Ketika Universitas Gunadarma Ubah Kebijakan Usai Didemo Ribuan Mahasiswanya

Kompas.com - 11/03/2020, 06:22 WIB
Mimbar bebas antara pihak rektorat dan aliansi Mahasiswa Universitas Gunadarma di Kampus D Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Senin (9/3/2020) petang. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANMimbar bebas antara pihak rektorat dan aliansi Mahasiswa Universitas Gunadarma di Kampus D Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Senin (9/3/2020) petang.

Pembentukan BEM tingkat universitas

Usai berdialog dengan mahasiswa, manajemen Universitas Gunadarma juga mengembalikan pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas ke mahasiswa.

Baca juga: Gunadarma Jawab Demo Ribuan Mahasiswa soal Sistem Pembayaran Kuliah

"Itu sudah ada surat keputusan rektornya. Mereka (mahasiswa) mempertanyakan, kenapa BEM tingkat universitas belum terbentuk. Akhirnya di dalam dialog krmarin dikembalikan ke mahasiswa, ya, silakan karena ini kan demokratis," kata Budi.

Dalam unjuk rasanya, Aliansi Mahasiswa menyoroti soal belum lengkapnya implementasi Pasal 218 ayat 2 yang mengatur soal keberadaan lembaga mahasiswa tingkat universitas.

"Realita yang terjadi di Universitas Gunadarma adalah tidak adanya Senat Mahasiswa Universitas (SMU) atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)," tulis mereka dalam lembar pernyataan sikapnya.

Akibatnya, hari ini mereka hanya punya lembaga himpunan mahasiswa dan BEM tingkat fakultas.

Dalam konferensi pers, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Gunadarma, Irwan Bastian menjelaskan, adanya BEM tingkat fakultas sudah cukup mengakomodasi kebutuhan kegiatan mahasiswa.

Baca juga: Duduk Perkara Ribuan Mahasiswa Universitas Gunadarma Demo Kampusnya Sendiri

"Soal BEM fakultas, kesekretariatan memang betul di Depok. Tapi setiap BEM punya kordinator wilayah, tujuannya untuk mengakomodasi keinginan-keinginan mahasiswa untuk berkegiatan di lokasi kampus masing-masing seperti di Bekasi Karawaci. Itu yang kami akomodir," jelas Irwan.

"Sehingga mahasiswa yang di Karawaci bisa melakukan kegiatan kegiatan ekstrakurikuler di kampus sendiri," ia menambahkan.

Transparansi anggaran

Budi mengklaim bahwa Gunadarma selalu transparan soal pengelolaan anggaran. Maka, ia mengaku tak gentar menyetujui tuntutan mahasiswanya yang ingin agar kampus mereka buka-bukaan soal anggaran.

"Sebagai institusi di bawah kementerian dan institusi swasta yang dikelola oleh yayasan, keuangan kami diaudit oleh lembaga kompeten," ucap Budi.

Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Universitas Gunadarma mendesak manajemen kampus membeberkan semua anggaran secara rinci.

Mereka ingin alokasi anggaran untuk biaya perkuliahan hingga dana kemahasiswaan ditelanjangi dalam situs online yang dapat diakses oleh mahasiswa.

"Akan kami sampaikan melalui locker digital atau semacam informasi yag bisa mereka akses masing-masing," kata Budi.

"Sebenarnya bagi kami tidak ada yang disembunyikan, karena itu tadi. Setiap tahun kami pun diaudit oleh lembaga publik. Pajak pun kami taat," ia menambahkan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pembukaan Gereja, KAJ Siapkan Protokol Kesehatan Umat

Jelang Pembukaan Gereja, KAJ Siapkan Protokol Kesehatan Umat

Megapolitan
Anies Sebut Ada Unsur Hilangnya Hajat Hidup Nelayan pada Reklamasi Sebelumnya

Anies Sebut Ada Unsur Hilangnya Hajat Hidup Nelayan pada Reklamasi Sebelumnya

Megapolitan
Viral Pengendara Motor Cekcok dengan Sopir Ambulans di Depok, Ini Penjelasan Polisi

Viral Pengendara Motor Cekcok dengan Sopir Ambulans di Depok, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Ini Alasan Anies Beri Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol?

Ini Alasan Anies Beri Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol?

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Kurir Sabu di Bintaro

Polisi Tangkap Dua Kurir Sabu di Bintaro

Megapolitan
Anies Bilang Izin Reklamasi Ancol Tak Langgar Janji Kampanye

Anies Bilang Izin Reklamasi Ancol Tak Langgar Janji Kampanye

Megapolitan
UPDATE 11 Juli: Tambah 359 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di DKI Capai 13.957

UPDATE 11 Juli: Tambah 359 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di DKI Capai 13.957

Megapolitan
Satu Pedagang Positif Covid-19, Pasar Pramuka Ditutup Selama Tiga Hari

Satu Pedagang Positif Covid-19, Pasar Pramuka Ditutup Selama Tiga Hari

Megapolitan
Anies Sebut Reklamasi Terdahulu Menghasilkan Banjir, sedangkan Reklamasi Ancol Mengendalikan Banjir

Anies Sebut Reklamasi Terdahulu Menghasilkan Banjir, sedangkan Reklamasi Ancol Mengendalikan Banjir

Megapolitan
Achmad Yurianto: Face Shield yang Dipakai Tanpa Masker Tak Maksimal Cegah Penularan Covid-19

Achmad Yurianto: Face Shield yang Dipakai Tanpa Masker Tak Maksimal Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Usut Kematian Editor Metro TV

Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Usut Kematian Editor Metro TV

Megapolitan
Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Megapolitan
Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Megapolitan
Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Megapolitan
Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X