JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut mulai mengkaji kebijakan karantina wilayah atau lockdown.
Hal ini lantaran penyebaran virus corona di ibu kota semakin meningkat setiap harinya.
Jika lockdown diterapkan, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin meminta agar Pemprov DKI memastikan pasokan logistik di pasar-pasar daerah aman.
Baca juga: Kota Bogor Bersiap Hadapi Kemungkinan Local Lockdown
Ia berharap jangan sampai karantina wilayah justru malah menyengsarakan warga karena ketiadaan sejumlah bahan pokok di pasaran.
"Sudah harus dipastikan Perumda Pasar Jaya dan stake holder pangan lainnya aman dalam 1 sampai 2 bulan ke depan di Jakarta," ucap Arifin dalam keterangannya, Senin (30/3/2020).
Arifin juga menekankan kerja sama perlu ditingkatkan dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada antrian dan panic buying sehingga semua warga bisa mendapatkan pangan secara proporsional.
Jajaran seperti camat, lurah, RW dan RT perlu disiagakan terutama untuk mendorong saling membantu antar warga.
"Khusus untuk rumah warga yang jadi PDP, ODP dan positif terinfeksi, logistiknya perlu diantarkan ke rumah," kata dia.
Anggota Komisi E DPRD DKI ini juga mengapresiasi Pemprov DKI jika memang harus mengkarantina wilayah, karena itu salah satu cara menekan lajunya penyebaran Covid-19.
"Kami mengapresiasi, karena sejalan dengan permintaan Presiden PKS untuk melock down parsial beberapa wilayah yang terkena wabah virus korona yang cukup parah," tutup Airifin.
Ikut
