Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Diminta Jamin Hidup Kelompok Miskin, APD Tenaga Medis, hingga Stok Pangan Sebelum Lockdown Jakarta

Kompas.com - 31/03/2020, 09:32 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown di Ibu Kota.

Permintaan ini diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) semakin meluas.

Menanggapi usulan Anies tersebut, sejumlah anggota DPRD DKI mengingatkan Anies untuk memastikan beberapa hal sebelum lockdown diterapkan.

Masyarakat kelas bawah

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Anies untuk menjamin kebutuhan hidup termasuk pangan masyarakat, khususnya warga kelas ekonomi menengah ke bawah dan pekerja yang mengandalkan penghasilan harian sebelum melakukan lockdown.

"Yang penting dan perlu dilakukan Gubernur saat ini adalah pengamanan sosial dengan menjamin kebutuhan hidup warga di kelas menengah hingga bawah," ucap Pras saat dihubungi, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Anies Minta Pusat Terapkan Karantina Wilayah di Jakarta, dengan Syarat...

Politisi PDI-P ini menuturkan, sejak Gubernur Anies mengeluarkan seruan untuk melakukan social distancing dan seruan kerja dari rumah atau work from home beberapa pekan lalu, pendapatan para pekerja lepas di Jakarta menurun.

Untuk itu, keputusan mengarantina wilayah dengan menutup akses keluar masuk ke Jakarta harus dipikirkan secara matang.

"Karena itu sebelum mewacanakan karantina wilayah, saya minta Gubernur untuk memikirkan warga bawah ini," jelasnya.

APD tenaga medis 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, karantina wilayah di Jakarta memang sudah sewajarnya diterapkan.

Namun ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan.

Baca juga: Jika Diputuskan Lockdown, Wakil Ketua DPRD DKI Ingatkan Pemprov DKI Penuhi APD Tenaga Medis

Salah satunya adalah memastikan kebutuhan para tenaga medis baik dokter maupun perawat tercukupi.

"Pemerintah menjamin ketersediaan rumah sakit, laboratorium, dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) lengkap yang sesuai standar bagi para tenaga medis," ujar Zita.

"Bagaimana pasukan mau perang kalau tidak dibekali senjata yang bagus, bisa tewas pasukan sebelum mulai perang," lanjut dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com