PSI DKI Beri Usul 3 Metode Karantina di DKI untuk Cegah Penyebaran Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menjalankan kebijakan karantina dan pembatasan interaksi fisik masyarakat di ruang publik secara lebih ketat.

Hal ini lantaran pasien positif yang terinfeksi virus Corona (Covid-19) di DKI Jakarta sudah mencapai 472 orang.

"Untuk melindungi warga lansia, saya kira tidak ada cara lain, Pemprov DKI Jakarta harus lebih ketat membatasi interaksi warga melalui karantina wilayah di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad dalam keterangannya, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Penumpang Menurun, MRT Jakarta Ubah Headway Kereta Menjadi 10 Menit

Menurut dia, ada tiga metode karantina wilayah yang bisa diterapkan untuk meminimalkan dampak tersebut.

Cara pertama, karantina wilayah dipilih pada kawasan-kawasan tertentu berdasarkan tingkat risiko potensi penyebaran virus corona, kepadatan penduduk, dan ketersediaan sumber daya pemerintah.

Artinya tidak semua wilayah di Jakarta diterapkan karantina wilayah.

"Dengan memilih karantina wilayah pada kawasan-kawasan tertentu, maka aktivitas ekonomi Jakarta tidak akan lumpuh. Saya kira ini jalan tengah yang dapat diambil. Selain bisa mengurangi penyebaran kasus, dampak ekonomi yang ditimbulkan juga tidak terlalu berat," kata dia.

Baca juga: Demi Bantu Anies Tangani Covid-19 di Jakarta, Pemilihan Wagub Dinilai Tetap Harus Jalan

Ia memberikan contoh, karantina wilayah bisa dilakukan di level kelurahan yang tingkat penyebaran kasusnya tinggi karena bisa diamati dan akan lebih mudah bagi Pemprov DKI untuk melakukan pengawasan dan memenuhi kebutuhan warga yang dikarantina.

Cara kedua, agar karantina wilayah lebih efektif, perlu diikuti dengan memperluas karantina sektoral dengan cara membatasi jam operasional, atau bahkan jika perlu menutup, pusat-pusat kerumunan massa untuk sementara waktu.

Karantina sektoral sebenarnya sudah dilakukan pemprov dengan meliburkan sekolah, menutup tempat hiburan dan rekreasi, serta menunda kegiatan peribadatan di rumah ibadah.