

Kompas.com - 10/03/2020, 16:58 WIB
Mimbar bebas antara pihak rektorat dan aliansi Mahasiswa Universitas Gunadarma di Kampus D Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Senin (9/3/2020) petang. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANMimbar bebas antara pihak rektorat dan aliansi Mahasiswa Universitas Gunadarma di Kampus D Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Senin (9/3/2020) petang.

DEPOK, KOMPAS.com - Manajemen Universitas Gunadarma akhirnya buka suara mengenai polemik internal kampusnya yang menyulut demonstrasi ribuan mahasiswa pada Senin (9/3/2020) lalu.

Dari tujuh tuntutan yang disampaikan ribuan mahasiswa, perihal sistem pembayaran kuliah menjadi soal yang paling mendesak.

Mahasiswa khawatir, sistem "pecah blanko" versi baru dengan rasio cicilan pertama dan kedua 70-30 merugikan mereka.

Hasil audiensi mimbar bebas dengan mahasiswa hingga malam hari, manajemen Universitas Gunadarma menyatakan telah mengembalikan sistem pecah blanko dari rasio cicilan 70-30 yang dianggap memberatkan ke rasio awal 50-50.

"Ada mispersepsi yang tidak tersampaikan, sehingga seolah-olah mereka akan dicutikan," ujar Kepala Biro Adminstrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, Budi Hermana dalam konferensi pers, Selasa (10/3/2020) sore.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa Gunadarma Demo Rektorat, Ini Tuntutan Mereka

Budi menjelaskan, nilai yang tak muncul karena mahasiswa gagal melunasi pembayaran bukan hangus, melainkan tak bisa dilihat internal.

"Sebenarnya mereka (mahasiswa) enggak dirugikan, tapi kebijakan ini belum tersosialisasi dengan baik," klaim Budi.

"Pemberlakuan secara efektif dimulai per semester genap tahun akademik 2019/2020," ia menambahkan.

Ribuan mahasiswa Universitas Gunadarma dari 5 cabang berkumpul mendemonstrasi rektorat di Kampus D Gunadarma, Jalan Margonda Raya, Depok.

Mereka menuntut pihak kampus membenahi sistem perkuliahan, termasuk sistem administrasi, fasilitas kampus, hingga pembayaran kuliah.

Baca juga: Audiensi Mahasiswa dengan Rektorat Universitas Gunadarma Berlangsung hingga Malam

Tuntutan paling krusial memang soal perubahan sistem cicilan pembayaran kuliah yang dirasa memberatkan mahasiswa.

Namun, di luar itu, Aliansi Mahasiswa Gunadarma juga mengajukan ragam tuntutan lain:

Transparansi anggaran

Dalam lembar pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Gunadarma menyebut bahwa kampusnya tidak mencantumkan kejelasan soal biaya kuliah.

Mereka menuntut pihak kampus membeberkan semua anggaran secara rinci, termasuk biaya perkuliahan, dana kemahasiswaan, melalui situs online yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Bentuk BEM universitas

Dari ratusan pasal Statuta Universitas Gunadarma, Aliansi Mahasiswa menyoroti soal belum lengkapnya implementasi Pasal 218 ayat 2 yang mengatur soal keberadaan lembaga mana tingkat universitas.

"Realita yang terjadi di Universitas Gunadarma adalah tidak adanya Senat Mahasiswa Universitas (SMU) atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)," tulis mereka dalam lembar pernyataan sikapnya.

Kejelasan sertifikasi profesi

Universitas Gunadarma disebut memiliki sertifikasi profesi yang diperuntukkan bagi mahasiswa.

Baca juga: Duduk Perkara Ribuan Mahasiswa Universitas Gunadarma Demo Kampusnya Sendiri

Namun, menurut Aliansi Mahasiswa, dalam menjalankan program itu ada sejumlah ketidakjelasan meresahkan, seperti tenaga pengajar, anggaran, dan kualitas ilmu.

"Sertifikasi profesi ini bermula pada mahasiswa angkatan 2017 yang terdiri dari 8 modul, dengan 1 modul tiap semesternya Rp 600.000. Tenaga pengajar berupa dosen dan asdos/aslab, bukan berasal dari BNSP sebagai penyelenggara sertifikasi profesi. Lalu, salah satu jurusan ada yang tidak mendapatkan pelatihan sertifikasi profesi, sedangkan tiap semester biaya tersebut tetap dibayarkan," tulis mereka.

