Warga Tak Perlu Khawatir, Pemprov DKI Jamin Stok Pangan Aman

Kompas.com - 30/03/2020, 08:59 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin stok pangan untuk warga Jakarta terpenuhi di tengah pandemi virus Corona ( Covid-19) di Ibu Kota.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Polda Metro Jaya serta beberapa badan usaha milik daerah (BUMD), stok pangan untuk Jakarta dipastikan cukup.

Laporan tersebut disampaikan oleh Bulog Wilayah Jakarta Banten, PT. Food Station Tjipinang Jaya, Disperindag KUKM, dan Dinas KPKP.

"Polda Metro Jaya juga full mendukung upaya pengawasan dan pengamanan pangan bagi warga Jakarta. Satgas Pangan pun demikian siap untuk mengamankan stok dan harga pangan di DKI Jakarta," kata Darjamuni saat dihubungi, Minggu (29/3/2020) malam.

Baca juga: DKI Kaji Larangan Kendaraan Pribadi Melintas jika Lockdown Diterapkan

Ia menuturkan, pangan Jakarta masih tersedia di gudang Bulog, PT. Food Station, dan PD Dharma Jaya.

Stok pangan yang tersedia meliputi beras, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, gula pasir, minyak goreng, bawang putih, ikan dan lainnya.

Selain itu, Dinas KPKP mengimpor stok pangan untuk berjaga-jaga seperti bawang putih dan bawang bombai.

"Kebijakan lain yang mendukung penyediaan stok pangan Jakarta adalah dibukanya impor untuk komoditas yang saat ini stoknya terbatas seperti bawang putih, bawang bombai, raw sugar," jelasnya.

Baca juga: UPDATE: 701 Pasien Positif Covid-19 di Jakarta, Ini Data Sebaran di 156 Kelurahan

Darjamuni meminta warga Jakarta untuk tak panik dengan kelangkaan pangan di tengah wabah Corona.

"Warga Jakarta tidak perlu khawatir dan jangan panik stok pangan pasti ada. Selain stok yang tersimpan tersebut berdasarkan pantauan petugas di pasar swalayan dan pasar tradisional semua masih tersedia dan pasokan masih cukup stabil," tutupnya.

Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji larangan kendaraan pribadi melintas di ruas jalan DKI jika kebijakan lockdown atau karantina wilayah diterapkan untuk memutus penularan Covid-19.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Pemprov DKI memiliki beberapa opsi kebijakan saat lockdown.

Baca juga: Senin, Depok Akan Sampaikan Pertimbangan Lockdown ke Ridwan Kamil

Kendati demikian, saat ini, Pemprov DKI masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait karantina wilayah Jakarta karena penyebaran virus corona.

"Tentu sambil menunggu kewenangan (pemerintah pusat) itu, kami oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta diperintahkan untuk melakukan kajian terhadap opsi-opsi yang ideal jika ditetapkan Jakarta ada penerapan karantina wilayah," kata Syafrin saat dikonfirmasi, Minggu (29/3/2020).

"Jadi, berbagai opsi itu misalnya yang dilarang angkutan umum, pribadi, tidak termasuk (angkutan) barang. Itu opsinya," lanjutnya.

Syafrin menegaskan, angkutan umum tetap beroperasi jika kebijakan lockdown ditetapkan di wilayah Jakarta.

Kebijakan karantina wilayah di Jakarta akan dibahas pada rapat terbatas (Ratas), Senin hari ini, di Istana Negara.

Sementara itu, Kepolisian juga tengah mempersiapkan langkah penutupan jalan di Jakarta jika pemerintah mengimbau untuk lockdown.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta sebanyak 701 orang per Minggu (29/3/2020) pukul 18.00 WIB.

Data terbaru mengenai kasus Covid-19 itu bisa dilihat melalui situs web corona.jakarta.go.id.

Dari 701 pasien yang terinfeksi virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2), sebanyak 48 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan 67 pasien lainnya meninggal dunia.

Untuk pasien Covid-19, alamat 419 orang sudah diketahui, sementara tempat tinggal 282 pasien lainnya masih belum diketahui.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PAN Ini Pasang Wifi Gratis untuk Belajar Online di 7 Titik di Jakbar

Politisi PAN Ini Pasang Wifi Gratis untuk Belajar Online di 7 Titik di Jakbar

Megapolitan
Diduga Sebar Kebohongan Obat Covid-19, Anji Dilaporkan ke Polisi

Diduga Sebar Kebohongan Obat Covid-19, Anji Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Pemprov Jakarta Sebut Ganjil Genap Diterapkan untuk Paksa Warga Tetap di Rumah

Pemprov Jakarta Sebut Ganjil Genap Diterapkan untuk Paksa Warga Tetap di Rumah

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Bertambah 1, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Genap 600

UPDATE 3 Agustus: Bertambah 1, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Genap 600

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Bertambah 24, Kini Ada 572 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 3 Agustus: Bertambah 24, Kini Ada 572 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Sita 131 Kg Sabu, Terbesar Sepanjang Sejarah di Jakarta Selatan

Sita 131 Kg Sabu, Terbesar Sepanjang Sejarah di Jakarta Selatan

Megapolitan
Calon Pendamping Mohammad Idris di Pilkada 2020 Incar Swasta untuk Bangun Depok

Calon Pendamping Mohammad Idris di Pilkada 2020 Incar Swasta untuk Bangun Depok

Megapolitan
Polisi: 3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM dengan Obeng Belajar Melalui Media Sosial

Polisi: 3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM dengan Obeng Belajar Melalui Media Sosial

Megapolitan
3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Polisi, Diduga Sudah Beraksi 9 Kali

3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Polisi, Diduga Sudah Beraksi 9 Kali

Megapolitan
Dampingi Mohammad Idris di Pilkada 2020, IBH Ingin Pikat Pemilih 'Asli Depok dan Jawa'

Dampingi Mohammad Idris di Pilkada 2020, IBH Ingin Pikat Pemilih "Asli Depok dan Jawa"

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya: Peredaran Narkoba saat Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Kapolda Metro Jaya: Peredaran Narkoba saat Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Megapolitan
Polisi Sebut Wilayah Pondok Gede dan Jatiasih Rawan Tawuran di Bekasi

Polisi Sebut Wilayah Pondok Gede dan Jatiasih Rawan Tawuran di Bekasi

Megapolitan
Imam Budi Hartono Klaim Sudah Disetujui Partai untuk Dampingi Idris di Pilkada Depok

Imam Budi Hartono Klaim Sudah Disetujui Partai untuk Dampingi Idris di Pilkada Depok

Megapolitan
Kali Jaletreng Tercemar karena Pembuangan Limbah, Dinas LH Tangsel Kecolongan

Kali Jaletreng Tercemar karena Pembuangan Limbah, Dinas LH Tangsel Kecolongan

Megapolitan
Polda Metro Ungkap 2.894 Kasus Narkotika Sepanjang Januari-Agustus 2020

Polda Metro Ungkap 2.894 Kasus Narkotika Sepanjang Januari-Agustus 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X