Ditlantas Polda Metro Akan Evaluasi Peniadaan Ganji Genap di Jakarta

Kompas.com - 17/03/2020, 21:05 WIB
Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya segera mengevaluasi peniadaan sementara pembatasan ganjil-genap di beberapa ruas jalan di Ibu Kota Jakarta.

"Kita lihat satu hingga tiga hari ini, tentu saja kita evaluasi," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yoga di Polda Metro Jaya, Selasa (17/3/2020), seperti dikutip Antara.

Sambodo mengatakan, pada hari pertama pencabutan pembatasan tersebut, terjadi kemacetan di ruas jalan protokol DKI yang berlangsung hingga malam hari.

"Faktanya kita lihat di lapangan terjadi kepadatan terutama di jalur-jalur protokol. Biasanya jam 8.00 WIB atau 9.00 WIB, sudah longgar arus lalu lintas, kemudian kemarin pelaksanaan ganjil-genap ditiadakan bahkan sampai malam masih terjadi kepadatan," ujarnya.

Baca juga: Transportasi Massal Kembali Normal, Ganjil Genap Tetap Dihapus Sementara

Dia menambahkan, evaluasi tersebut akan dikoordinasikan dan dilakukan bersama dengan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembentukan kebijakan ganjil-genap.

"Kebijakan lalu lintas itu sifatnya 'multistakeholder', karena sifatnya 'multistakeholders' tentu ini harus dibicarakan di forum lalu lintas di mana seluruh pihak terkait akan membicarakan sehingga kemudian kebijakan itu tepat sasaran," tutur Sambodo.

Baca juga: Jam Operasional Transjakarta, MRT, LRT Kembali Normal, tapi Penumpang Dibatasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, kebijakan ganjil genap tetap dihapus sementara agar bisa konsisten dalam menjalankan kebijakan pengaturan jaga jarak antar masyarakat atau "social distancing measures" konsisten.

"Ganjil genap ditiadakan sementara. Ini salah satu cara yang kami lakukan untuk bisa konsisten di dalam menyelenggarakan 'social distancing measures' ini. Pada prinsipnya, kebijakan tersebut, adalah untuk menjaga jarak fisik antar orang," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (16/3/2020) malam.

Kebijakan ganjil genap ini, kata Anies, adalah untuk pembatasan kendaraan pribadi, tujuannya memindahkan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

Namun dengan kondisi seperti sekarang, lanjut Anies, pihaknya mengizinkan untuk kembali ke kendaraan pribadi mengingat interaksi antar masyarakat tidak terlalu besar.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Sebut Dua Anggota Suspect Virus Corona

Halaman:


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Megapolitan
Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X