Rencana Ganjil-Genap dan Jalan Berbayar di Depok Masih Tahap Kajian

Kompas.com - 11/03/2020, 17:57 WIB
Arus lalu lintas tersendat di Jalan Margonda, Depok, Kamis (11/4/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAArus lalu lintas tersendat di Jalan Margonda, Depok, Kamis (11/4/2019).

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku tak bisa menjamin kapan program ganjil genap dan jalan berbayar (ERP) di Kota Depok, sebagaimana yang diwacanakan Badan Pengelola Trasnportasi Jabodetabek (BPTJ), bisa diterapkan.

"Itu semuanya masih dalam kajian, belum selesai kajiannya. Kajiannya bukan di daerah saja, apalagi ini wilayah jalan nasional," kata Idris kepada wartawan di kantor Dinas Perhubungan Kota Depok, Rabu (11/3/2020).

"Akademisi juga melakukan kajian dan masukan buat kami, golnya di kementerian," tambah dia.

Baca juga: Empat Kebijakan yang Diusulkan untuk Atasi Kemacetan di Depok

Idris menyebutkan, proses birokrasi yang melibatkan pemerintah daerah dan pusat membuat penerapan dua program tersebut susah ditargetkan.

Ia mencontohkan program serupa, yakni pemindahan tempat pembuangan akhir (TPA) dari TPA Cipayung ke TPA Lulut Nambo yang beberapa kali molor gara-gara alur birokrasi yang panjang.

"Target susah ditargetkan karena ada kasus-kasus nasional yang cukup mengganggu. Macam-macamlah, misalnya ditargetkan timelinen-ya Oktober, bisa mundur," kata Idris.

"Kasusnya seperti sampah Nambo, kami targetkan 2018, 2019, akhirnya mundur. Mundur lagi sampai ditargetkan Juni 2020 oleh gubernur," ujar dia.

Kepadatan lalu lintas di Depok, karena jumlah kendaraan yang banyak tak sebanding dengan panjang ruas jalan, semakin parah.

Direktur Prasarana BPTJ, Edi Nursalam menyatakan, ruas-ruas jalan di Depok sudah jenuh. Kebijakan ganjil-genap, menurut dia, layak diterapkan.

"Ganjil-genap sangat layak di Depok. Tidak apa-apa. Ini proses pergantian penggunaan jalan. Wajar saja karena jalannya sudah penuh, ya kita gantian memakainya," kata  Edi kepada wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat pada 24 Februari lalu.

"Tidak bisa lagi kita mengandalkan memasang traffic light, karena tidak banyak berguna," sebut Edi.

Di samping mekanisme ganjil-genap yang sejauh ini telah diterapkan di DKI Jakarta, Edi juga menyodorkan alternatif berupa penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing).

Baik ganjil-genap maupun ERP, ujar Edi, sama-sama telah direncanakan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Dengan ERP, Pemerintah Kota Depok nantinya justru bisa memutar uang agar bisa menyubsidi operasional angkutan umum.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lucinta Luna Divonis 1,5 Tahun Penjara, Jaksa Banding

Lucinta Luna Divonis 1,5 Tahun Penjara, Jaksa Banding

Megapolitan
Garuda Indonesia Gelar Sayembara Desain Masker di Moncong Pesawat

Garuda Indonesia Gelar Sayembara Desain Masker di Moncong Pesawat

Megapolitan
Warga Kepulauan Seribu Keluhkan Kondisi Ekonomi akibat PSBB Jakarta

Warga Kepulauan Seribu Keluhkan Kondisi Ekonomi akibat PSBB Jakarta

Megapolitan
Polisi Masukkan Nama Cai Changpan ke Dalam DPO

Polisi Masukkan Nama Cai Changpan ke Dalam DPO

Megapolitan
Batasi Jam Operasional, Pemkot Bekasi Harap Pelaku Usaha Utamakan Kesehatan

Batasi Jam Operasional, Pemkot Bekasi Harap Pelaku Usaha Utamakan Kesehatan

Megapolitan
Warga Jakarta Pindah Tongkrongan ke Bodetabek, Wagub DKI Minta Perketat Protokol Kesehatan

Warga Jakarta Pindah Tongkrongan ke Bodetabek, Wagub DKI Minta Perketat Protokol Kesehatan

Megapolitan
Digemari Masyarakat, Ini Alasan Harga Janda Bolong Melambung

Digemari Masyarakat, Ini Alasan Harga Janda Bolong Melambung

Megapolitan
UPDATE 1 Oktober: Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel Capai 1.007 Orang

UPDATE 1 Oktober: Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel Capai 1.007 Orang

Megapolitan
Remaja Tewas Dibacok dalam Tawuran di Tengah Pandemi Covid-19

Remaja Tewas Dibacok dalam Tawuran di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kecelakaan hingga Mobil Terbalik di Tol JORR, Suami, Istri, dan Anak Selamat

Kecelakaan hingga Mobil Terbalik di Tol JORR, Suami, Istri, dan Anak Selamat

Megapolitan
Pangdam Jaya Sebut Belum Ada yang Kena Sanksi akibat Kericuhan di TMP Kalibata

Pangdam Jaya Sebut Belum Ada yang Kena Sanksi akibat Kericuhan di TMP Kalibata

Megapolitan
Satpol PP Bakal Segel Tempat Usaha di Kota Bekasi yang Beroperasi di Atas Pukul 18.00 WIB

Satpol PP Bakal Segel Tempat Usaha di Kota Bekasi yang Beroperasi di Atas Pukul 18.00 WIB

Megapolitan
Langkah Pengelola Atasi Anjloknya Jumlah Penumpang di Bandara Sekarno-Hatta Selama Pandemi

Langkah Pengelola Atasi Anjloknya Jumlah Penumpang di Bandara Sekarno-Hatta Selama Pandemi

Megapolitan
Kampanye di Buaran, Sara Janjikan Pusat Kesenian seperti TIM di Tangsel

Kampanye di Buaran, Sara Janjikan Pusat Kesenian seperti TIM di Tangsel

Megapolitan
Pasien OTG Meningkat, Pemprov DKI Terus Siagakan Fasilitas Isolasi Mandiri

Pasien OTG Meningkat, Pemprov DKI Terus Siagakan Fasilitas Isolasi Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X