Kaji Mendalam Wacana PSBB, Pimpinan Depok Enggan Berandai-andai

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengaku enggan berandai-andai soal teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya, seandainya jadi ditetapkan.

Ia menganggap bahwa keputusan soal PSBB di Depok hanya dapat diumumkan ketika telah final dan seluruh kajian sudah rampung dibahas.

"Mohon maaf. Kami yang begini tidak boleh berandai-andai, karena harus dikalkulasi secara matang betul, dari segi support (dukungan) pemerintah pusat, provinsi, dan dari keuangan daerah yang ada," kata Pradi kepada wartawan, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Doni Munardo: Warga Melanggar PSBB, Ada Penegakan Hukum dari Aparat

"Skema ini yang betul-betul harus matang sekali, karena memang banyak sekali aspek yang harus dikorbankan, terutama kita nih masyarakat menengah ke bawah kan banyak sekali," ucap dia.

Pradi mengungkapkan, wacana untuk PSBB mutlak memerlukan kajian hasil duduk bersama antara eksekutif dengan legislatif, meskipun regulasinya telah diatur oleh pemerintah pusat.

Pasalnya, indikator-indikator PSBB yang nantinya dipakai, mesti bertolak dari keadaan masing-masing wilayah.

"Saya mengilustrasikan, kebetulan putri saya ada di Spanyol. Di Madrid itu caranya tegas sekali kalau bicara soal lockdown wilayah. Jangankan mudik, keluar rumah pun sudah ditegur. Apakah kita harus sampai ke arah itu?" kata Pradi.

"Nah itu sekali lagi tentu saja butuh kajian-kajian yang mendalam. Segera," imbuh dia.

Sehari sebelumnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris juga telah menyampaikan bahwa wacana PSBB di Depok tengah digodok.

"Saat ini Gugus Tugas (Percepatan Penanganan Covid-19) Kota Depok dengan para praktisi dan ahli sedang melakukan kajian mendalam secara cepat, terhadap semua indikator yang diamanatkan dalam UU dan PMK tersebut," kata Idris melalui keterangan tertulis, Minggu (5/4/2020).