Kompas.com - 29/03/2020, 21:40 WIB
Suasana salah sudut ibukota saat  kendaraan melintas di Jalan Underpass, Kuningan, Jakarta, Sabtu (28/3/2020). Sejumlah ruas jalan utama ibu kota lebih lengang dibandingkan hari biasa karena sebagian perusahaan telah menerapkan bekerja dari rumah guna menekan penyebaran virus corona (COVID-19).  ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.

ANTARA FOTO/RENO ESNIRSuasana salah sudut ibukota saat kendaraan melintas di Jalan Underpass, Kuningan, Jakarta, Sabtu (28/3/2020). Sejumlah ruas jalan utama ibu kota lebih lengang dibandingkan hari biasa karena sebagian perusahaan telah menerapkan bekerja dari rumah guna menekan penyebaran virus corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji larangan kendaraan pribadi melintas di ruas jalan ibu kota jika kebijakan lockdown atau karantina wilayah diterapkan untuk memutus penularan Covid-19.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Pemprov DKI memiliki beberapa opsi kebijakan saat lockdown.

Kendati demikian, saat ini, Pemprov DKI masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait karantina wilayah Jakarta karena penyebaran virus corona.

Baca juga: Kota Bogor Siap Berlakukan Karantina Wilayah jika Jakarta Lockdown

"Tentu sambil menunggu kewenangan (pemerintah pusat) itu, kami oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta diperintahkan untuk melakukan kajian terhadap opsi-opsi yang ideal jika ditetapkan Jakarta ada penerapan karantina wilayah," kata Syafrin saat dikonfirmasi, Minggu (29/3/2020).

"Jadi, berbagai opsi itu misalnya yang dilarang angkutan umum, pribadi, tidak termasuk (angkutan) barang. Itu opsinya," lanjutnya.

Syafrin menegaskan, angkutan umum tetap beroperasi jika kebijakan lockdown ditetapkan di wilayah Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Enggak (angkutan umum tidak berhenti berhenti operasi), namanya karantina wilayah itu kan orang di Jakarta enggak boleh keluar, dari luar enggak boleh masuk ke Jakarta," ungkap Syafrin.

Baca juga: Ini Gambaran Skemanya Jika Lockdown Diterapkan untuk Jabodetabek

Syafrin mengungkapkan, kebijakan karantina wilayah di Jakarta akan dibahas pada rapat terbatas (Ratas), Senin (30/3/2020) di Istana Negara.

"Kita besok rencana ada ratas. Jadi, setelah itu penetapannya seperti apa kita sedang siapkan skenarionya dalam kajian. Sehingga, saat ditetapkan Jakarta (lockdown), sudah siap implementasinya," Syafrin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 17 Daftar Kendaraan yang Dikecualikan dalam Ganjil Genap di Jakarta

Ini 17 Daftar Kendaraan yang Dikecualikan dalam Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Izinkan Transportasi Umum Gunakan Kapasitas Angkut 100 Persen

Pemprov DKI Izinkan Transportasi Umum Gunakan Kapasitas Angkut 100 Persen

Megapolitan
Maling Bobol Rumah di Lenteng Agung, Celengan Berisi Tabungan buat Biaya Lahiran Dibawa Kabur

Maling Bobol Rumah di Lenteng Agung, Celengan Berisi Tabungan buat Biaya Lahiran Dibawa Kabur

Megapolitan
Aturan Terbaru Kendaraan yang Dibolehkan Melintasi Kawasan Ganjil Genap di Jakarta

Aturan Terbaru Kendaraan yang Dibolehkan Melintasi Kawasan Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Ganjil Genap di Tempat Wisata di Jakarta Kini Diberlakukan Juga untuk Sepeda Motor

Ganjil Genap di Tempat Wisata di Jakarta Kini Diberlakukan Juga untuk Sepeda Motor

Megapolitan
PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

PPKM Level 2, Rumah Ibadah di Depok Belum Boleh Diisi Penuh

Megapolitan
Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Bioskop di Depok Boleh Buka dengan Kapasitas 70 Persen Saat PPKM Level 2, Simak Semua Ketentuannya

Megapolitan
PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

PPKM Depok Turun ke Level 2, Kapasitas Warteg dan Restoran Maksimum Tetap 50 Persen

Megapolitan
Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan Masuk Mal di Jabodetabek bagi Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Transjakarta Kembali Beroperasi dengan Kapasitas 100 Persen, Penanda Jarak di Bus dan Halte Dicopot Bertahap

Megapolitan
Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Rachel Vennya Akan Diperiksa Polda Metro Jaya Hari Ini

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Aturan Ganjil Genap Selama PPKM Level 2 di Jakarta

Megapolitan
Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Digugat Rp 1 Triliun, PSI Sebut Punya Bukti Kuat sebagai Dasar Pecat Viani Limardi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

[POPULER JABODETABEK] Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun | Resepsi Pernikahan Boleh Digelar dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Tambah 7 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 43 Pasien Dirawat

UPDATE 20 Oktober: Tambah 7 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 43 Pasien Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.