Pemkot Depok Diminta Transparan soal Dana dan Skenario Penanganan Covid-19

Kompas.com - 02/04/2020, 12:05 WIB
Petugas Dinas Kesehatan Kota Depok bersiap melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 dengan sistem drive thru di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/3/2020). Tes dengan sistem tersebut dilakukan guna mempercepat proses pemeriksaan dan mempersempit penyebaran penularan COVID-19 di wilayah Depok dan sekitarnya. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAPetugas Dinas Kesehatan Kota Depok bersiap melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 dengan sistem drive thru di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/3/2020). Tes dengan sistem tersebut dilakukan guna mempercepat proses pemeriksaan dan mempersempit penyebaran penularan COVID-19 di wilayah Depok dan sekitarnya.

DEPOK, KOMPAS.com - Gerakan swadaya #depoklawancorona mendesak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, untuk membuka ke publik alur serta realisasi kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 yang terus meluas di Depok.

Juru bicara #depoklawancorona, Sahat Farida Berlian mengatakan, Pemkot Depok mestinya transparan soal segala skenario yang akan ditempuh dalam menghadapi pandemi ini, termasuk skenario terburuk.

Transparansi itu dianggap penting setelah pemerintah pusat berencana mengalokasikan sekian dana hibah untuk pemerintah daerah guna menghadapi pandemi Covid-19.

Baca juga: Usai dari Depok, Seorang PNS Pemprov Kalbar Ini Positif Corona

“Untuk yang sudah dialokasikan saja, belum terlihat adanya hal konkret, apa lagi nanti sewaktu ada dana hibah dari (pemerintah) pusat?” kata Sahat melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (2/4/2020).

Hingga saat ini, Mohammad Idris menyebut bahwa total baru Rp 20 miliar anggaran yang cair untuk penanganan Covid-19 di Depok.

Sebanyak Rp 15 miliar untuk Dinas Kesehatan, sisanya dianggarkan untuk peningkatan kemampuan RSUD Kota Depok.

Pencairan Rp 20 miliar itu disebut merupakan pencairan tahap pertama. Pemerintah tak memberikan penjelasan mengenai kapan pencairan tahap dua dilakukan dan berapa besarannya.

Baca juga: UPDATE Rapid Test Covid-19 Depok: Kasus Positif Naik 50 Persen

Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD Kota Depok menyatakan bahwa total anggaran yang disetujui untuk digelontorkan selama masa pandemik ini Rp 70 miliar.

"Persoalannya, sejauh ini pelaksanaan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kota Depok masih belum dilakukan secara transparan. Sejalan dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp 70 miliar. Belum terlihat langkah konkret dari Gugus Tugas," ujar Sahat.

“Kami mendapatkan fakta dan informasi di lapangan, ada warga Depok yang suspect (dicurigai Covid-19) mengalami penolakan di beberapa RS, hingga dirawat di fasilitas yang tidak memiliki kelengkapan penanganan Covid-19,” kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Megapolitan
PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Megapolitan
Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Megapolitan
Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Megapolitan
Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Megapolitan
Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X