Belum Digandeng Partai Jelang Pilkada Depok 2020, Idris: Biasa Pengumuman Last Minute

Kompas.com - 11/03/2020, 14:49 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan akan membuka crisis centre bagi korban LGBT, ditemui usai menghadiri acara peresmian alun-alun Kota Depok, Minggu (12/1/2020) KOMPAS.com/ANGGITA NURLITASARIWali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan akan membuka crisis centre bagi korban LGBT, ditemui usai menghadiri acara peresmian alun-alun Kota Depok, Minggu (12/1/2020)

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku tetap tenang meski hingga kini belum mendapat kepastian dukungan parpol untuk maju Pilkada Depok 2020.

Pasalnya, berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya, pengumuman pasangan yang diusung biasanya disampaikan parpol jelang penutupan pendaftaran di KPU.

"Saya tidak sama sekali merasa digantung. Dari dulu sampai sekarang ketika saya maju jadi calon wakil wali kota (2011) dan calon wali kota (2016), itu biasa jika pengumuman last minute," kata Idris di kantor Dinas Perhubungan Kota Depok, Rabu (11/3/2020).

"Jadi biasa-biasa saja, jangan baper," ia menambahkan.

Baca juga: Belum Dapat Dukungan di Pilkada Depok, Idris: Saya Masih Cinta PKS, Mudah-mudahan Diterima

Idris yang bukan merupakan kader partai hingga saat ini belum mendapat dukungan parpol.

Meski demikian, ia mengaku berharap mendapat dukungan parpol, salah satunya dari PKS.

Ia mengaku masih cinta dengan PKS, salah satu partai yang mengusungnya saat Pilkada 2016.

Namun, ia tidak menutup pintu bagi parpol lain yang ingin mengusungnya. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan lima parpol.

"Saya terserah si pemilik kendaraan. Kalau mau mengulurkan kendaraan pada saya dan saya bisa menumpang, saya akan ambil," tutur Idris.

"Yang penting, kendaraannya bagus, lulus uji KIR, bagus, enak, nyaman. Biar kendaraan lama, harus lulus. Kendaraan baru juga harus lulus KIR," tambah dia.

Baca juga: Presiden PKS Akui M Idris Ban Serep di Pilkada Depok

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X