Saat Tito Bertemu Anies Bahas Kemungkinan Karantina Wilayah

Kompas.com - 18/03/2020, 09:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mendagri Tito Karnavian di Pendopo, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020) Dokumentasi IstimewaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mendagri Tito Karnavian di Pendopo, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020) kemarin.

Dalam pertemuan itu keduanya membahas masalah penyebaran virus corona tipe baru (SARS-CoV-2) yang menyebakan penyakit covid-19 di Jakarta.

Kemungkinan karantina wilayah

Keduanya sempat membahas soal kemungkinan adanya pembatasan wilayah atau karantina wilayah. Hal tersebut dibahas untuk menekan penyebaran virus corona, terutama di wilayah Jakarta.

"Pak Gubernur menyampaikan langkah tentang pembatasan dalam rangka membendung penularan (covid-19)," ucap Tito.

Baca juga: Mendagri Minta Anies Berkoordinasi dengan Wilayah Tetangga untuk Penanganan Corona

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, terdapat empat jenis pembatasan atau biasa disebut karantina. Keempat hal tersebut, yakni karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial yang bersifat massal.

Tito mengatakan, untuk menerapkan karantina wilayah ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, mulai dari aspek efektivitas, tingkat epidemi, pertimbangan sosial, ekonomi, hingga keamanan.

"Di sini saya sampaikan ke Pak Gubernur tentang karantina wilayah ini, karena menyangkut aspek ekonomi, maka selain UU nomor 6 Tahun 2018, untuk pembatasan wilayah, karantina wilayah, itu adalah menjadi kewenangan pusat," kata dia.

Tito menjelaskan, keputusan pembatasan wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini presiden.

Mantan kapolri itu menyampaikan bahwa untuk pembatasan wilayah, kepala daerah harus mengonsultasikan ke pemerintah pusat melalui Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

"Bapak Presiden sudah menyampaikan untuk karantina kewilayahan, pembatasan kewilayahan, kepala-kepala daerah untuk mengonsultasikan dengan pemerintah pusat dan yang telah ditunjuk oleh beliau adalah Kepala Gugus Tugas Percepatan," ujar Tito.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tetapkan 131 Tersangka Pedemo Omnnibus Law di Jakarta, 20 Orang yang Bakar Halte

Polisi Tetapkan 131 Tersangka Pedemo Omnnibus Law di Jakarta, 20 Orang yang Bakar Halte

Megapolitan
Pakar Hukum Pidana UI: Pelaku Kerusuhan Demo Omnibus Law Harus Diusut Sampai Pengadilan

Pakar Hukum Pidana UI: Pelaku Kerusuhan Demo Omnibus Law Harus Diusut Sampai Pengadilan

Megapolitan
Pengamat Sebut Ada 'Orkestrasi Massa' di Balik Kericuhan Demonstrasi Tolak Omnibus Law

Pengamat Sebut Ada "Orkestrasi Massa" di Balik Kericuhan Demonstrasi Tolak Omnibus Law

Megapolitan
Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

Pemkot Bekasi Targetkan Periksa 10.000 Spesimen Tes Covid-19 hingga 10 Hari ke Depan

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober di Tangsel: Bertambah 4 Kasus Positif, 90 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober di Tangsel: Bertambah 4 Kasus Positif, 90 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pasien Covid-19 Berkurang, Pemkot Tangerang Kurangi Fasilitas Isolasi Mandiri

Pasien Covid-19 Berkurang, Pemkot Tangerang Kurangi Fasilitas Isolasi Mandiri

Megapolitan
Mengaku Sudah Bekerja Maksimal, Ketua Pansus Banjir DKI: Kuncinya Ada di Gubernur

Mengaku Sudah Bekerja Maksimal, Ketua Pansus Banjir DKI: Kuncinya Ada di Gubernur

Megapolitan
42 Motor Pedemo yang Ditinggal Saat Ricuh Masih di Polda Metro Jaya

42 Motor Pedemo yang Ditinggal Saat Ricuh Masih di Polda Metro Jaya

Megapolitan
55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

55 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Sebarannya

Megapolitan
Pelecehan Remas Payudara Kerap Terjadi di Tangsel, Polisi Perlu Patroli Rutin di Lokasi Kejadian

Pelecehan Remas Payudara Kerap Terjadi di Tangsel, Polisi Perlu Patroli Rutin di Lokasi Kejadian

Megapolitan
Antisipasi Demo Rusuh dan Penjarahan, Polisi Jaga Ketat Pasar Glodok

Antisipasi Demo Rusuh dan Penjarahan, Polisi Jaga Ketat Pasar Glodok

Megapolitan
Polisi: Artis RR Gunakan Sabu Buat Kuruskan Badan

Polisi: Artis RR Gunakan Sabu Buat Kuruskan Badan

Megapolitan
Amankan Aksi Demo Tolak Omnius Law, Satpol PP Jakpus Akan Terjunkan 40 Personel

Amankan Aksi Demo Tolak Omnius Law, Satpol PP Jakpus Akan Terjunkan 40 Personel

Megapolitan
Selama PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.078 Pelanggar Tak Pakai Masker

Selama PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.078 Pelanggar Tak Pakai Masker

Megapolitan
Gubernur Banten Sesalkan Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bantuan UMKM di Kota Tangerang

Gubernur Banten Sesalkan Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bantuan UMKM di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X