Krisis APD Tenaga Medis di Depok, Berkejaran dengan Meningkatnya Kasus Covid-19

DEPOK, KOMPAS.com - Berdekatan dengan Jakarta yang menjadi pusat penyebaran virus corona di Tanah Air, Kota Depok mengalami kenaikan kasus positif corona setiap harinya.

Namun, di sisi lain, pemerintah kota tak kuasa membekali para tenaga medis dengan alat pelindung diri (APD) yang cukup.

Bahkan, Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebutkan, saat ini Depok tengah menghadapi krisis APD bagi para tenaga medis.

Baca juga: Informasi dan Tata Cara Rapid Test di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang

Sayangnya, keterbatasan pelindung bagi kerja tenaga medis harus berkejaran dengan semakin meningkatnya jumlah pasien suspect hingga positif corona di Depok.

Seberapa mengkhawatirkannya kondisi Depok ini? Mari kita lihat data.

Pemerintah Kota Depok mengumumkan data terbaru jumlah kasus Covid-19 pada Jumat (27/3/2020).

Selaras dengan tren nasional, tren kasus Covid-19 di Depok juga terus meningkat.

Sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020, Kota Depok kini telah mencatat total 21 pasien positif Covid-19.

Terakhir, Jumat (27/3/2020), Depok mencatat penambahan 1 orang pasien positif Covid-19.

Baca juga: Pandemi Covid-19, RSUD Depok Buka Lowongan untuk 55 Relawan

Kabar buruknya, tak ada penambahan jumlah pasien sembuh sejak tiga hari terakhir, yakni tetap 4 orang.

Sementara itu, jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia di Depok kini jadi 2 orang, setelah kasus kematian pertama diumumkan pada Rabu (25/3/2020).

Di samping itu, Depok juga memiliki data tak menggembirakan soal pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dalam keadaan menunggu hasil tes Covid-19.

"Perlu saya luruskan kembali bahwa status PDP tersebut merupakan pasien yang belum bisa dinyatakan positif atau negatif, karena harus menunggu hasil PCR, yang datanya hanya dikeluarkan oleh PHEOC (Public Health Emergency Operating Center) Kemenkes RI," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris, Jumat.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Depok: 2 Pasien dan 10 Suspect Wafat, Pasien Positif Jadi 21 Orang

Setidaknya total 10 pasien telah meninggal dengan status sebagai suspect (dicurigai) Covid-19.

Jumlah itu pun baru dibuka Pemkot Depok sejak Rabu (25/3/2020), dengan runutan kematian suspect Covid-19 yang dicatat sejak Rabu (18/3/2020).

Data itu dibuka setelah Pemkot Depok ramai-ramai didesak warga dan wartawan untuk buka-bukaan soal data tersebut.

Di lain sisi, Pemkot Depok tak memberi kepastian soal apa yang terjadi pada banyak PDP lain sejak awal Maret 2020 hingga 18 Maret 2020 itu.

Baca juga: Pemkot Depok Kucurkan Dana Tak Terduga untuk Beli APD agar Petugas Puskesmas Tak Pakai Jas Hujan

Apakah ada yang meninggal dalam keadaan suspect pula? Berapa?

Yang jelas, jumlah pasien Depok yang kini masih diawasi terus meningkat per hari. Jumlahnya kini mencapai 178 pasien per Jumat.

Jumlah warga Depok yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) terkait Covid-19 juga naik terus, hingga jumlah 533 yang masih dipantau kondisinya saat ini.

"Data ini kita sampaikan ke publik, untuk lebih ekstra waspada akan bahaya penyebaran Covid-19 saat ini," ujar Idris.

Baca juga: Wali Kota: Depok Krisis APD untuk Tenaga Medis

Berkejaran dengan minimnya APD tenaga medis

Publik Depok memang layak resah, selain waspada dengan sebisa mungkin tak berkerumun, terkait Covid-19 di kota tempat mereka tinggal.

Bukan hanya jadi kota dengan temuan kasus perdana Covid-19, Depok pun kini mengalami krisis alat pelindung diri (APD) bagi tenaga-tenaga medisnya sendiri.

Hal itu diakui langsung oleh Idris, ketika dikonfirmasi soal kabar sejumlah tenaga medis di puskesmas yang terpaksa mengenakan jas hujan lantaran tak punya APD.

