Samsat Banten Berlakukan Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 29 Mei

Kompas.com - 02/04/2020, 17:31 WIB
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di RS Petukangan, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020) KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARDirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di RS Petukangan, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberikan dispensasi pembebasan denda pajak kendaraan bermotor sebagai upaya mengurangi penyebaran virus corona.

Masyarakat yang tidak bisa membayar pajak kendaraan bermotor selama masa tanggap darurat Covid-19 tidak akan dikenakan denda.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pembebasan denda pajak itu baru diterapkan di kantor Samsat Banten yang masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Baca juga: [HOAKS] Relawan Kakak Beradik di RSD Wisma Atlet Meninggal Dunia

"Samsat Banten yang di bawah Polda Metro Jaya sudah (memberlakukan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor), yakni Samsat Ciputat, Cikokol, BSD, dan Ciledug," kata Sambodo saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/4/2020).

Sambodo mengungkapkan, kebijakan pemutihan denda pajak itu berlaku hingga 29 Mei 2020. Namun, pemberlakuan kebijakan bisa diperpanjang sesuai dengan perkembangan penanganan Covid-19.

Sementara itu, polisi masih berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk memberlakukan kebijakan pemutihan denda pajak di wilayah Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

"Sementara ini baru (Samsat) Banten. Untuk DKI Jakarta, pada intinya kita mengusulkan juga supaya kalau bisa mengikuti dengan daerah-daerah lainnya," ungkap Sambodo.

Tak hanya pemutihan denda pajak, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta juga memutuskan memperpanjang pencabutan sementara kebijakan ganjil-genap di wilayah Jakarta untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Awalnya, pencabutan sementara kebijakan ganjil genap diberlakukan selama dua pekan mulai 16 hingga 29 Maret 2020. Kemudian, pencabutan sementara kebijakan itu diperpanjang hingga 5 April 2020.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X