Hanya Mengimbau, Pemprov DKI Tak Bisa Paksa Perusahaan Terapkan Sistem Kerja dari Rumah

Kompas.com - 24/03/2020, 14:41 WIB
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah setelah dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/9/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah setelah dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (25/9/2018).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa memaksa perusahaan-perusahaan di Ibu Kota untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada karyawannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pihaknya hanya bisa memberikan imbauan.

"Hanya imbauan," ujar Andri saat dihubungi, Selasa (24/3/2020).

Andri menyampaikan, kebijakan untuk memaksa perusahaan menerapkan sistem kerja dari rumah merupakan wewenang pemerintah pusat, termasuk soal pemberian insentif bagi perusahaan yang menerapkan sistem kerja tersebut.

Baca juga: Curhat Para Pekerja yang Tak Bisa Kerja di Rumah: Khawatir Bawa Virus Corona ke Rumah

"Kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Kami sifatnya hanya imbauan, istilahnya panggilan moral," kata dia.

Menurut Andri, hingga saat ini, ada 1.645 perusahaan di Jakarta yang menerapkan sistem kerja dari rumah.

"1.645 perusahaan dengan 539.418 tenaga kerja," ucap Andri.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyerukan pemilik usaha mempekerjakan para pegawai atau karyawannya dari rumah.

Seruan itu tertuang dalam Seruan Gubernur Nomor 6 tahun 2020. Anies meminta seluruh pekerja kantoran bekerja dari rumah selama 14 hari terhitung dari 23 Maret hingga 5 April 2020.

Baca juga: Curahan Hati Mereka yang Pekerjaannya Sulit Dilakukan dari Rumah...

Namun, tidak semua perusahaan menerapkan kebijakan WFH ini. Terutama bagi perusahaan yang memang mengharuskan pekerjanya untuk berada di lapangan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Megapolitan
Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Megapolitan
Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Megapolitan
Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Megapolitan
Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Megapolitan
Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Megapolitan
Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

Megapolitan
240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

Megapolitan
Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

Megapolitan
PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X