Rencana Ganjil-Genap dan Jalan Berbayar di Depok Masih Tahap Kajian

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku tak bisa menjamin kapan program ganjil genap dan jalan berbayar (ERP) di Kota Depok, sebagaimana yang diwacanakan Badan Pengelola Trasnportasi Jabodetabek (BPTJ), bisa diterapkan.

"Itu semuanya masih dalam kajian, belum selesai kajiannya. Kajiannya bukan di daerah saja, apalagi ini wilayah jalan nasional," kata Idris kepada wartawan di kantor Dinas Perhubungan Kota Depok, Rabu (11/3/2020).

"Akademisi juga melakukan kajian dan masukan buat kami, golnya di kementerian," tambah dia.

Baca juga: Empat Kebijakan yang Diusulkan untuk Atasi Kemacetan di Depok

Idris menyebutkan, proses birokrasi yang melibatkan pemerintah daerah dan pusat membuat penerapan dua program tersebut susah ditargetkan.

Ia mencontohkan program serupa, yakni pemindahan tempat pembuangan akhir (TPA) dari TPA Cipayung ke TPA Lulut Nambo yang beberapa kali molor gara-gara alur birokrasi yang panjang.

"Target susah ditargetkan karena ada kasus-kasus nasional yang cukup mengganggu. Macam-macamlah, misalnya ditargetkan timelinen-ya Oktober, bisa mundur," kata Idris.

"Kasusnya seperti sampah Nambo, kami targetkan 2018, 2019, akhirnya mundur. Mundur lagi sampai ditargetkan Juni 2020 oleh gubernur," ujar dia.

Kepadatan lalu lintas di Depok, karena jumlah kendaraan yang banyak tak sebanding dengan panjang ruas jalan, semakin parah.

Direktur Prasarana BPTJ, Edi Nursalam menyatakan, ruas-ruas jalan di Depok sudah jenuh. Kebijakan ganjil-genap, menurut dia, layak diterapkan.

"Ganjil-genap sangat layak di Depok. Tidak apa-apa. Ini proses pergantian penggunaan jalan. Wajar saja karena jalannya sudah penuh, ya kita gantian memakainya," kata  Edi kepada wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat pada 24 Februari lalu.

"Tidak bisa lagi kita mengandalkan memasang traffic light, karena tidak banyak berguna," sebut Edi.

Di samping mekanisme ganjil-genap yang sejauh ini telah diterapkan di DKI Jakarta, Edi juga menyodorkan alternatif berupa penerapan jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing).

Baik ganjil-genap maupun ERP, ujar Edi, sama-sama telah direncanakan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Dengan ERP, Pemerintah Kota Depok nantinya justru bisa memutar uang agar bisa menyubsidi operasional angkutan umum.