Pelindo Tunggu Arahan Pemerintah Terkait Rencana Karantina Wilayah di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC masih menunggu arahan pemerintah terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan melakukan karantina wilayah.

"(Penutupan terminal) penumpang belum ada, masih berlaku ketentuan kesiapsiagaan dan pencegahan COVID-19. Tapi kita siap mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk jika diminta untuk menutup terminal penumpang" kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Arif menyampaikan, mereka masih memantau seperti apa kebijakan yang akan diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat ini.

Baca juga: Dukung Penerapan Karantina Wilayah, Wali Kota Jaksel Nilai Efektif Cegah Penyebaran Corona

"Hari ini kita cermati arahan pemerintah. Jika kebijakan karantina diberlakukan mudah-mudahan untuk arus logistik dari ke pelabuhan akses distribusinya bisa mendapatkan pengaturan khusus," ujar Arif.

Dia menjelaskan, pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan pelayanan moda transportasi lainnya.

Pelayanan yang dominan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah barang baik container maupun non-container.

Arif menambahkan, dengan segala upaya antisipasi yang tinggi, IPC akan mengedepankan pelayanan, karena pelabuhan memikul peran yang strategis sebagai fasilitator perdagangan. Kondisi yang sama juga terjadi di berbagai pelabuhan di luar negeri.

Baca juga: RSAL Mintohardjo Rawat 30 Pasien Covid-19

“Malaysia, misalnya, yang mengambil kebijakan lockdown. Pelabuhan peti kemasnya tetap beroperasi. Pelarangan keluar masuk wilayah tersebut hanya berlaku bagi manusia, untuk meminimalisir penularan virus Corona yang sudah menjadi pandemik global,” jelasnya.

Pemerintah pusat mengaku sudah menerima permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah di Ibu Kota demi mencegah penyebaran Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.