Harapan Masyarakat jika Diberlakukan Lockdown, Jaminan Tak Kena PHK hingga Fasilitas Internet Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah.

Desakan dari berbagai pihak agar pemerintah melakukan lockdown atau karantina wilayah terus berdatangan.

Kebijakan itu dinilai efektif mencegah penularan virus meluas.

Bahkan, di beberapa wilayah pun masing-masing kepala daerah sudah ada yang terlebih dahulu mengambil sikap untuk mengarantina sendiri wilayahnya.

Baca juga: Anies Diminta Jamin Hidup Kelompok Miskin, APD Tenaga Medis, hingga Stok Pangan Sebelum Lockdown Jakarta

Rencana pemberlakuan lockdown ternyata menuai berbagai harapan masyarakat kepada pemerintah.

Salah satunya Deslianty Manik (23).

Warga Harapan Indah ini mengaku khawatir jika nantinya lockdown atau karantina wilayah benar-benar resmi diterapkan, perusahan tempatnya bekerja langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke karyawannya.

Sebab, dia bekerja di pabrik makanan ringan, di mana perusahaannya harus setiap hari produksi. Bahkan sampai saat ini dirinya tetap bekerja seperti biasa.

“Sampai sekarang aja saya masih bekerja seperti biasa. Jika perusahaan tutup, otomatis produksi enggak jalan, yang ada banyak pemecatan,” kata Deslianty kepada Kompas.com, Selasa (31/3/2020).

Ia mengatakan, jika nantinya akan diterapkan lockdown, pemerintah harus memberi tahu secara tertulis ke perusahaan-perusahaan yang saat ini masih beroperasi.

Sebab, berkaca dari sekarang, meski telah diberikan imbauan berkali-kali oleh pemerintah daerah untuk memberlakukan bekerja dari rumah, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan hal itu.

“Misalnya diterapkan pemerintah karantina wilayah, akses semua jalan ditutup, pemerintah harus kasih surat resmi dan surat itu bisa berlaku untuk kantor-kantor swasta juga bahwa kita karyawan belum bisa masuk sementara waktu karena harus karantina wilayah,” ujar Deslianty.

Deslianty juga meminta jaminan pemerintah agar perusahaan tidak akan memecat karyawan selama berada di rumah saat karantina wilayah tersebut.

Sebab, kata Deslianty, banyak temannya yang bekerja di perusahaan lain diliburkan, tetapi tidak digaji.

Baca juga: Depok Belum Dapat Restu Pemprov Jawa Barat untuk Local Lockdown

“Ada temanku soalnya, diberilah kesempatan untuk di rumah selama pandemi. Tapi sayangnya, selama di rumah dia tidak dapat gaji, syukur-syukur punya tabungan. Kalau tidak, kasihan juga,” ucap Deslianty.

Sementara Mia Amelia (24), warga Pulo Gadung ini menyarankan jikalau pemerintah menerapkan karantina wilayah maka harus diberitahukan dari jauh-jauh hari.

Sehingga, ia bisa mempersiapkan segala kebutuhannya di rumah.

“Ya kalau mau karantina wilayah harus dikasih tahu dari jauh-jauh hari. Misalnya pemerintah tetapkan 1 April karantina wilayah sampai 14 April. Nah, kan warga punya seenggaknya waktu untuk nyiapin kebutuhan selama dua minggu itu,” kata dia.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menyiapkan dana bantuan bagi setiap keluarga yang memang membutuhkan.

Apalagi mereka yang terdampak dari karantina wilayah ini, mulai dari ojek online, sopir angkutan umum, bahkan tukang pijat dan salon.

“Harus ada pendataan dari RT RW setempat buat keluarga yang kurang mampu atau butuh bantuan, pemerintah harus siapin bahan baku yang disebarin oleh RT setempat kalau emang ada karantina wilayah sehingga mereka tidak kelaparan,” ucap Mia.

Ia juga berharap pemerintah bisa memberikan fasilitas internet gratis sehingga masyarakat yang tetap berada di rumah tidak bosan.

“Kalau bisa berikan internet gratis, jadi kalau bosan, masyarakat bisa buka Youtube sepuasnya. Karena jujur, jadi banyak keluarin uang ke kuota sekarang ya dibanding jajan,” tutur dia.