Jangan Hanya Andalkan Pemerintah, Solidaritas Warga Lebih Efektif Selama Karantina Wilayah

Kompas.com - 31/03/2020, 07:56 WIB
Ilustrasi lockdown karena virus corona ShutterstockIlustrasi lockdown karena virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu karantina wilayah atau local lockdown belakangan kian kencang bunyinya seiring dengan terus meluasnya penularan Covid-19 dalam sebulan ini.

Per Senin (30/3/2020), pemerintah pusat mengumumkan total 1.414 kasus Covid-19, dengan 75 pasien berhasil sembuh, namun 122 di antaranya meninggal dunia.

Meski begitu, pemerintah masih ada dalam posisi menimbang berbagai kemungkinan dampak yang timbul akibat kebijakan karantina wilayah.

Pemerintah pusat sejauh ini belum tegas menyatakan karantina wilayah, melainkan "pembatasan sosial skala besar"; sebuah keputusan yang sudah diteken beberapa kepala daerah di Jabodetabek dua pekan terakhir.

Baca juga: Anies Minta Pusat Terapkan Karantina Wilayah di Jakarta, dengan Syarat...

Mengenai efektivitas kebijakan karantina wilayah oleh pemerintah, sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo menilai bahwa kebijakan ini mesti berpangkal dari data yang akurat.

Data ini penting agar masyarakat yang nafkah hariannya berhenti akibat karantina wilayah, tetap dapat bertahan hidup melalui sokongan pemerintah.

"Sebelum apapun kebijakan dilakukan, harusnya ada social mapping. Kesiapan menjadi penting," ujar Imam kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020).

"Jadi kalau sekarang baru mulai didata, mungkin pada dasarnya bisa dimulai dulu dari data pelanggan PLN yang di bawah 450 watt. Dari situ ketahuan, masyarakat yang kekuatan ekonominya relarif di bawah," ia memberi usul.

Meski demikian, data itu belum tentu sepenuhnya akurat. Imam mendesak aparat pemerintah, mulai dari tingkat camat hingga RT berkoordinasi selekas mungkin.

Kalau bisa, mereka langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi data soal kalangan miskin yang butuh perhatian lebih, bersama aktivis sosial.

Baca juga: Polda Metro: Tak Ada Penutupan Jalan, Simulasi Hanya Pakai Peta

Hasil pendataan itu nantinya akan membentuk pola-pola klaster masyarakat prasejahtera yang mesti diperhatikan lebih.

Berbekal pemetaan seperti itu, pemerintah seharusnya akan banyak terbantu guna menentukan teknis penyaluran bantuan dan dukungan.

Pemerintah bisa mengambil opsi diskon biaya listrik atau air, misalnya, seperti kebanyakan negara yang telah mengambil kebijakan lockdown, sebagai kompensasi karena warganya 24 jam harus berdiam di rumah.

Pemerintah bisa pula memberi masing-masing dari mereka tanda pengenal, semisal berbentuk kupon, untuk ditukar dengan paket sembako.

"Sembako itu bisa diantar 3 hari sekali dari pintu ke pintu untuk masyarakat prasejahtera. Malah itu pasukan ojol bisa dikerahkan dan mereka dapat pemasukan juga," jelas Imam.

"Tetapi sekali lagi, pendataan harus bagus dan mereka yang berhak itu punya kupon, misalnya," ia menegaskan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPO Halte Kramat Cilandak Timur Rawan Jambret, Warga Mengaku Takut Menyeberang Lewat Jembatan

JPO Halte Kramat Cilandak Timur Rawan Jambret, Warga Mengaku Takut Menyeberang Lewat Jembatan

Megapolitan
Lebih dari 3.000 Ojol dan Opang Masih Nekat Berkumpul Saat Tunggu Penumpang

Lebih dari 3.000 Ojol dan Opang Masih Nekat Berkumpul Saat Tunggu Penumpang

Megapolitan
Pria Panjat Pohon Sambil Pamer Kemaluan di Depok Dievakuasi ke Rumah Singgah Beji

Pria Panjat Pohon Sambil Pamer Kemaluan di Depok Dievakuasi ke Rumah Singgah Beji

Megapolitan
WN Nigeria Tewas Ditusuk Temannya Setelah Cekcok Taruhan Game Playstation

WN Nigeria Tewas Ditusuk Temannya Setelah Cekcok Taruhan Game Playstation

Megapolitan
Gedung PLN Gambir, Saksi Bisu Cikal-bakal Hari Listrik Nasional

Gedung PLN Gambir, Saksi Bisu Cikal-bakal Hari Listrik Nasional

Megapolitan
Hujan Deras di Jakarta Selasa Sore, 4 RT dan 7 Jalan Tergenang Banjir

Hujan Deras di Jakarta Selasa Sore, 4 RT dan 7 Jalan Tergenang Banjir

Megapolitan
Pemkot Bekasi Izinkan Bioskop Kembali Beroperasi Pekan Ini

Pemkot Bekasi Izinkan Bioskop Kembali Beroperasi Pekan Ini

Megapolitan
Pria di Depok Panjat Pohon Sambil Teriak-teriak, Gigit Dahan, hingga Pamer Alat Kelamin

Pria di Depok Panjat Pohon Sambil Teriak-teriak, Gigit Dahan, hingga Pamer Alat Kelamin

Megapolitan
Polres Bandara Soekarno-Hatta Dalami Motif Mantan Polisi Selundupkan Amunisi Senjata Api

Polres Bandara Soekarno-Hatta Dalami Motif Mantan Polisi Selundupkan Amunisi Senjata Api

Megapolitan
Polda Metro Jaya Buat 16 Pos Pengamanan Saat Libur Panjang

Polda Metro Jaya Buat 16 Pos Pengamanan Saat Libur Panjang

Megapolitan
Polda Metro Jaya Siapkan 2.999 Personel untuk Antisipasi Libur Panjang

Polda Metro Jaya Siapkan 2.999 Personel untuk Antisipasi Libur Panjang

Megapolitan
Komnas Perempuan Desak Bawaslu Tangsel Tindak Paslon yang Lecehkan Rahayu Saraswati

Komnas Perempuan Desak Bawaslu Tangsel Tindak Paslon yang Lecehkan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Antisipasi Demo Tolak Omnibus Law Besok, Polisi: Kalau Anarkis, Kami Tindak Tegas

Antisipasi Demo Tolak Omnibus Law Besok, Polisi: Kalau Anarkis, Kami Tindak Tegas

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang di Jakarta Timur, Jalan Raya Jambore Banjir

Hujan Deras dan Angin Kencang di Jakarta Timur, Jalan Raya Jambore Banjir

Megapolitan
Warga Sebut di JPO Halte Kramat Cilandak Timur Rawan Penjambretan karena Sepi

Warga Sebut di JPO Halte Kramat Cilandak Timur Rawan Penjambretan karena Sepi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X