Kemenhub: Pemda Dapat Batasi Transportasi Publik Setelah Berstatus PSBB

Kompas.com - 01/04/2020, 22:24 WIB
Wakapolres Mojokerto Kompol David, mengenakan Helm virus corona saat menyemprotkan disinfektan dan sosialisasi bahaya Covid-19, Selasa (31/3/2020). KOMPAS.COM/DOK. POLRES MOJOKERTOWakapolres Mojokerto Kompol David, mengenakan Helm virus corona saat menyemprotkan disinfektan dan sosialisasi bahaya Covid-19, Selasa (31/3/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.5 BPTJ Tahun 2020.

Edaran itu mengenai pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dari dan ke wilayah Jabodetabek selama masa pandemi Covid-19.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, surat edaran BPTJ diterbitkan menyusul adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

BPTJ merekomendasikan pembatasan transportasi di daerah yang sudah ditetapkan boleh melakukan PSBB.

Baca juga: Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit

Karena itu, pemerintah daerah harus terlebih dahulu mengajukan status PSBB kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sebelum membatasi transportasi.

"Bagi wilayah di Jabodetabek yang sudah berstatus PSBB, Surat Edaran BPTJ Nomor SE 5 Tahun 2020 dapat menjadi pedoman untuk melakukan pembatasan moda transportasi," ujar Adita saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/4/2020) malam.

Pembatasan transportasi, lanjut Adita, tidak bisa dilakukan di daerah-daerah yang belum berstatus PSBB.

"Jika belum secara resmi mendapatkan persetujuan Kemenkes mengenai status PSBB, daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi," kata Adita.

Baca juga: INFOGRAFIK: Beda PSBB dengan Karantina Wilayah

Dalam surat edaran itu, BPTJ merekomendasikan pembatasan layanan transportasi umum dari dan ke Jabodetabek, seperti penghentian sementara layanan kereta api jarak jauh, KRL; penutupan stasiun dan terminal bus.

Kemudian, pembatasan operasional MRT dan LRT; penghentian sementara layanan bus antar-kota dalam provinsi (AKDP), bus antar-kota antar-provinsi (AKAP); dan penutupan sementara operasional perusahaan otobus (PO), loket, agen, dan pul bus.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Megapolitan
Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

Megapolitan
Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Megapolitan
Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Megapolitan
5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

Megapolitan
Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Megapolitan
Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Megapolitan
ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Megapolitan
Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Megapolitan
Suami Bacok Istri di Bekasi, Diduga Karena Cemburu

Suami Bacok Istri di Bekasi, Diduga Karena Cemburu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X