Begini Cara Pemkot Jakbar Atur Pejabat dan Pegawainya Kerja dari Rumah

Kompas.com - 18/03/2020, 13:12 WIB
Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi di cek suhu tubuhnya saat memasuki kantor Wali Kota Jakbar pada Kamis (5/3/2020) Dok Dinas Kominfotik Jakarta BaratWali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi di cek suhu tubuhnya saat memasuki kantor Wali Kota Jakbar pada Kamis (5/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Demi antisipasi meluasnya wabah virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi mulai menjalani kebijakan work from home (WFH).

Ada beberapa pejabat di Pemkot Jakbar yang dijadwal bekerja dari rumah tetapi ada juga yang tetap di kantor pemerintah.

Namun, jadwal kerja ini tidak merata. Sebab, beberapa bagian harus menjalani tugas di lapangan guna melayani masyarakat.

Baca juga: Mulai Hari Ini, ASN Di Garut Kerja di Rumah dan Dilarang Keluar Daerah

"PNS kan tidak semua di rumah saya kan tidak di rumah (hadir rapat di kantor), untuk kepala suku dinas tidak di rumah. Eselon 2, eselon 3, dan 4 tetap kerja seperti biasa," ucap Rustam di Kantor Wali Kota Jakbar, Kembangan, Rabu (18/3/2020).

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk, Rustam juga memperbolehkan PNS lain kerja dari rumah mereka adalah para kepala staf kedinasan.

"Yang boleh di rumah adalah kepala staf, tapi ini juga diatur bukan berarti dia di rumah tidak kerja," ucap Rustam.

Baca juga: ASN Karawang Kerja di Rumah, Layanan Masyarakat Tetap Buka

Bekerja di rumah, menurut Rustam, bukan untuk berlibur dan santai bersama keluarga. Tiap sore, Kasudin terkait harus melakukan kontrol kepada PNS yang bekerja di rumah.

Ini dilakukan agar Kasudin tahu sampai mana para PNS menyelesaikan tugas mereka dari rumah.

"Sebenarnya tetap bekerja yang sama cuma biasa kerja di kantor ini kerja di rumah. Karena itu kepala sub unit mengatur nih pekerjaan dia hari ini apa yang yang bisa yang bisa dibawa pulang dan harus dilakukan tetap kebijakannya dan tiap sore akan dicatat hasil kerjaannya," kata Rustam.

Baca juga: Satpol PP Keliling Warnet hingga Kafe, Razia Siswa yang Keluar Rumah

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan surat edaran yang mengatur mekanisme pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona tipe 2 penyebab Covid-19.

Dalam surat edaran yang diterbitkan, Anies meminta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengatur sistem kerja pegawai di SKPD-nya, baik yang bekerja dari rumah maupun yang tetap ke kantor.

"Kewenangannya ada di kepala SKPD untuk mengatur sesuai surat edaran," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, Selasa (17/3/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik 8 Bus, Rombongan Pedemo Mahasiswa UP dan Gunadarma Bergerak ke Monas

Naik 8 Bus, Rombongan Pedemo Mahasiswa UP dan Gunadarma Bergerak ke Monas

Megapolitan
12.369 Personel Gabungan Amankan 3 Titik Demo Omnibus Law di Jakarta

12.369 Personel Gabungan Amankan 3 Titik Demo Omnibus Law di Jakarta

Megapolitan
Buruh: Jangan Jadikan Covid-19 Alasan Tidak Menaikkan UMK 2021

Buruh: Jangan Jadikan Covid-19 Alasan Tidak Menaikkan UMK 2021

Megapolitan
SDM Siap, RSUI Tambah 70 Persen Kapasitas Ruang Perawatan Pasien Covid-19

SDM Siap, RSUI Tambah 70 Persen Kapasitas Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Seorang Pencuri Motor Ditembak Polisi hingga Tewas

Melawan Saat Ditangkap, Seorang Pencuri Motor Ditembak Polisi hingga Tewas

Megapolitan
Dua Bioskop di Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Hari Ini

Dua Bioskop di Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Hari Ini

Megapolitan
Demo di Hari Sumpah Pemuda, Massa Aksi Bacakan 'Sumpah Buruh' Tolak Omnibus Law

Demo di Hari Sumpah Pemuda, Massa Aksi Bacakan "Sumpah Buruh" Tolak Omnibus Law

Megapolitan
Tujuh Kali Curi Motor di Ciracas dan Bekasi, Komplotan Ini Akhirnya Tertangkap

Tujuh Kali Curi Motor di Ciracas dan Bekasi, Komplotan Ini Akhirnya Tertangkap

Megapolitan
Perayaan Maulid Nabi Diizinkan di Bekasi, Wali Kota: Maksimal 40 Persen Kapasitas

Perayaan Maulid Nabi Diizinkan di Bekasi, Wali Kota: Maksimal 40 Persen Kapasitas

Megapolitan
Macet akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek, Jasamarga Terapkan Sistem Buka Tutup

Macet akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek, Jasamarga Terapkan Sistem Buka Tutup

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh SPSI Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh SPSI Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi di 5 Rute Bus Transjakarta

Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi di 5 Rute Bus Transjakarta

Megapolitan
Awalnya Dilepas, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota DKI Jakarta Akhirnya Dilaporkan

Awalnya Dilepas, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota DKI Jakarta Akhirnya Dilaporkan

Megapolitan
Tulis Surat ke Anies, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota Sebut Dirinya Presiden dan Rhoma Irama Wapres

Tulis Surat ke Anies, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota Sebut Dirinya Presiden dan Rhoma Irama Wapres

Megapolitan
Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X