Kompas.com - 19/03/2020, 06:32 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona

DEPOK, KOMPAS.com – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengecualikan sistem bekerja dari rumah (working from home/WFH) bagi pegawainya di 12 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok, mulai Kamis (19/3/2020) ini hingga 31 Maret 2020.

Sebelumnya diberitakan, Idris menerbitkan edaran berisi kebijakan bekerja dari rumah bagi para aparat sipil negera (ASN) dan non-ASN di Pemkot Depok dalam rangka mencegah penularan covid-19 yang kian merebak secara global, nasional, maupun lokal.

Dua belas perangkat daerah Pemkot Depok yang dikecualikan dari kebijakan bekerja dari rumah yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Kesehatan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP, RSUD, Puskesmas, Kecamatan, serta Kelurahan.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Sebagian ASN dan Pegawai Pemkot Depok Kerja dari Rumah

“… Tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif,” tulis Idris dalam edaran yang ia teken pada Rabu kemarin.

Namun, Idris memberi kesempatan bagi para ASN dan non-ASN di 12 perangkat daerah itu untuk bisa bekerja dari rumah.

Kesempatan itu berdasarkan pada pertimbangan berikut:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

a. Pekerjaan bersifat layanan langsung pada masyarakat;

b. Pegawai menggunakan moda moda transportasi umum dan tinggal di luar Kota Depok, dengan memperhatikan peta sebaran Covid-19;

c. Pegawai kurang sehat dan/atau suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat celsius;

d. Kondisi kesehatan keluarga pegawai dalam status pemantauan/pengawasan/diduga/dikonfirmasi terjangkit Covid-19;

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak Lapor Polisi, PSI: Kami Kooperatif, Tidak Lari

Ibu Korban Keracunan Nasi Kotak Lapor Polisi, PSI: Kami Kooperatif, Tidak Lari

Megapolitan
Pencuri Kucing Persia di Depok Batal Dituntut ke Pengadilan, Kejari Sebut Keadilan Restoratif

Pencuri Kucing Persia di Depok Batal Dituntut ke Pengadilan, Kejari Sebut Keadilan Restoratif

Megapolitan
Truk Ekspedisi Raib Dicuri di Tanah Abang, 2 Pelaku Ditangkap Saat Kabur ke Indramayu

Truk Ekspedisi Raib Dicuri di Tanah Abang, 2 Pelaku Ditangkap Saat Kabur ke Indramayu

Megapolitan
RSU Tangsel Kian Lengang, Hanya Ada 4 Pasien Covid-19 yang Dirawat

RSU Tangsel Kian Lengang, Hanya Ada 4 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Keluhan Warga soal Parkir di Minimarket, Tukang Parkir Tiba-tiba Muncul Saat Kendaraan Hendak Keluar Saja

Keluhan Warga soal Parkir di Minimarket, Tukang Parkir Tiba-tiba Muncul Saat Kendaraan Hendak Keluar Saja

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina Naik Penyidikan, Rachel Vennya Bakal Diperiksa Polisi Pekan Depan

Kasus Kabur dari Karantina Naik Penyidikan, Rachel Vennya Bakal Diperiksa Polisi Pekan Depan

Megapolitan
RS Minta Pemerintah Tak Hanya Turunkan Tarif PCR, tapi Juga Harga Reagen

RS Minta Pemerintah Tak Hanya Turunkan Tarif PCR, tapi Juga Harga Reagen

Megapolitan
Warga Marah Merasa Dipermainkan soal Harga Tes PCR, Ini Jawaban Rumah Sakit

Warga Marah Merasa Dipermainkan soal Harga Tes PCR, Ini Jawaban Rumah Sakit

Megapolitan
Tepergok Tak Berbusana Bareng PSK, 2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Diperiksa Inspektorat

Tepergok Tak Berbusana Bareng PSK, 2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Diperiksa Inspektorat

Megapolitan
YLKI: Mana Mungkin Penumpang Bus Disuruh Bayar Tes PCR yang Lebih Mahal dari Harga Tiket?

YLKI: Mana Mungkin Penumpang Bus Disuruh Bayar Tes PCR yang Lebih Mahal dari Harga Tiket?

Megapolitan
YLKI Pertanyakan Struktur Harga Tes PCR dan Persentase Profit Penyedia Jasa

YLKI Pertanyakan Struktur Harga Tes PCR dan Persentase Profit Penyedia Jasa

Megapolitan
Lurah: Bendahara Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta atas Nama Kelurahan tapi untuk Keperluan Pribadi

Lurah: Bendahara Duri Kepa Pinjam Rp 264,5 Juta atas Nama Kelurahan tapi untuk Keperluan Pribadi

Megapolitan
2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Tepergok Tanpa Busana Bareng PSK, Disebut Lagi Nyamar

2 Anggota Satpol PP Kota Tangerang Tepergok Tanpa Busana Bareng PSK, Disebut Lagi Nyamar

Megapolitan
Siap Dipanggil Soal Dugaan Penggelapan Rp 264,5 Juta, Lurah Duri Kepa: Biar Terang Benderang

Siap Dipanggil Soal Dugaan Penggelapan Rp 264,5 Juta, Lurah Duri Kepa: Biar Terang Benderang

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap di Simpang Tomang, Belasan Pengemudi Mobil Ditilang

Langgar Ganjil Genap di Simpang Tomang, Belasan Pengemudi Mobil Ditilang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.