Kompas.com - 11/04/2020, 21:31 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWali Kota Depok, Mohammad Idris di Crisis Center Corona Balaikota Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengaku bahwa jajarannya belum menerima surat resmi, baik dari Kementerian Kesehatan RI maupun Pemprov Jawa Barat terkait persetujuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi).

Idris berujar, ia mengetahui bahwa PSBB Bodebek telah disetujui Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto dari media massa.

"Menyikapi pemberitaan terkait PSBB Bodebek yang informasinya sudah disetujui Menteri Kesehatan, dengan ini disampaikan bahwa Kota Depok masih menunggu surat resmi dari Gubernur Jawa Barat," ujar Idris melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2020) malam.

Baca juga: Kemenkes Setujui PSBB Depok, Bogor, dan Bekasi

Ia juga masih menunggu Peraturan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan PSBB di wilayah Bodebek.

"Mengingat PSBB ini untuk wilayah Bodebek, maka ada peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten/kota," jelas dia.

Meski demikian, jajaran Pemerintah Kota Depok akan mulai menggelar rapat terbatas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok mulai Minggu (12/4/2020) secara simultan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pemkot Depok: Kampung Siaga Covid-19 Sudah Jangkau 97 Persen Wilayah

"Selanjutnya akan dilakukan rapat teknis untuk konsolidasi, termasuk persiapan-persiapan yang berkaitan dengan PSBB Bodebek di Kota Depok," tutup Idris.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kesehatan menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Depok, Bogor, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

"Yang diminta oleh Gubernur Jawa Barat sudah disetujui,” ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto saat dikonfirmasi, Sabtu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Masinis Selamat

LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Masinis Selamat

Megapolitan
Baru Tahap Uji Coba, Dua Kereta LRT Jabodetabek Cawang-Cibubur Bertabrakan

Baru Tahap Uji Coba, Dua Kereta LRT Jabodetabek Cawang-Cibubur Bertabrakan

Megapolitan
23 Warga Koja Keracunan Setelah Konsumsi Nasi Kotak Berlogo Parpol

23 Warga Koja Keracunan Setelah Konsumsi Nasi Kotak Berlogo Parpol

Megapolitan
Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tewas, Terseret Arus hingga 5 Km

Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tewas, Terseret Arus hingga 5 Km

Megapolitan
1.800 PMKS di Jakarta Barat Ikut Vaksinasi Dosis 1

1.800 PMKS di Jakarta Barat Ikut Vaksinasi Dosis 1

Megapolitan
Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang, Polisi Tes Darah Sopir

Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang, Polisi Tes Darah Sopir

Megapolitan
LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Warga Dengar Dentuman

LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Warga Dengar Dentuman

Megapolitan
Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Megapolitan
Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Megapolitan
Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Megapolitan
Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

Megapolitan
Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Megapolitan
Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.