Di samping tiga tuntutan tadi, mahasiswa juga hendak mengadvokasikan keluhan mereka pada pihak rektorat soal kebijakan yang dianggap tak melibatkan mahasiswa, salah satunya soal perubahan sistem pembayaram kuliah pecah blanko.

Kemudian, mereka juga meminta manajemen kampus agar segera memeratakan fasilitas kampus di semua cabang Universitas Gunadarma.

Terakhir, Aliansi Mahasiswa Gunadarma menuntut kampus mereka meninjau kembali segi kesejahteraan sivitas akademika mereka.

"Yang terjadi pada hari ini, banyak dosen dan karyawan mengeluhkan mengenai kesejahteraan yang mereka alami, tentang gaji yang tidak sesuai dengan UMR/UMK yang diberikan oleh rezim birokrasi," tulis mereka.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituduh Gelapkan Aset Rp 30 Miliar, Pemilik Perusahaan Culik dan Aniaya Direktur

Dituduh Gelapkan Aset Rp 30 Miliar, Pemilik Perusahaan Culik dan Aniaya Direktur

Megapolitan
Museum dan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Jakarta Mulai Dibuka Lagi

Museum dan Gedung Pertunjukan Seni Budaya di Jakarta Mulai Dibuka Lagi

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Sita 144 Ton Ganja dari Ladang di Mandailing Natal

Polres Jakarta Barat Sita 144 Ton Ganja dari Ladang di Mandailing Natal

Megapolitan
Fakta Pelecehan oleh Lurah di Bekasi, Pelaku Sebut Bercanda hingga Korban Mengaku Dikunci

Fakta Pelecehan oleh Lurah di Bekasi, Pelaku Sebut Bercanda hingga Korban Mengaku Dikunci

Megapolitan
Hari Ini, 86 Aparat Polres Jakbar Terima Vaksinasi Covid-19

Hari Ini, 86 Aparat Polres Jakbar Terima Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Pedagang Pasar Induk Kramatjati Jalani Vaksinasi, Target 4.300 Orang

Pedagang Pasar Induk Kramatjati Jalani Vaksinasi, Target 4.300 Orang

Megapolitan
Soal Hasil Kajian Penjualan Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI: Begitu Ada Permintaan Resmi, Kami Kirim

Soal Hasil Kajian Penjualan Saham Perusahaan Bir, Pemprov DKI: Begitu Ada Permintaan Resmi, Kami Kirim

Megapolitan
LRT Jakarta Buka Lowongan Pekerjaan untuk 12 Posisi, Ini Panduan Cara Mendaftar

LRT Jakarta Buka Lowongan Pekerjaan untuk 12 Posisi, Ini Panduan Cara Mendaftar

Megapolitan
Pencuri di Perumahan Mewah di Tangsel Ditembak Polisi, Satu Pelaku Kabur

Pencuri di Perumahan Mewah di Tangsel Ditembak Polisi, Satu Pelaku Kabur

Megapolitan
Pemprov DKI Enggan Komentari Status Lahan Rumah DP Rp 0 Terkait Dugaan Korupsi

Pemprov DKI Enggan Komentari Status Lahan Rumah DP Rp 0 Terkait Dugaan Korupsi

Megapolitan
Direktur Diculik Pemilik Perusahaan, Korban Dianiaya dan Disuruh Minum Air Kencing

Direktur Diculik Pemilik Perusahaan, Korban Dianiaya dan Disuruh Minum Air Kencing

Megapolitan
Polisi Tangkap 9 Anggota Mafia Tanah yang Ancam Warga di Kemayoran

Polisi Tangkap 9 Anggota Mafia Tanah yang Ancam Warga di Kemayoran

Megapolitan
Tak Ada Ganjil Genap di Kota Bogor Saat Libur Panjang Akhir Pekan Ini

Tak Ada Ganjil Genap di Kota Bogor Saat Libur Panjang Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Komunitas Pesepeda Sebut Masih Ada Jalur Sepeda Kurang Layak di Jakarta

Komunitas Pesepeda Sebut Masih Ada Jalur Sepeda Kurang Layak di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Tunggu Pengumuman Resmi KPK untuk Tindak Lanjuti Penonaktifan Dirut Sarana Jaya

Pemprov DKI Tunggu Pengumuman Resmi KPK untuk Tindak Lanjuti Penonaktifan Dirut Sarana Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X