Begini Cara Pemkot Jakbar Atur Pejabat dan Pegawainya Kerja dari Rumah

Kompas.com - 18/03/2020, 13:12 WIB
Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi di cek suhu tubuhnya saat memasuki kantor Wali Kota Jakbar pada Kamis (5/3/2020) Dok Dinas Kominfotik Jakarta BaratWali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi di cek suhu tubuhnya saat memasuki kantor Wali Kota Jakbar pada Kamis (5/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Demi antisipasi meluasnya wabah virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19, Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi mulai menjalani kebijakan work from home (WFH).

Ada beberapa pejabat di Pemkot Jakbar yang dijadwal bekerja dari rumah tetapi ada juga yang tetap di kantor pemerintah.

Namun, jadwal kerja ini tidak merata. Sebab, beberapa bagian harus menjalani tugas di lapangan guna melayani masyarakat.

Baca juga: Mulai Hari Ini, ASN Di Garut Kerja di Rumah dan Dilarang Keluar Daerah

"PNS kan tidak semua di rumah saya kan tidak di rumah (hadir rapat di kantor), untuk kepala suku dinas tidak di rumah. Eselon 2, eselon 3, dan 4 tetap kerja seperti biasa," ucap Rustam di Kantor Wali Kota Jakbar, Kembangan, Rabu (18/3/2020).

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk, Rustam juga memperbolehkan PNS lain kerja dari rumah mereka adalah para kepala staf kedinasan.

"Yang boleh di rumah adalah kepala staf, tapi ini juga diatur bukan berarti dia di rumah tidak kerja," ucap Rustam.

Baca juga: ASN Karawang Kerja di Rumah, Layanan Masyarakat Tetap Buka

Bekerja di rumah, menurut Rustam, bukan untuk berlibur dan santai bersama keluarga. Tiap sore, Kasudin terkait harus melakukan kontrol kepada PNS yang bekerja di rumah.

Ini dilakukan agar Kasudin tahu sampai mana para PNS menyelesaikan tugas mereka dari rumah.

"Sebenarnya tetap bekerja yang sama cuma biasa kerja di kantor ini kerja di rumah. Karena itu kepala sub unit mengatur nih pekerjaan dia hari ini apa yang yang bisa yang bisa dibawa pulang dan harus dilakukan tetap kebijakannya dan tiap sore akan dicatat hasil kerjaannya," kata Rustam.

Baca juga: Satpol PP Keliling Warnet hingga Kafe, Razia Siswa yang Keluar Rumah

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan surat edaran yang mengatur mekanisme pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona tipe 2 penyebab Covid-19.

Dalam surat edaran yang diterbitkan, Anies meminta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengatur sistem kerja pegawai di SKPD-nya, baik yang bekerja dari rumah maupun yang tetap ke kantor.

"Kewenangannya ada di kepala SKPD untuk mengatur sesuai surat edaran," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, Selasa (17/3/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Pro Kontra Ganjil Genap di Tengah Pandemi Covid-19, Driver Ojol Untung tapi Pengguna Mobil Bingung

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Kuasa Hukum Sebut Bos PS Store Putra Siregar Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Megapolitan
Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Polisi Dalami Motif Penembakan di Tangsel, Tersangka Klaim untuk Bubarkan Balap Liar

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Kuasa Hukum Sebut Jimmy Paling Tahu Kepabeanan Ponsel Putra Siregar, Siapa Dia?

Megapolitan
Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Patungan Rp 5.000 Tiap Rumah, Jadilah Pos Wifi Gratis untuk Siswa di Pondok Kopi

Megapolitan
Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Polisi Ungkap Peran 3 Tersangka Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Megapolitan
Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Tenaga Kesehatan di 5 Puskesmas Kota Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Megapolitan
Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Jumlah Penumpang KRL Malah Turun Selama Penerapan Ganjil Genap Jakarta

Megapolitan
Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Disebut Punya Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Jabar, Walkot Bekasi: Wajar karena Dekat Jakarta

Megapolitan
3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

3 Lagi Pegawai PN Jakarta Barat Terpapar Covid-19

Megapolitan
Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Jelang Pilkada Depok, PSI: Prioritas Kami Mengakhiri Rezim PKS

Megapolitan
3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

3 Pelaku Penembakan secara Acak di Tangsel Beraksi 7 Kali, 8 Pengendara Jadi Korban

Megapolitan
Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Pemkot Depok Optimalkan Kampung Siaga Covid-19, Setiap RW Dapat Rp 2 Juta

Megapolitan
Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Struktur Bata di Bawah Stasiun Bekasi Diduga Bekas Markas di Zaman Jepang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X