Kompas.com - 18/03/2020, 13:12 WIB
Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi di cek suhu tubuhnya saat memasuki kantor Wali Kota Jakbar pada Kamis (5/3/2020) Dok Dinas Kominfotik Jakarta BaratWali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi di cek suhu tubuhnya saat memasuki kantor Wali Kota Jakbar pada Kamis (5/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Demi antisipasi meluasnya wabah virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi mulai menjalani kebijakan work from home (WFH).

Ada beberapa pejabat di Pemkot Jakbar yang dijadwal bekerja dari rumah tetapi ada juga yang tetap di kantor pemerintah.

Namun, jadwal kerja ini tidak merata. Sebab, beberapa bagian harus menjalani tugas di lapangan guna melayani masyarakat.

Baca juga: Mulai Hari Ini, ASN Di Garut Kerja di Rumah dan Dilarang Keluar Daerah

"PNS kan tidak semua di rumah saya kan tidak di rumah (hadir rapat di kantor), untuk kepala suku dinas tidak di rumah. Eselon 2, eselon 3, dan 4 tetap kerja seperti biasa," ucap Rustam di Kantor Wali Kota Jakbar, Kembangan, Rabu (18/3/2020).

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk, Rustam juga memperbolehkan PNS lain kerja dari rumah mereka adalah para kepala staf kedinasan.

"Yang boleh di rumah adalah kepala staf, tapi ini juga diatur bukan berarti dia di rumah tidak kerja," ucap Rustam.

Baca juga: ASN Karawang Kerja di Rumah, Layanan Masyarakat Tetap Buka

Bekerja di rumah, menurut Rustam, bukan untuk berlibur dan santai bersama keluarga. Tiap sore, Kasudin terkait harus melakukan kontrol kepada PNS yang bekerja di rumah.

Ini dilakukan agar Kasudin tahu sampai mana para PNS menyelesaikan tugas mereka dari rumah.

"Sebenarnya tetap bekerja yang sama cuma biasa kerja di kantor ini kerja di rumah. Karena itu kepala sub unit mengatur nih pekerjaan dia hari ini apa yang yang bisa yang bisa dibawa pulang dan harus dilakukan tetap kebijakannya dan tiap sore akan dicatat hasil kerjaannya," kata Rustam.

Baca juga: Satpol PP Keliling Warnet hingga Kafe, Razia Siswa yang Keluar Rumah

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan surat edaran yang mengatur mekanisme pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona tipe 2 penyebab Covid-19.

Dalam surat edaran yang diterbitkan, Anies meminta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengatur sistem kerja pegawai di SKPD-nya, baik yang bekerja dari rumah maupun yang tetap ke kantor.

"Kewenangannya ada di kepala SKPD untuk mengatur sesuai surat edaran," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, Selasa (17/3/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Catat! Jam Operasional Sentra Vaksinasi di Istora Senayan Berubah Selama Ramadhan

Catat! Jam Operasional Sentra Vaksinasi di Istora Senayan Berubah Selama Ramadhan

Megapolitan
Anies Ingatkan Warga Hindari Buka Puasa Bersama dan Kumpul Keluarga Selama Ramadhan

Anies Ingatkan Warga Hindari Buka Puasa Bersama dan Kumpul Keluarga Selama Ramadhan

Megapolitan
Hari Pertama Puasa, Sentra Vaksinasi BUMN Istora Tak Beroperasi

Hari Pertama Puasa, Sentra Vaksinasi BUMN Istora Tak Beroperasi

Megapolitan
Perusahaan Wajib Bayar THR, Pengusaha Diminta Cairkan Tepat Waktu hingga Selesaikan Masalah melalui Perundingan

Perusahaan Wajib Bayar THR, Pengusaha Diminta Cairkan Tepat Waktu hingga Selesaikan Masalah melalui Perundingan

Megapolitan
Larangan Mudik Lebaran 2021, Polisi Buat Titik Penyekatan hingga Kendaraan yang Boleh Melintas

Larangan Mudik Lebaran 2021, Polisi Buat Titik Penyekatan hingga Kendaraan yang Boleh Melintas

Megapolitan
Aturan Lengkap Pelonggaran Jam Operasional Restoran Saat Ramadhan 2021 di DKI Jakarta

Aturan Lengkap Pelonggaran Jam Operasional Restoran Saat Ramadhan 2021 di DKI Jakarta

Megapolitan
IKAPPI Minta Pemprov DKI Selamatkan Korban Kebakaran Blok C Pasar Minggu

IKAPPI Minta Pemprov DKI Selamatkan Korban Kebakaran Blok C Pasar Minggu

Megapolitan
Gedung Blok C Pasar Minggu Terbakar, Damkar: Tergolong Kebakaran Besar

Gedung Blok C Pasar Minggu Terbakar, Damkar: Tergolong Kebakaran Besar

Megapolitan
Wagub DKI Sampaikan Ucapan Selamat Beribadah Puasa kepada Pembaca Kompas.com

Wagub DKI Sampaikan Ucapan Selamat Beribadah Puasa kepada Pembaca Kompas.com

Megapolitan
UPDATE 12 April: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 230 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 12 April: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 230 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Megapolitan
UPDATE 12 April: Kabupaten Bekasi Catat 13 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 April: Kabupaten Bekasi Catat 13 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Sudin Pertamanan Jaksel Sebar Tim Khusus untuk Antisipasi Pohon Tumbang

Sudin Pertamanan Jaksel Sebar Tim Khusus untuk Antisipasi Pohon Tumbang

Megapolitan
UPDATE 12 April: Depok Catat 89 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 April: Depok Catat 89 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Anies Larang Live Music di Restoran dan Kafe Selama Ramadhan

Anies Larang Live Music di Restoran dan Kafe Selama Ramadhan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X