"Persediaan atau stok APD di rumah sakit dan puskesmas saat ini sangat terbatas karena APD sangat langka di pasaran sehingga kami kesulitan dalam pengadaan barang," tutur Idris melalui keterangan persnya, Jumat (27/3/2020) sore.

Baca juga: Mulai Jumat Besok, Depok Town Square Tutup hingga 9 April

"Kami akui bahwa itu adalah kreasi dan swadaya para tenaga kesehatan di tengah keterbatasan APD pada situasi yang sangat darurat," imbuh dia.

Ia mengaku, Depok tak menerima bantuan kiriman APD dari Pemprov Jawa Barat hingga hari ini.

"Sedangkan dari pemerintah pusat, (APD) diberikan sangat terbatas bersamaan dengan alat rapid test (uji cepat Covid-19)," sambung Idris.

Ia enggan membeberkan jumlah stok APD yang tersedia hari ini dan prediksi sampai kapan persediaan itu bisa bertahan.

Baca juga: 11 Puskesmas di Depok Akan Hubungi Warga sebelum Rapid Test Serentak Besok

Ia berjanji, jajarannya terus berupaya mencari pengadaan APD untuk tenaga-tenaga medis dari kemungkinan ikut tertular Covid-19 dari pasien yang ditangani.

"Saat ini kami sedang melakukan pengadaan APD melalui anggaran Belanja Tidak Terduga," kata Idris.

"Kami terus berupaya mengakses ke banyak distributor untuk penyediaan APD ini," tambah dia.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna kemudian langsung menghubungi Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto untuk meminta pasokan tambahan APD.

Melalui sambungan telepon pada Jumat sore, Terawan menduga miskomunikasi dengan anak buahnya soal suplai APD dari Kemenkes untuk Kota Depok.

Pradi lalu ditawarkan sekitar 50 APD oleh Kemenkes yang kemudian ia jemput sendiri di kantor Terawan.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Rapid Test massal Covid -19 di Puskesmas Cilodong Depok, Jumat (27/3/2020). Hari ini 11 puskesmas di Depok, meliputi Puskesmas Depok Jaya, Beji, Abadi Jaya, Cilodong, Sukatani, Cinere, Pengasinan, Cipayung, Duren Seribu, Tugu, dan Limo menggelar rapid test massal.

Diminta transparan

Juru bicara gerakan swadaya #depoklawancorona, Sahat Farida, meminta Pemkot Depok lebih transparan lagi soal sebaran kasus Covid-19.

Menurut dia, desakan tersebut selaras dengan rekomendasi dari hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Penelitian itu menyebutkan, mayoritas masyarakat menginginkan agar pemerintah membuka data, seperti rute perjalanan pasien, ataupun domisili di tingkat kecamatan," kata Sahat melalui keterangan persnya, Jumat.

"Hal ini berguna bagi ujung tombak di tingkat RT/RW untuk tetap siaga dan memonitor kondisi wilayahnya,” imbuh dia.

Baca juga: Pemkot Depok Berencana Kirim Sembako bagi Warga yang Isolasi Mandiri3u

Sahat beranggapan, peta yang lebih detail mengenai kasus-kasus Covid-19 akan meredakan kecemasan warga.

Di samping itu, keterbukaan informasi ini juga wajib dibarengi dengan edukasi kepada warga agar tidak melahirkan stigma.

"Skema layanan kesehatan juga harus diinformasikan. Bagaimana dengan pasien dengan penyakit bawaan yang memerlukan kontrol atau rujukan dari puskesmas," jelas Sahat.

Di samping itu, keterbukaan informasi dan data juga akan mengarah pada keputusan-keputusan yang lebih efektif.

Ia memberi contoh, sasaran 2.400 subyek rapid test (uji cepat) massal tak jelas dasarnya karena sampai 2018 saja Depok mencatat populasi 2,2 juta penduduk.

“Padahal, output dari tes adalah peta sebaran atau zonasi (kasus Covid-19) wilayah Depok," ujar eks anggota DPRD Kota Depok itu.

"Transparansi informasi dan ketepatan komunikasi dalam situasi ini adalah hal yang penting, termasuk transparansi penggunaan anggaran. Anggaran yang didistribusikan itu juga perlu warga ketahui," tutup Sahat.