Pemkot Bekasi Harap Bansos dari Pemprov DKI untuk Warga Terdampak PSBB

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut membantu memberikan Bantuan sosial (Bansos) kepada warga miskin Kota Bekasi yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya sudah bersurat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait permintaan bantuan sosial kepada warga Kota Bekasi yang terdampak PSBB.

"Sudah, tiga hari yang lalu saya sudah bikin surat DKI sudah terima itu, bikin surat bantuan, minimal kesenjangan itu jangan terlalu tinggi," kata Rahmat di Bekasi, Minggu (12/4/2020).

Baca juga: Bantuan Pemerintah Kurang, Warga Gotong Royong Bantu Tetangga di Tengah Pandemi Covid-19

Bantuan dari DKI, kata Rahmat, diharapkan dapat memberikan keringanan Pemkot Bekasi dalam penanganan Covid-19 sekaligus pelaksanaan PSBB.

Mengingat, Kota Bekasi sebagai daerah penyangga DKI Jakarta merupakan mitra kerja dalam beberapa program kepemerintahan.

"Jadi kalau dibantu DKI dalam bentuk material barang lebih enak tinggal nambah dengan bantuan kita (APBD Kota Bekasi). Data-datanya itu untuk meminta (bantuan) sudah saya kirim, entah dikasih atau tidak. Namanya minta dan mohon yang penting kan pada prinsipnya bisa mengurangi beban APBD kita dan hasilnya maksimal," ujar Rahmat.

Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan, Bansos untuk warga miskin di Kota Bekasi yang terdampak PSBB dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga kini belum ada kejelasan kapan akan terealisasi.

Baca juga: Wali Kota Bekasi: Bansos dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar Belum Jelas

Padahal, penerapan PSBB di Kota Bekasi akan berlaku mulai Rabu (15/4/2020).

Ia menjelaskan bahwa ada 106.000 kartu keluarga (KK) Kota Bekasi yang akan mendapat jatah Bansos dari Kementerian Sosial.

Jumlah itu berdasarkan catatan pemerintah pusat melalui Data Terpada Kesejahteraan Sosial (DTKS).