Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Nasdem Usul Pemprov DKI Cabut Bantuan untuk Warga yang Tak Taati PSBB

Kompas.com - 08/04/2020, 15:44 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak dan memberikan sanksi bagi warga yang tidak melaksanakan imbauan Pemprov DKI seperti tetap di rumah dan social distancing.

Apalagi saat ini Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan angka penyebaran virus corona (Covid-19).

Menurut Wibi, salah satu sanksi yang bisa diterapkan adalah mencabut bantuan bagi warga yang menerima.

"Bantuan ini merupakan hak dari masyarakat yang terdampak kebijakan PSBB. Tapi harus diingat, masyarakat juga punya kewajiban untuk mendukung program pencegahan corona ini," ucap Wibi saat dihubungi, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Motor Pribadi dan Ojek Online Tak Boleh Berboncengan Saat PSBB di Jakarta

Ia mengusulkan, masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan jaga jarak dan diam di rumah untuk dicoret dari daftar penerima bantuan.

Sebab, mereka yang melanggar kebijakan itu sama dengan melawan program pemerintah.

"Dalam setiap hal, selalu ada kewajiban dan hak. Kalau mereka tidak mau ikut aturan ya pasti ada konsekuensinya. Mereka harus dicoret dari daftar penerima bantuan," terangnya.

Bagi masyarakat yang bukan penerima bantuan agar diberikan sanksi pidana atau denda.

Tidak hanya mereka yang tidak menjaga jarak, Wibi menambahkan, masyarakat tidak menggunakan masker di luar ruangan juga akan kena sanksi.

"Semua kebijakan pemerintah saat ini harus dipatuhi dengan tertib. Jangan sampai upaya bersama ini gagal cuman gara gara satu dua pihak," kata dia.

Baca juga: Pemprov Ingatkan Pemda Lain Sesuaikan Operasional Bus Tujuan Jakarta dengan Ketentuan PSBB

Diketahui, ada 3,7 juta DKI Jakarta yang harus diberi bantuan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebanyak 3,7 juta orang tersebut dikategorikan sebagai warga miskin ataupun rentan miskin.

Dalam pembahasannya, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Sosial telah menyepakati besaran yang akan diberikan yaitu sebesar Rp 1 juta per keluarga.

"Tim DKI dan Kemensos sepakati untuk memberi dukungan Rp 1 juta per keluarga untuk digunakan bersama-sama," ucap Anies.

Pemprov DKI sendiri memiliki tanggung jawab tetap memberikan bantuan kepada 1.100.000 orang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siswi SMP Jadi Korban Pengeroyokan 4 Siswi di Bekasi

Siswi SMP Jadi Korban Pengeroyokan 4 Siswi di Bekasi

Megapolitan
Sebelum Rampok Toko Jam Mewah di PIK 2, Pelaku Survei ke Lokasi Selama Tiga Pekan

Sebelum Rampok Toko Jam Mewah di PIK 2, Pelaku Survei ke Lokasi Selama Tiga Pekan

Megapolitan
Perampok di Toko PIK 2 Pura-pura Jadi Pembeli Sebelum Gasak Jam Tangan Mewah

Perampok di Toko PIK 2 Pura-pura Jadi Pembeli Sebelum Gasak Jam Tangan Mewah

Megapolitan
Supian Suri: Saya Bersama Partai Koalisi Sepakat Meminta Intan Fauzi untuk Jadi Bacalon Wakil Wali Kota Depok

Supian Suri: Saya Bersama Partai Koalisi Sepakat Meminta Intan Fauzi untuk Jadi Bacalon Wakil Wali Kota Depok

Megapolitan
Disdik DKI: 110.088 Siswa Diterima PPDB Jakarta Jalur Prestasi

Disdik DKI: 110.088 Siswa Diterima PPDB Jakarta Jalur Prestasi

Megapolitan
Dekat dengan Prabowo, Aji Jaya Bintara Optimistis Diusung Gerindra Maju Cawalkot Bogor

Dekat dengan Prabowo, Aji Jaya Bintara Optimistis Diusung Gerindra Maju Cawalkot Bogor

Megapolitan
Tampung dan Bantu Jual Jam Tangan Mewah, Tiga Orang Ditangkap Terkait Perampokan di PIK 2

Tampung dan Bantu Jual Jam Tangan Mewah, Tiga Orang Ditangkap Terkait Perampokan di PIK 2

Megapolitan
Firli Bahuri Tak Juga Ditahan Setelah 7 Bulan Tersangka, Pengamat: Sangat Mungkin Ada Intervensi

Firli Bahuri Tak Juga Ditahan Setelah 7 Bulan Tersangka, Pengamat: Sangat Mungkin Ada Intervensi

Megapolitan
Rayakan HUT Ke-497 Jakarta, PAM Jaya Gelar Khitanan Massal Gratis untuk 497 Anak

Rayakan HUT Ke-497 Jakarta, PAM Jaya Gelar Khitanan Massal Gratis untuk 497 Anak

Megapolitan
Usai Disoroti Bima Arya, Pemkot Bogor Bersihkan Tumpukan Sampah di Jalan Merdeka

Usai Disoroti Bima Arya, Pemkot Bogor Bersihkan Tumpukan Sampah di Jalan Merdeka

Megapolitan
Perampok Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2 Jadi Tersangka, Terancam Hukuman Mati

Perampok Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2 Jadi Tersangka, Terancam Hukuman Mati

Megapolitan
Penampakan Jam Tangan Mewah Miliaran Rupiah yang Digasak Perampok di PIK 2, dari Rolex sampai Audemars Piguet

Penampakan Jam Tangan Mewah Miliaran Rupiah yang Digasak Perampok di PIK 2, dari Rolex sampai Audemars Piguet

Megapolitan
Buntut Guyonan Siswi SMP Jakarta Soal Palestina : Tuai Kecaman, Minta Maaf hingga Wajib Lapor

Buntut Guyonan Siswi SMP Jakarta Soal Palestina : Tuai Kecaman, Minta Maaf hingga Wajib Lapor

Megapolitan
Hendak Maju Pilkada Bogor 2024, Aji Jaya Bintara Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo

Hendak Maju Pilkada Bogor 2024, Aji Jaya Bintara Dukung Program Makan Siang Gratis Prabowo

Megapolitan
Disnaker DKI Belum Terima Laporan Terkait Kabar 450 Karyawan Tokopedia Di-PHK

Disnaker DKI Belum Terima Laporan Terkait Kabar 450 Karyawan Tokopedia Di-PHK

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com