Pemkot Depok Diminta Transparan soal Dana dan Skenario Penanganan Covid-19

Kompas.com - 02/04/2020, 12:05 WIB
Petugas Dinas Kesehatan Kota Depok bersiap melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 dengan sistem drive thru di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/3/2020). Tes dengan sistem tersebut dilakukan guna mempercepat proses pemeriksaan dan mempersempit penyebaran penularan COVID-19 di wilayah Depok dan sekitarnya. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAPetugas Dinas Kesehatan Kota Depok bersiap melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19 dengan sistem drive thru di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/3/2020). Tes dengan sistem tersebut dilakukan guna mempercepat proses pemeriksaan dan mempersempit penyebaran penularan COVID-19 di wilayah Depok dan sekitarnya.

DEPOK, KOMPAS.com - Gerakan swadaya #depoklawancorona mendesak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, untuk membuka ke publik alur serta realisasi kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 yang terus meluas di Depok.

Juru bicara #depoklawancorona, Sahat Farida Berlian mengatakan, Pemkot Depok mestinya transparan soal segala skenario yang akan ditempuh dalam menghadapi pandemi ini, termasuk skenario terburuk.

Transparansi itu dianggap penting setelah pemerintah pusat berencana mengalokasikan sekian dana hibah untuk pemerintah daerah guna menghadapi pandemi Covid-19.

Baca juga: Usai dari Depok, Seorang PNS Pemprov Kalbar Ini Positif Corona

“Untuk yang sudah dialokasikan saja, belum terlihat adanya hal konkret, apa lagi nanti sewaktu ada dana hibah dari (pemerintah) pusat?” kata Sahat melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (2/4/2020).

Hingga saat ini, Mohammad Idris menyebut bahwa total baru Rp 20 miliar anggaran yang cair untuk penanganan Covid-19 di Depok.

Sebanyak Rp 15 miliar untuk Dinas Kesehatan, sisanya dianggarkan untuk peningkatan kemampuan RSUD Kota Depok.

Pencairan Rp 20 miliar itu disebut merupakan pencairan tahap pertama. Pemerintah tak memberikan penjelasan mengenai kapan pencairan tahap dua dilakukan dan berapa besarannya.

Baca juga: UPDATE Rapid Test Covid-19 Depok: Kasus Positif Naik 50 Persen

Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD Kota Depok menyatakan bahwa total anggaran yang disetujui untuk digelontorkan selama masa pandemik ini Rp 70 miliar.

"Persoalannya, sejauh ini pelaksanaan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kota Depok masih belum dilakukan secara transparan. Sejalan dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp 70 miliar. Belum terlihat langkah konkret dari Gugus Tugas," ujar Sahat.

“Kami mendapatkan fakta dan informasi di lapangan, ada warga Depok yang suspect (dicurigai Covid-19) mengalami penolakan di beberapa RS, hingga dirawat di fasilitas yang tidak memiliki kelengkapan penanganan Covid-19,” kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Megapolitan
Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Megapolitan
Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Megapolitan
Sekelompok Remaja Bersenjata Tajam Serang Permukiman Warga di Bogor

Sekelompok Remaja Bersenjata Tajam Serang Permukiman Warga di Bogor

Megapolitan
800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

Megapolitan
Cegah Penularan Rabies, 145 Hewan Divaksinasi di Johar Baru

Cegah Penularan Rabies, 145 Hewan Divaksinasi di Johar Baru

Megapolitan
Dua Kali Kejadian Begal Sepeda, Polsek Menteng Analisa Lokasi dan Waktu Kejadian

Dua Kali Kejadian Begal Sepeda, Polsek Menteng Analisa Lokasi dan Waktu Kejadian

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Terekam Video Buang Sampah di Kalimalang Dicari Polisi

Pengendara Mobil yang Terekam Video Buang Sampah di Kalimalang Dicari Polisi

Megapolitan
Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Megapolitan
Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Minta Pengelola Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Minta Pengelola Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Lubang untuk Aliran Air Dibuat di Jalanan Jaksel, Paling Banyak di Jalan Fatmawati

Lubang untuk Aliran Air Dibuat di Jalanan Jaksel, Paling Banyak di Jalan Fatmawati

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: PSBB Diperpanjang karena Kasus Covid-19 Meningkat

Wali Kota Tangsel: PSBB Diperpanjang karena Kasus Covid-19 Meningkat

Megapolitan
Bawaslu Catatkan 23 Pelanggaran pada Pilkada Tangsel 2020, Kasus Netralitas ASN Mendominasi

Bawaslu Catatkan 23 Pelanggaran pada Pilkada Tangsel 2020, Kasus Netralitas ASN Mendominasi

Megapolitan
Dinkes Klaim Klaster Keluarga Covid-19 Kota Bekasi Telah Terkendali

Dinkes Klaim Klaster Keluarga Covid-19 Kota Bekasi Telah Terkendali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X