Ketika Universitas Gunadarma Ubah Kebijakan Usai Didemo Ribuan Mahasiswanya

Kompas.com - 11/03/2020, 06:22 WIB
Mimbar bebas antara pihak rektorat dan aliansi Mahasiswa Universitas Gunadarma di Kampus D Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Senin (9/3/2020) petang. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANMimbar bebas antara pihak rektorat dan aliansi Mahasiswa Universitas Gunadarma di Kampus D Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Senin (9/3/2020) petang.

DEPOK, KOMPAS.com - Manajemen Universitas Gunadarma akhirnya buka suara mengenai polemik internal kampusnya yang menyulut demonstrasi ribuan mahasiswa pada Senin (9/3/2020) lalu.

Ribuan mahasiswa itu meliburkan diri dan pilih berunjuk rasa di Kampus D Gunadarma, Jalan Margonda Raya, Depok.

Bahkan, mahasiswa Gunadarma dari kampus Karawaci hingga Kalimalang pun ikut dalam barisan.

Dalam demonstrasi besar-besaran itu, Aliansi Mahasiswa Gunadarma menyampaikan 7 butir tuntutan terkait pembenahan sistem kampusnya yang dianggap merugikan.

Baca juga: Ubah Rasio Cicilan Biaya Kuliah, Universitas Gunadarma Klaim Tekan Jumlah Penunggak

Tujuh tuntutan itu meliputi sistem pembayaran kuliah, transparansi anggaran, penerapan statuta, kejelasan program sertifikasi profesi, perbaikan fasilitas, pelibatan mahasiswa dalam perumusan kebijakan, dan kesejahteraan karyawan.

Manajemen Universitas Gunadarma baru mau buka mulut sehari setelah demonstrasi diselesaikan dengan dialog langsung berupa audiensi mimbar bebas dengan rektorat hingga malam hari.

Audiensi itu berjalan mulus, kedua pihak disebut mencapai titik temu, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman.

Hasilnya, ada sejumlah kebijakan yang berubah menanggapi tuntutan mahasiswa itu. Meskipun ada sebagian tuntutan lain yang belum bisa dipenuhi.

Solusi polemik pecah blanko

Dari tujuh tuntutan yang disampaikan ribuan mahasiswa, perihal sistem pembayaran kuliah menjadi soal yang paling mendesak.

Baca juga: Universitas Gunadarma Kembalikan Pembentukan BEM Tingkat Universitas ke Mahasiswa

Mulanya, sistem cicilan "pecah blanko" diterapkan sejak krisis moneter 1998 guna meringankan beban mahasiswa Universitas Gunadarma dalam membayar kuliah.

Namun, belakangan, rasio cicilan pertama-kedua yang awalnya 50-50, diubah oleh manajemen kampus jadi 70-30, disertai perubahan sanksi yang dianggap mengancam kelangsungan studi mahasiswa.

Hasil audiensi mimbar bebas dengan mahasiswa hingga malam hari, manajemen Universitas Gunadarma menyatakan telah mengembalikan sistem pecah blanko dari rasio cicilan 70-30 yang dianggap memberatkan ke rasio awal 50-50.

"Ada mispersepsi yang tidak tersampaikan, sehingga seolah-olah mereka akan dicutikan," ujar Kepala Biro Adminstrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, Budi Hermana dalam konferensi pers, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Dianggap Mahasiswa Tak Transparan Kelola Anggaran, Ini Respons Universitas Gunadarma

Budi menjelaskan bahwa nilai yang tak muncul karena mahasiswa gagal melunasi pembayaran bukan hangus, melainkan tak bisa dilihat internal.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Megapolitan
PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

Megapolitan
Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Megapolitan
PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

Megapolitan
Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Megapolitan
Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Megapolitan
5 Pengajar Positif Covid-19, Penghuni Pesantren di Tangerang Jalani Isolasi Mandiri

5 Pengajar Positif Covid-19, Penghuni Pesantren di Tangerang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
Warga Sebut Kawasan Lubang Buaya Rawan Maling Motor dan Tawuran

Warga Sebut Kawasan Lubang Buaya Rawan Maling Motor dan Tawuran

Megapolitan
Khawatir Terjadi Klaster Baru, Pemkot Bogor Gelar Tes Covid-19 di Stasiun Bogor

Khawatir Terjadi Klaster Baru, Pemkot Bogor Gelar Tes Covid-19 di Stasiun Bogor

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Wilayah Marga Jaya Tangsel Andalkan Kampung Jawara

Cegah Penyebaran Covid-19, Wilayah Marga Jaya Tangsel Andalkan Kampung Jawara

Megapolitan
Penjual Masker Gagalkan Aksi Pencurian Motor dengan Tangan Kosong

Penjual Masker Gagalkan Aksi Pencurian Motor dengan Tangan Kosong

Megapolitan
Selama PSBB Transisi, Tim Produksi Film Diimbau Batasi Jumlah Pemeran dalam Satu Adegan

Selama PSBB Transisi, Tim Produksi Film Diimbau Batasi Jumlah Pemeran dalam Satu Adegan

Megapolitan
Besok Kesempatan Terakhir, Ini Daftar Sisa Kuota di 115 SMA Jakarta

Besok Kesempatan Terakhir, Ini Daftar Sisa Kuota di 115 SMA Jakarta

Megapolitan
Pengelola Pasar Bambu Kuning Sebut Dua Pedagang yang Positif Covid-19 Bukan Warga Sunter

Pengelola Pasar Bambu Kuning Sebut Dua Pedagang yang Positif Covid-19 Bukan Warga Sunter

Megapolitan
Satu Orang Babinkamtibmas Positif Covid-19 setelah Swab Test

Satu Orang Babinkamtibmas Positif Covid-19 setelah Swab Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X