Pelindo Tunggu Arahan Pemerintah Terkait Rencana Karantina Wilayah di Jakarta

Kompas.com - 30/03/2020, 14:51 WIB
Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/10/2019) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARITerminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC masih menunggu arahan pemerintah terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan melakukan karantina wilayah.

"(Penutupan terminal) penumpang belum ada, masih berlaku ketentuan kesiapsiagaan dan pencegahan COVID-19. Tapi kita siap mengikuti kebijakan pemerintah, termasuk jika diminta untuk menutup terminal penumpang" kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Arif menyampaikan, mereka masih memantau seperti apa kebijakan yang akan diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat ini.

Baca juga: Dukung Penerapan Karantina Wilayah, Wali Kota Jaksel Nilai Efektif Cegah Penyebaran Corona

"Hari ini kita cermati arahan pemerintah. Jika kebijakan karantina diberlakukan mudah-mudahan untuk arus logistik dari ke pelabuhan akses distribusinya bisa mendapatkan pengaturan khusus," ujar Arif.

Dia menjelaskan, pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan pelayanan moda transportasi lainnya.

Pelayanan yang dominan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah barang baik container maupun non-container.

Arif menambahkan, dengan segala upaya antisipasi yang tinggi, IPC akan mengedepankan pelayanan, karena pelabuhan memikul peran yang strategis sebagai fasilitator perdagangan. Kondisi yang sama juga terjadi di berbagai pelabuhan di luar negeri.

Baca juga: RSAL Mintohardjo Rawat 30 Pasien Covid-19

“Malaysia, misalnya, yang mengambil kebijakan lockdown. Pelabuhan peti kemasnya tetap beroperasi. Pelarangan keluar masuk wilayah tersebut hanya berlaku bagi manusia, untuk meminimalisir penularan virus Corona yang sudah menjadi pandemik global,” jelasnya.

Pemerintah pusat mengaku sudah menerima permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah di Ibu Kota demi mencegah penyebaran Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud menuturkan, surat tertanggal 28 Maret 2020 diterima pada Minggu (29/3/2020).

Baca juga: Per Hari Ini, 671 Tenaga Medis Covid-19 Tinggal di 4 Hotel Milik DKI

“Baru sampai hari ini, sudah minta kepada presiden untuk memberlakukan karantina wilayah DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar rakyat,” ujar Mahfud seperti dikutip dari tayangan KompasTV.

Menurutnya, sudah ada beberapa daerah yang secara resmi menerapkan karantina wilayah.

Namun, Mahfud mengungkapkan, pemerintah akan membahas soal substansi dan teknis dari karantina wilayah pada Selasa (31/3/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selundupkan 60 Kaleng Cat, Empat Karyawan Jasa Pengiriman Barang Ditangkap

Selundupkan 60 Kaleng Cat, Empat Karyawan Jasa Pengiriman Barang Ditangkap

Megapolitan
Lawan Polisi dengan Badik, Dua Anggota Geng Pandawa Ditembak di Kedua Kakinya

Lawan Polisi dengan Badik, Dua Anggota Geng Pandawa Ditembak di Kedua Kakinya

Megapolitan
Angin Kencang Terbangkan Atap Warga di Cengkareng, Ini Penjelasan BMKG

Angin Kencang Terbangkan Atap Warga di Cengkareng, Ini Penjelasan BMKG

Megapolitan
Antisipasi Libur Panjang, Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Buat Imbauan Liburan di Rumah

Antisipasi Libur Panjang, Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Buat Imbauan Liburan di Rumah

Megapolitan
Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi Bogor, Bima Arya Minta Dilakukan Swab Test

Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi Bogor, Bima Arya Minta Dilakukan Swab Test

Megapolitan
Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Serius Kaji Rencana KBM Tatap Muka

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Serius Kaji Rencana KBM Tatap Muka

Megapolitan
Tangsel Disebut Torehkan Sejumlah Penghargaan, PSI: Itu Kulit Luarnya Saja...

Tangsel Disebut Torehkan Sejumlah Penghargaan, PSI: Itu Kulit Luarnya Saja...

Megapolitan
Satu Anggota Komplotan Pencuri Geng Pandawa Terbukti Konsumsi Sabu-sabu

Satu Anggota Komplotan Pencuri Geng Pandawa Terbukti Konsumsi Sabu-sabu

Megapolitan
UPDATE 26 November: Bertambah 37, Total Ada 2.754 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 26 November: Bertambah 37, Total Ada 2.754 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 26 November: Ada 2.481 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Terbanyak di Pamulang Barat

UPDATE 26 November: Ada 2.481 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Terbanyak di Pamulang Barat

Megapolitan
Dirut RS Ummi Bogor: Rizieq Shihab Kemarin Masuk IGD karena Capek

Dirut RS Ummi Bogor: Rizieq Shihab Kemarin Masuk IGD karena Capek

Megapolitan
UPDATE 26 November: Ada 1.064 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Totalnya 131.525

UPDATE 26 November: Ada 1.064 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Totalnya 131.525

Megapolitan
Simulasi KBM Tatap Muka untuk PAUD, SD, SMP di Bekasi Digelar 18 Januari 2020

Simulasi KBM Tatap Muka untuk PAUD, SD, SMP di Bekasi Digelar 18 Januari 2020

Megapolitan
Dalam Seminggu, Polres Jaksel Tangkap 26 Tersangka Kasus Narkoba

Dalam Seminggu, Polres Jaksel Tangkap 26 Tersangka Kasus Narkoba

Megapolitan
Tumpukan Sampah Kayu dan Bambu di Kali Bekasi Disebut Tak Pernah Dibersihkan

Tumpukan Sampah Kayu dan Bambu di Kali Bekasi Disebut Tak Pernah Dibersihkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X