Ajukan PSBB, Pemkot Bekasi Data Warga Terdampak hingga Relokasi Anggaran

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai langkah penanganan wabah virus corona tipe 2 penyebab Covid-19.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, ada sejumlah persiapan yang dilakukan Pemkot Bekasi sebelum PSBB diterapkan.

Pepen, biasa Rahmat Effendi disapa pun berharap persiapan PSBB itu dapat dirampungkan pada Jumat (10/4/2020). Sehingga penerapan PSBB bisa berjalan dengan mulus.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Naik, Pengamat Nilai Kota Bekasi Perlu Berlakukan PSBB

Meski telah menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, adanya PSBB juga diharapkan dapat mengikat kebijakan tersebut. Sehingga masyarakat yang melanggar aturan tersebut bisa terancam dikenakan sanksi pidana.

Lalu apa saja yang disiapkan Pemkot Bekasi sebelum menerapkan PSBB?

Pendataan warga yang terdampak

Untuk mematangkan penerapan PSBB di Kota Bekasi, Pemkot Kota Bekasi tengah mendata warga miskin dan kelompok rentan miskin yang terdampak dari penerapan pembatasan sosial bersakala besar (PSBB).

Pasalnya, roda kehidupan masyarakat seakan terhenti pasca-pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menekan laju pertumbuhan kasus positif baru.

Baca juga: Pemkot Bekasi Mempersiapkan Sejumlah Hal jika PSBB Diterapkan

Masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang dan tukang ojek, menjadi pihak yang merasakan dampak yang cukup signifikan atas kebijakan ini.

“Kalau menghentikan kegiatankan terutama dalam konteks penurunan daya beli, tidak ada stok, itu harus ditanggung oleh pemerintah, itu bebannya pun harus dipikirin,” ujar Pepen.

Pepen mengatakan, jumlah warga miskin atau rentan miskin yang harus diberikan bantuan di Kota Bekasi ada 106.000  keluarga.

Nantinya, setengah dari jumlah warga miskin itu akan dibantu Kementerian Sosial melalui dana bantuan sosial.

Kemudian, sisa kekurangannya akan ditambahkan dari Provinsi Jawa Barat.

“ Walaupun provinsi sudah bilang bahwa kami hanya dikasih untuk 32.000 keluarga, tetapi kami minta atensi dari Gubernur untuk dari jumlah 106.000 keluarga itu ditanggung pusat dan provinsi,” kata dia.

Relokasikan anggaran