Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

DEPOK, KOMPAS.com – Belum ada tanda-tanda perlambatan tren kasus Covid-19 di Indonesia. Penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu terus meluas dan torehan infeksinya terus membengkak dari hari ke hari sejak kali pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Jakarta merupakan episentrum kasus Covid-19. Data terbaru per Kamis (9/4/2020), 1.632 warga Jakarta dinyatakan positif, 149 pasien dinyatakan meninggal akibat Covid-19. Jumlah itu belum menghitung kasus-kasus lain yang belum terkonfirmasi.

Baca juga: [UPDATE] Covid-19 di Depok: Pasien Sembuh Bertambah 1, 2 Suspect Meninggal dalam Sehari

Ibu Kota menjadi sorotan, namun kota-kota di sekitarnya tak kalah gawat. Kota Depok di selatan Jakarta sempat ingar-bingar, karena kasus terkonfirmasi Covid-19 perdana di Indonesia merupakan warga kota ini.

Tapi, masalahnya jauh lebih dari itu. Depok diburu oleh waktu dalam perlombaan yang melelahkan dengan virus ini.

Kapasitas rumah sakit tak sampai seperempat pasien per 9 April 2020

Masalah mendasar yang dihadapi kota-kota di seluruh dunia yang terjangkit pandemi Covid-19 adalah kemampuan sistem layanan kesehatan.

Kota-kota di seluruh dunia berjibaku menekan angka kasus Covid-19, agar kurvanya melandai di bawah garis kemampuan kontrol sistem kesehatan mereka.

Dalam hal ini, Depok ada dalam masalah. Kapasitas rumah sakit yang tersedia di Kota Belimbing tak sampai seperempat jumlah pasien konfirmasi dan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19, jika bertolak dari data terbaru per Kamis (9/4/2020).

Baca juga: RS Depok Potensial Over Kapasitas Tangani Covid-19, IDI Usul Kolaborasi dengan RS Swasta

Pemerintah Kota Depok mengumumkan, per Kamis sore, terdapat 77 pasien positif Covid-19 di Depok, dengan 540 pasien lain masih terus diawasi atas kemungkinan terjangkit Covid-19. Delapan nyawa telah melayang, 11 sembuh.

Itu artinya, di atas kertas, ada 617 pasien di Depok yang layak memperoleh perawatan di ranjang rumah sakit.

Namun, jumlah tempat tidur di ruang isolasi yang tersedia di Depok hanya ada 145 unit. Jumlah itu pun tersebar di 24 rumah sakit seantero Depok, baik swasta maupun milik pemerintah, merujuk data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok.

"Dari 24 rumah sakit di Kota Depok baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, tersedia tempat tidur dengan ruang isolasi berjumlah 145 tempat tidur, dan saat ini
merawat pasien konfirmasi (Covid-19) dan PDP," jelas Wali Kota Depok Mohammad Idris melalui keterangan tertulis, Kamis.

Sementara itu, hanya tiga rumah sakit yang resmi ditunjuk sebagai rumah sakit penanganan Covid-19 di Depok, yaitu RS Bhayangkara/Brimob Polri Kelapa Dua, RSUD Kota Depok, dan Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).

Baca juga: RS Brimob Kelapa Dua Diusulkan Tambah 100 Ranjang untuk Tampung Pasien Covid-19 di Depok

Kapasitas ketiganya hanya 93 tempat tidur, tak sampai dua pertiga kapasitas keseluruhan tempat tidur di Depok.

"RSUI 25 tempat tidur, RSUD 16 tempat tidur dan RS Brimob 52 tempat tidur," lanjut Idris.

Hanya 93 tempat tidur berbanding 617 pasien. Itu berarti, kira-kira hanya 3 dari 20 pasien yang mampu dirawat inap di rumah-rumah sakit rujukan resmi Covid-19 di Depok hari ini.

Jurang yang begitu senjang antara kapasitas rumah sakit dan jumlah pasien di Depok berpotensi kian lebar di hari-hari mendatang.

Berkaca pada tren hari ini, kita belum bisa berharap jumlah pasien terkonfirmasi positif maupun diawasi terkait Covid-19, tidak semakin banyak.

Namun, di sisi lain, hingga hari ini kapasitas rumah sakit tidak ikut bertambah.

"Dalam rangka penanganan, ini penting kita harus siapkan. Kita lihat semua rumah sakit di Depok, kalau terjadi outbreak pasti enggak bisa menampung," tutur anggota DPRD Kota Depok Ikravany Hilman, Selasa (31/3/2020).

