Kompas.com - 08/04/2020, 15:24 WIB
Pengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/prasPengendara motor melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Jumar (3/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.


DEPOK, KOMPAS.com - Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Depok diwacanakan mampu menjadi laboratorium rujukan uji PCR (polymerase chain reaction) terkait pemeriksaan Covid-19.

Adapun saat ini, semua uji swab lendir tenggorokan para pasien suspect Covid-19 di Depok harus dibawa ke Jakarta untuk diperiksa positif/negatif Covid-19, gara-gara belum ada laboratorium di Depok yang mampu melakukan itu.

"Kalau labkesda bisa melakukan tes PCR sendiri, maka kita bisa menghemat dua sampai tiga hari untuk tahu hasil positif atau tidak," kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Depok, Alif Noeriyanto ketika dihubungi pada Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Pemkot Tangerang Ajukan Status PSBB ke Provinsi Banten

"Kita usahakan supaya labkesda itu bisa jadi laboratorium khusus, jadi tidak terlalu lama pemeriksaannya," imbuh dia.

Alif menekankan bahwa usulan ini masih berupa wacana. Sebab untuk menjadikan suatu laboratorium sebagai laboratorium rujukan pemeriksaan PCR, harus memenuhi kriteria yang tak sembarang.

Ia mengaku sudah mengusulkan wacana ini kepada Komisi D/Bidang Kesehatan DPRD Kota Depok. Parlemen disebut menyetujui wacana ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentunya tenaganya harus disiapkan dan packagenya disiapkan. Kalau kayak gini kan, harusnya pemerintah pusat punya. Nah, kita koordinasi dengan pemerintah pusat," ungkap Alif.

Baca juga: RS Brimob Kelapa Dua Diusulkan Tambah 100 Ranjang untuk Tampung Pasien Covid-19 di Depok

"Tentunya prosedur standar operasional dan alur-alur nya harus kita template dari pemerintah pusat," lanjut dia.

Pandemi Covid-19 di Depok memang belum menunjukkan tren pelambatan. Ada ancaman kapasitas fasilitas kesehatan di Depok tak mencukupi jika laju penularan tak dapat ditekan.

Sebagai informasi, per Selasa (7/4/2020), Pemerintah Kota Depok mengumumkan total 71 kasus positif Covid-19, dengan 10 orang sembuh, dan 8 orang meninggal dunia.

Sebanyak 28 pasien dalam pengawasan (PDP) juga telanjur meninggal sebagai suspect, sebelum terkonfirmasi positif Covid-19, sejak 18 Maret 2020.

Baca juga: Ketika Ratusan Pegawai Ramayana Depok Terkena Gelombang PHK Imbas Covid-19

Sementara itu, kini masih ada 500 pasien yang masih diawasi dan 1.948 orang yang tengah dipantau terkait Covid-19.

Pemerintah terus menggaungkan instruksi agar warga tetap bertahan di dalam rumah selama pandemi Covid-19 untuk memutus rantai penularan, kecuali terpaksa keluar rumah untuk kebutuhan mendesak.

Warga diminta menjauhi diri dari kerumunan yang dapat mempermudah penularan Covid-19.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 4, Layanan Tatap Muka Dukcapil Jaktim Ditutup hingga 2 Agustus

PPKM Level 4, Layanan Tatap Muka Dukcapil Jaktim Ditutup hingga 2 Agustus

Megapolitan
9 Orang Kena Tipu Modus Rekrutmen PJLP Satpol PP DKI Jakarta, Begini Kronologinya

9 Orang Kena Tipu Modus Rekrutmen PJLP Satpol PP DKI Jakarta, Begini Kronologinya

Megapolitan
Aturan Naik Pesawat Selama Perpanjangan PPKM Level 4, Ini Dokumen yang Wajib Dibawa

Aturan Naik Pesawat Selama Perpanjangan PPKM Level 4, Ini Dokumen yang Wajib Dibawa

Megapolitan
Satpol PP Gadungan Ajak Bibi Tipu Warga Buat Jadi Pegawai Kontrak Pemprov DKI

Satpol PP Gadungan Ajak Bibi Tipu Warga Buat Jadi Pegawai Kontrak Pemprov DKI

Megapolitan
Hati-hati, Ada Penipuan Obat Covid-19 di Online Shop!

Hati-hati, Ada Penipuan Obat Covid-19 di Online Shop!

Megapolitan
Kisah Pemilik Kedai Kopi yang Turun Pendapatan hingga 90 Persen Saat PPKM

Kisah Pemilik Kedai Kopi yang Turun Pendapatan hingga 90 Persen Saat PPKM

Megapolitan
Pasukan Kuning Jakbar Bantu Antar Tabung Oksigen ke RS Sejak Sebulan Terakhir

Pasukan Kuning Jakbar Bantu Antar Tabung Oksigen ke RS Sejak Sebulan Terakhir

Megapolitan
Jakarta Setelah 3 Minggu PPKM: IGD Mulai Lengang, Angka Kematian Covid-19 Masih Tinggi

Jakarta Setelah 3 Minggu PPKM: IGD Mulai Lengang, Angka Kematian Covid-19 Masih Tinggi

Megapolitan
Fakta Pencandu Narkoba Timbun Alkes dan Obat di Jakbar: Ivermectin Dijual Mahal hingga Palsukan Tabung Oksigen

Fakta Pencandu Narkoba Timbun Alkes dan Obat di Jakbar: Ivermectin Dijual Mahal hingga Palsukan Tabung Oksigen

Megapolitan
Vaksinasi Keliling di Pondok Pinang: 125 Orang Mendaftar, yang Disuntik Hanya 109

Vaksinasi Keliling di Pondok Pinang: 125 Orang Mendaftar, yang Disuntik Hanya 109

Megapolitan
Gudang Gas di Belakang Pasar Jabon Meruya Terbakar

Gudang Gas di Belakang Pasar Jabon Meruya Terbakar

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 2 Agustus, Pemkot Tangsel: Seluruh Aturan Ikuti Pusat

PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 2 Agustus, Pemkot Tangsel: Seluruh Aturan Ikuti Pusat

Megapolitan
UPDATE 26 Juli: Tambah 227 Kasus di Kota Tangerang, 6.890 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 26 Juli: Tambah 227 Kasus di Kota Tangerang, 6.890 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Dewan Guru Besar Desak Jokowi Batalkan Statuta UI Hasil Revisi demi Martabat dan Wibawa Kampus

Dewan Guru Besar Desak Jokowi Batalkan Statuta UI Hasil Revisi demi Martabat dan Wibawa Kampus

Megapolitan
Sederet Masalah Statuta UI Hasil Revisi Jokowi, Bukan Cuma Problem Rektor Rangkap Jabatan di BUMN

Sederet Masalah Statuta UI Hasil Revisi Jokowi, Bukan Cuma Problem Rektor Rangkap Jabatan di BUMN

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X