Fakta Pemilihan Wagub DKI, Kemenangan Riza Patria di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 07/04/2020, 08:27 WIB
Cawagub DKI Jakarta dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITACawagub DKI Jakarta dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga DKI Jakarta akhirnya mempunyai wakil gubernur. Setelah perjalanan panjang lebih dari satu tahun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini memiliki pendamping.

Kursi orang nomor dua di Ibu Kota yang ditinggalkan Sandiaga Uno itu akan diduduki politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

Riza terpilih sebagai wagub dalam pemilihan yang digelar DPRD DKI Jakarta pada Senin (6/4/2020).

Berikut fakta-fakta pemilihan wagub DKI Jakarta.

1. Digelar di tengah pandemi Covid-19

Pemilihan wagub DKI Jakarta digelar dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin, mulai pukul 10.00 WIB.

DPRD DKI Jakarta menggelar pemilihan wagub itu di tengah pandemi Covid-19.

Karena itu, panitia pemilihan (panlih) wagub DKI melakukan beberapa hal untuk tetap menjaga jarak aman (physical distancing) di tengah pandemi Covid-19 ini.

Salah satunya, panlih hanya menyediakan 54 kursi untuk anggota DPRD di dalam ruang paripurna, sesuai jumlah minimal anggota DPRD DKI yang harus memilih (kuorum). Kursi tersebut diatur berjarak.

Baca juga: Begini Mekanisme Pemilihan Wagub DKI di Tengah Pandemi Covid-19

Pemilihan dibagi dua gelombang. Pertama, pemilihan oleh 54 anggota Dewan.

Anggota Dewan lain yang memilih pada gelombang kedua harus menunggu terlebih dahulu di ruang transit. Kursi di ruang transit juga diatur berjarak.

Panlih juga menyediakan kamera pendeteksi suhu, hand sanitizer, thermal gun, hingga menyiagakan petugas Dinas Kesehatan.

Seluruh anggota DPRD dan tamu undangan harus memakai masker.

2. Dipilih oleh 100 anggota DPRD

Anggota DPRD DKI Jakarta yang memilih wagub DKI sebanyak 100 orang dari total 106 anggota Dewan.

Ada enam anggota Dewan yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Mereka adalah anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Keenam anggota Fraksi PSI tersebut tidak bisa memilih lantaran menandatangani daftar kehadiran setelah pukul 10.00 WIB atau setelah batas waktu pengisian presensi ditutup.

Dari delapan anggota Fraksi PSI, hanya dua orang yang bisa memilih, yakni Eneng Malianasari yang merupakan anggota panlih dan August Hamonangan, saksi dari Fraksi PSI.

Baca juga: 100 Anggota DPRD DKI Pilih Wagub, 6 Orang Tak Ikut Memilih

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian mengungkapkan, mereka sebenarnya sudah hadir sebelum pukul 10.00 WIB.

Namun, mereka tak menandatangani daftar hadir karena mulanya tak ada siaran langsung pemilihan wagub DKI untuk masyarakat.

"Pagi ini kami standby semua lengkap ada di sini, akan tetapi kami menunggu live streaming yang dijanjikan," ucap Justin, kemarin.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Sejak Pedagang Daging Mogok Massal, RPH Kota Bekasi Tak Beroperasi

Megapolitan
Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Anies Minta Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Jenazah Pasien Covid-19 Bisa Dimakamkan di Pemakaman Mana Saja asal Terapkan Prokes

Megapolitan
Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Pedagang Daging Mogok Jualan, Penjual Bakso dan Soto Terpaksa Tutup

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tambah 3.786, Angka Penambahan Harian Tertinggi Sejak Pandemi

Megapolitan
Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Basarnas Pastikan Tanda SOS di Pulau Laki Hoaks

Megapolitan
Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Tak Laku Dijual karena Mahal, Daging Sapi Dibuang hingga Dikonsumsi Pedagangnya

Megapolitan
Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Megapolitan
Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Megapolitan
Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X