"Terkait rumah sakit, ke depan kita perlu waspada, karena kita lihat grafik meningkat terus, belum segera selesai. Apalagi dalam sebulan, dari yang awalnya cuma dua pasien, jadi ratusan," tambah dia.

Perputaran pasien lelet karena tes Covid-19 terpusat di Jakata

Selain rasio kapasitas rumah sakit berbanding jumlah pasien yang tak setimpal, sistem layanan kesehatan Depok kian rentan kewalahan apabila pandemi Covid-19 merebak dalam waktu singkat (outbreak).

Sebagaimana yang dialami kota-kota lain di Indonesia, Depok juga terpaksa harus lama menanti keputusan hasil tes swab tenggorokan berbasis metode polymerase chain reaction (PCR) karena pengumuman ada di tangan Kementerian Kesehatan RI.

Tes swab tenggorokan berbasis PCR merupakan pengujian paling valid untuk memeriksa, apakah seorang pasien positif Covid-19 atau tidak, dengan cara menelaah sampel lendir tenggorokannya.

Masalahnya, seorang pasien bisa menunggu lebih dari tiga hari untuk diberi kepastian mengenai positif/negatif Covid-19. Para pasien di Depok juga mengalami hal yang sama.

Baca juga: Jika Bisa Uji Swab Mandiri, Labkesda Depok Dapat Kurangi Beban Rumah Sakit

Leletnya pemeriksaan telah menelan banyak korban. Per Kamis (9/4/2020), Pemerintah Kota Depok mengumumkan sudah ada 33 PDP yang telanjur meninggal sebagai suspect (dicurigai) Covid-19, sejak data pertama dibuka pada 18 Maret 2020 lalu.

Hasil tes Covid-19 mereka belum kunjung dirilis Kementerian Kesehatan, sedangkan di saat yang sama, 33 orang itu tak mampu bertahan lebih lama lagi.

"Status PDP tersebut (artinya) merupakan pasien yang belum bisa dinyatakan positif atau negatif, karena harus menunggu hasil PCR, yang datanya hanya dikeluarkan oleh PHEOC (Public Health Emergency Operating Center) Kemenkes RI," jelas Idris.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Depok Alif Noeriyanto berpendapat, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Depok harus mampu jadi laboratorium rujukan pemeriksaan Covid-19 berbasis metode PCR, untuk menyiasati keadaan.

Saat ini, semua uji swab lendir tenggorokan para pasien suspect Covid-19 di Depok harus dibawa ke Jakarta untuk diperiksa positif/negatif Covid-19, gara-gara belum ada laboratorium di Depok yang mampu melakukan itu.

Akibatnya, proses pemeriksaan amat memakan waktu karena sampel dari Depok juga harus mengantre dengan sampel-sampel dari daerah lain. Dengan kapasitas rumah sakit yang tidak setangguh Jakarta, pandemi Covid-19 akan jadi bom waktu di Depok.

"Karena masalah di rumah sakit adalah terlalu lamanya pasien itu menginap untuk menunggu hasil uji swab. Kalau kita punya (laboratorium) sendiri, itu akan sangat membantu untuk terjadinya perputaran pasien," kata Alif melalui telepon pada Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Suspect Covid-19 yang Wafat Kian Banyak, Pemkot Depok Siapkan Labkesda untuk Periksa Tes Swab

Alif mengungkapkan, penuhnya kapasitas rumah sakit di Depok juga disumbang oleh lamanya hasil tes Covid-19 terbit, sehingga pihak rumah sakit tak bisa memutuskan dengan segera penanganan pasien.

Kondisi ini akhirnya mencuatkan spekulasi. Beberapa pasien yang dirawat boleh jadi negatif Covid-19, namun karena hasil tes Covid-19 belum kunjung dirilis Kementerian Kesehatan, ia terpaksa dirawat di sana berhari-hari.

Bukan tak mungkin, di luar sana ada pasien lain yang sebetulnya positf Covid-19 namun jatah tempat tidurnya di rumah sakit sudah ludes.

"Kalau Labkesda Kota Depok bisa melakukan tes PCR sendiri, maka kita bisa menghemat dua sampai tiga hari untuk tahu hasil positif atau tidak," ujar Alif.

"Begitu kita tahu hasilnya negatif, bisa kita pulangkan atau kita pindahkan ke ruang non-Covid-19. Jadi pasien yang berhak masuk memang benar-benar bisa masuk dan yang negatif bisa kita pulangkan," ia melanjutkan.

