Fitra Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19

Kompas.com - 27/03/2020, 14:56 WIB
Ilustrasi anggaran shutterstockIlustrasi anggaran


JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak pemerintah segera merevisi APBN secara menyeluruh, sehubungan dengan biaya raksasa yang dibutuhkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah Hasan, berujar, pos-pos anggaran besar di berbagai kementerian dan lembaga harus segera direalokasikan untuk penanganan dan antisipasi dampak Covid-19.

"Anggaran yang besar di kementerian dan lembaga, seperti Kemenhan, Polri, PUPR, Kementerian Agama, dapat segera direalokasi," kata Misbah melalui keterangannya pada wartawan, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: BPK dan Pemerintah Bahas Pengalihan Anggaran untuk Penanganan Covid-19

"Kementerian Keuangan mesti menyisir dan merealokasi anggaran program/kegiatan yang tidak prioritas sana," imbuh dia.

Misbah memberi contoh, Kementerian Pertahanan punya pagu anggaran hingga Rp 127,4 triliun. Kementerian PUPR punya pagu anggaran hingga Rp 120,2 triliun.

Kemudian, pagu anggaran Polri mencapai Rp 90,3 triliun dan pagu anggaran Kementerian Agama tembus Rp 65,1 triliun. Semua di luar gaji pegawai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maka, pemerintah mesti segera merevisi APBN secara menyeluruh, baik melalui penerbitan Perppu APBN 2020 atau APBN-Perubahan 2020 yang dipercepat.

Melalui revisi anggaran itu, Misbah berpendapat, orientasi APBN berarti harus beralih dari fokus semula.

Baca juga: Karena Covid-19, Kementerian ATR/BPN Realokasi Anggaran Belanja

Pemerintah harus mengarahkan fokus lebih pada antisipasi ketidakpastian nasional dan global akibat pandemi Covid-19.

"Dan juga fokus untuk penguatan perlindungan sosial, termasuk pemberian BLT (bantuan langsung tunai) bagi pekerja harian dan UKM," kata dia.

"Alokasi yang sudah dianggarkan di APBN 2020 untuk Kartu Sembako itu Rp 28,1 triliun bagi 15,6 juta kelompok penerima manfaat (KPM). Ini pasti membengkak, baik anggaran yang harus disediakan maupun jumlah penerimanya, karena KPM meluas, tidak hanya masyarakat miskin saja," Misbah mengakhiri.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Megapolitan
11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Megapolitan
Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Megapolitan
Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang 'Bermain'

Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang "Bermain"

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X