Sebelum Karantina Wilayah, Pemerintah Harus Punya Data Akurat Warga Miskin Penerima Bantuan

Kompas.com - 30/03/2020, 16:07 WIB
Ilustrasi lockdown karena virus corona ShutterstockIlustrasi lockdown karena virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo mendesak pemerintah agar melakukan pendataan secara cermat sebelum memutuskan karantina wilayah.

Pendataan ini krusial untuk menentukan nasib kalangan miskin dan rentan yang kemungkinan tak mampu memperoleh pemasukan harian, imbas merosotnya aktivitas saat karantina wilayah.

"Sebelum apapun kebijakan dilakukan, harusnya ada social mapping. Kesiapan menjadi penting," kata Imam kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Karantina Wilayah Dianggap Lebih Efektif jika Dimulai dari RT dan RW

"Jadi kalau sekarang baru mulai didata, mungkin pada dasarnya bisa dimulai dulu dari data pelanggan PLN yang di bawah 450 watt. Dari situ ketahuan, masyarakat yang kekuatan ekonominya relarif di bawah," lanjut dia.

Meski demikian, data itu belum tentu sepenuhnya akurat. Oleh karenanya, langkah cepat dan sigap harus segera ditempuh dalam waktu dekat.

Aparat pemerintah, mulai dari tingkat camat hingga RT diminta berkoordinasi sesegera mungkin dan langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi data soal kalangan miskin yang butuh perhatian lebih.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau perlu, aktivis sosial turun di wilayah itu," kata Imam.

Hasil pendataan itu bakal menghasilkan suatu peta yang di dalamnya akan terlihat pola wilayah atau klaster masyarakat prasejahtera yang mesti diperhatikan lebih.

Imam berujar, jika peta ini berhasil diperoleh, tinggal langkah pemerintah menentukan teknis penyaluran bantuan dan dukungan.

Pemerintah bisa mengambil opsi diskon biaya listrik atau air seperti kebanyakan negara yang telah mengambil kebijakan lockdown.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Bangun Polisi Tidur di Pulomas, Diprotes Pesepeda, lalu Diganti Speed Trap

Warga Bangun Polisi Tidur di Pulomas, Diprotes Pesepeda, lalu Diganti Speed Trap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 91 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 1 Kasus di Kota Tangerang, 91 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga  dan Penyertaan Tuhan

Di Balik Patung Jakob Oetama yang Sederhana, Pena Berharga dan Penyertaan Tuhan

Megapolitan
Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Ada Temuan Pelanggaran Prokes, SDN 05 Jagakarsa Belum Gelar PTM hingga Saat Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 27 September: Bertambah 7 Kasus Covid-19 dan 25 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Ketua DPRD DKI Sebut Rapat Bamus Interpelasi Disetujui Tujuh Fraksi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 di Depok Capai 1 Juta Penduduk, Masih Kurang 600.000 dari Target

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Bantah Gelembungkan Dana Reses yang Dituduhkan PSI

Megapolitan
Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Januari-September, DLH Temukan 7 TPS Ilegal di Kota Tangerang

Megapolitan
Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Seorang Tukang Bangunan Tewas Tersengat Listrik di Duren Sawit

Megapolitan
Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Korban Pelecehan KPI Minta Perlindungan LPSK agar Tak Dilaporkan Balik

Megapolitan
Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Demo di Depan Gedung KPK Berakhir, Polisi dan Mahasiswa Punguti Sampah

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Anggota DPRD DKI Viani Limardi Mengaku Belum Terima Surat Pemecatannya sebagai Kader PSI

Megapolitan
Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti di Kembangan, Pihak Penyedia Jasa Keamanan Turut Diperiksa

Megapolitan
Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Dipanggil terkait Kasus Dugaan Pungli 16 Sekuriti, Ketua RW di Kembangan Tak Hadir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.