"Artinya, jika dia cepat ketahuan negatif Covid-19, perawatnya juga enggak perlu pakai baju astronot," tambah Alif, menyinggung soal langkanya APD (alat pelindung diri) bagi tenaga medis di Kota Depok.

Berlomba dengan virus

Selain para ilmuwan belum menemukan penawarnya, yang mengerikan dari virus SARS-Cov-2 ialah penularannya yang begitu cepat. Setiap kota dipaksa adu gesit dengan penyebaran virus yang pertama diidentifikasi di Wuhan, China ini.

Pemerintah Kota Depok tak menutup mata mengenai peluang pandemi ini menjadi bom waktu di kemudian hari. Meninggalnya 33 suspect Covid-19 dalam 3 pekan merupakan alarm.

Idris mengakui, pihaknya kini tengah berupaya memperluas kapasitas rumah sakit yang ada di Depok. Kabar terakhir, RS Brimob Kelapa Dua direncanakan sanggup menampung 200 pasien pekan depan.

Namun, penambahan kapasitas ini bukan semata menambah jumlah ruang isolasi dan ranjang, melainkan juga menjamin stok kebutuhan obat-obatan serta alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis yang tentu semakin banyak pula.

Solusi lain, Pemerintah Kota Depok disebut tengah merencanakan rumah singgah khusus bagi para PDP dan orang-orang dalam pemantauan (ODP) terkait Covid-19.

Baca juga: Mirip Wisma Atlet, Depok Siapkan Rumah Singgah Khusus ODP dan PDP Ringan Covid-19

Pasalnya, saat ini, para ODP dan PDP yang dianggap kesehatannya cukup stabil diarahkan untuk isolasi mandiri di kediaman masing-masing, dipantau secara jarak jauh.

Langkah ini diambil karena mereka dinilai belum membutuhkan pertolongan medis seurgen PDP berat dan pasien positif, serta untuk mencegah penularan.

“Karena kalau semuanya dimasukkan ke rumah sakit, sulit. Kalau rumah sakitnya pada kosong, sih, ya masuk saja. Lah, ini, untuk orang yang benar-benar sakit saja tempatnya enggak ada, ibaratnya,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Novarita pada Jumat (3/4/2020) silam.

Idris berujar, rumah singgah khusus ini merupakan alih fungsi dari gedung sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayahnya. Rumah singgah khusus ini disiapkan untuk mereka yang tidak bisa tinggal di rumahnya, karena keterbatasan kondisi keluarganya atau dirinya sendiri.

Ia menaksir, kurang lebih ada 50-100 ruangan yang dapat difungsikan sebagai lokasi penanganan ODP dan PDP ringan di rumah singgah tersebut. Nantinya, akan ada tenaga medis yang siaga di sana.

Selain rumah singgah, Idris juga mengaku tengah serius menggodok Labkesda Kota Depok agar sanggup memeriksa uji swab tenggorokan pasien suspect Covid-19 secara mandiri, berbasis metode PCR.

"Labkesda Kota Depok sebagai laboratorium untuk pemeriksaan swab PCR, saat inisedang tahap persiapan baik dari sarana, prasarana, SDM, dan juga prosedur," kata Idris melalui keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020) malam.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menghadapi kendala dalam mempersiapkan biosafety lab untuk memenuhi syarat pemeriksaan PCR. Berbagai proses terus dijalani agar memenuhi ketentuan standar Kementerian Kesehatan RI.

Semua coba dilakukan selekas mungkin dalam rangka mencegat Covid-19 merambah lebih luas lagi. Kecepatan gerak pengambil keputusan akan sangat menentukan.

Depok dianggap harus mampu menangani sendiri pandemi di wilayahnya, alih-alih mengandalkan Jakarta yang juga tengah kerepotan dan mulai kedodoran.

“Saat ini banyak PDP-PDP (kategori) sedang, yang di rumah-rumah, ditolak di Wisma Atlet dan ditolak di mana-mana. Mereka KTP Depok,” kata Alif Noeriyanto.

“Saya enggak tahu jumlah pastinya berapa yang ditolak di Wisma Atlet, tapi ada. Di Wisma Atlet di tolak, di RSUD Pasar Minggu ditolak, di RSPI (Sulianti Saroso) ditolak karena penuh,” ungkap dia.

Selain 617 pasien di Depok per 9 April 2020, ada 2.002 ODP yang sewaktu-waktu bisa naik statusnya menjadi PDP. Ini belum memasukkan jumlah orang tanpa gejala (OTG) yang tembus 608 orang yang bisa menunjukkan gejala pada 1-2 pekan ke depan.

Bom waktu itu entah kapan meletus.