Kompas.com - 07/04/2020, 15:40 WIB
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui permohonan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni menyampaikan bahwa PSBB langsung berlaku setelah ditetapkan oleh Menteri yang mana tertanggal pada hari ini Selasa (7/4/2020).

Dalam Pasal 13 pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 itu, tertulis bahwa akan ada peliburan tempat kerja.

Baca juga: PSBB Diterapkan di Jakarta, Pemkot Bekasi Lebih Mudah Pantau Pergerakan Warganya

Makna kata peliburan tempat kerja dalam Permenkes ini dimaknai sebagai pembatasan proses bekerja di kantor dan menggantinya dengan bekerja di rumah atau yang sekarang dikenal dengan istilah work from home.

Namun, tidak semua perkantoran akan diliburkan sesuai dengan Permenkes tersebut.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi logistik serta kebutuhan dasar lainnya masih diperkenankan beroperasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu pada bagian lampiran, dijelaskan lebih rinci terkait kantor-kantor yang masih akan beroperasi selama penerapan PSBB.

Baca juga: Pemkot Depok: Rata-rata Pabrik Masih Beroperasi

Berikut daftar lengkap kantor-kantor yang masih akan bekerja:

A. Sektor Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, BUMD

  1. TNI dan Polri.
  2. Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan.
  3. Ultilitas publik seperti pelabuhan, badara, pusat distribusi logistik, telekomunikasi dan lainnya.
  4. Pembangkit listrik dan unit transmisi.
  5. Kantor Pos.
  6. Pemadam Kebakaran.
  7. Pusat informatika nasional.
  8. Lembaga pemasyarakatan atau tahanan.
  9. Bea Cukai di pelabuhan, bandara, perbatasan darat.
  10. Karantina hewan dan tumbuhan.
  11. Kantor Pajak.
  12. Lembaga/ Badan yang bertanggung jawab dalam manajemen bencana.
  13. Unit penanggung jawab kebun binatang, pembibitan, margasatwa, penyiram tanaman, patroli dan transportasi yang dibutuhkan.
  14. Unit pengelola panti asuhan, sosial dan jompo.

 

B. Sektor swasta

  1. Toko yang berhubungan dengan kebutuhan pokok.
  2. Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran dan ATM.
  3. Media cetak dan elektronik.
  4. Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel.
  5. Penerima semua bahan pangan dan kebutuhan pokok termasuk makanan, obat-obatan, dan peralatan medis.
  6. Pompa bensin, LPG, toko ritel dan penyimpanan minyak dan gas bumi.
  7. Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
  8. Layanan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Jakarta.
  9. Layanan ekspedisi barang. Catatan ojek online hanya boleh membawa barang dan tidak penumpang.
  10. Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin.
  11. Layanan keamanan pribadi.

C. Perusahaan industri dan kegiatan produksi

  1. Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya.
  2. Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian.
  3. Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan.
  4. Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan.
  5. Kegiatan pertanian bahan pokok dan holtikultura.
  6. Unit produksi barang ekspor.
  7. Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.

D. Perusahaan logistik dan transportasi

  1. Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah.
  2. Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang.
  3. Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos.
  4. Perusahaan jasa pergudangan termasuk cold chain.
  5. Meski diperkenankan beroperasi seluruh perkantoran tersebut diharuskan untuk bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit sesuai dengan protokol masing-masing.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Youtuber Savas Fresh Ditangkap Polisi karena Sebut Ibu Atta Halilintar Berutang Rp 500 Juta

Saat Youtuber Savas Fresh Ditangkap Polisi karena Sebut Ibu Atta Halilintar Berutang Rp 500 Juta

Megapolitan
Ledakan Terdengar di Sekitar Patal Senayan, Polisi: Kegiatan Simulasi Pengamanan VIP PON XX Papua

Ledakan Terdengar di Sekitar Patal Senayan, Polisi: Kegiatan Simulasi Pengamanan VIP PON XX Papua

Megapolitan
Polisi Selidiki Perampokan Sadis yang Pelakunya Bacok Korban di Cipulir Jaksel

Polisi Selidiki Perampokan Sadis yang Pelakunya Bacok Korban di Cipulir Jaksel

Megapolitan
Manajer Holywings Jadi Tersangka, Wagub DKI: Pelajaran Bagi Semua, Jangan Anggap Enteng...

Manajer Holywings Jadi Tersangka, Wagub DKI: Pelajaran Bagi Semua, Jangan Anggap Enteng...

Megapolitan
Jumat Malam, Warga di Sekitar Patal Senayan Mengaku Dengar Ledakan

Jumat Malam, Warga di Sekitar Patal Senayan Mengaku Dengar Ledakan

Megapolitan
Pemprov DKI Tetap Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 di Faskes pada Akhir Pekan

Pemprov DKI Tetap Buka Layanan Vaksinasi Covid-19 di Faskes pada Akhir Pekan

Megapolitan
Informasi Hoaks Jadi Penyebab Sebagian Warga Jakarta Enggan Divaksin Covid-19

Informasi Hoaks Jadi Penyebab Sebagian Warga Jakarta Enggan Divaksin Covid-19

Megapolitan
Perampokan Handphone Sadis di Cipulir, Pelaku Dorong dan Bacok Korban yang Berjalan Sendirian

Perampokan Handphone Sadis di Cipulir, Pelaku Dorong dan Bacok Korban yang Berjalan Sendirian

Megapolitan
Protes PTM SD di Kota Tangerang Belum Digelar, Orangtua Siswa Diminta Bersabar

Protes PTM SD di Kota Tangerang Belum Digelar, Orangtua Siswa Diminta Bersabar

Megapolitan
Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Megapolitan
Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Megapolitan
Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Megapolitan
Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Megapolitan
Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Megapolitan
Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.