Duduk Perkara, Boleh atau Tidak Ojol Bawa Penumpang Selama PSBB di Jakarta?

Kompas.com - 13/04/2020, 05:30 WIB
Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di DKI Jakarta sudah berjalan sekitar dua hari.

Meski sudah berjalan, masih ada aturan yang membuat bingung masyarakat, yakni boleh atau tidak ojek online mengangkut penumpang selama PSBB di Ibu Kota.

Polemik ini sudah muncul saat Pemprov DKI menyusun peraturan gubernur yang mengatur penerapan PSBB.

Pergub langsung disusun setelah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui usulan PSBB DKI.

Baca juga: Anies Ingin Ojek Online Tetap Bisa Angkut Penumpang Selama PSBB

Saat penyusunan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin ojek online tetap bisa mengangkut penumpang selama masa PSBB.

Namun, keinginan Pemprov DKI ini tak sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Ketentuan pelaksanaan PSBB dalam Pasal 15 Permenkes tersebut menyatakan bahwa ojek online hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang.

"Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang," bunyi ketentuan pelaksanaan PSBB dalam Permenkes tersebut.

Pengesahan Pergub sempat tertunda. Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membahas nasib ojek online selama masa PSBB.

Harapannya, ojek online bisa tetap diizinkan mengangkut penumpang.

Baca juga: PSBB Jakarta, Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang

Rupanya, isi permenkes tidak berubah. Pemprov DKI harus tetap mengacu pada Permenkes untuk menyusun Pergub PSBB.

Pergub DKI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB akhirnya disahkan dengan aturan larangan ojol membawa penumpang.

Pasal 18 Nomor 6 menyebutkan, "Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang".

Tidak ada pasal lain yang mengatur pengecualian pasal tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini yang Harus Dilakukan jika Bergela Covid-19 Saat Faskes di Jakarta Hampir Penuh

Ini yang Harus Dilakukan jika Bergela Covid-19 Saat Faskes di Jakarta Hampir Penuh

Megapolitan
Labkesda Bakal Periksa Spesimen Tiap Hari, Depok Terus Genjot Tes PCR Covid-19

Labkesda Bakal Periksa Spesimen Tiap Hari, Depok Terus Genjot Tes PCR Covid-19

Megapolitan
Cuaca Buruk, Temuan Hasil Operasi SAR Sriwijaya Air Hari Ini Hanya Sedikit

Cuaca Buruk, Temuan Hasil Operasi SAR Sriwijaya Air Hari Ini Hanya Sedikit

Megapolitan
Ada Pegawai Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cipinang Melayu Ditutup Sementara

Ada Pegawai Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cipinang Melayu Ditutup Sementara

Megapolitan
Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19 di Depok

Klaster Keluarga Dominasi Kasus Covid-19 di Depok

Megapolitan
Terowongan Istiqlal-Katedral Mulai Dibangun 20 Januari Ini

Terowongan Istiqlal-Katedral Mulai Dibangun 20 Januari Ini

Megapolitan
Perjalanan Terpilihnya Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta, Berawal dari Lelang Jabatan oleh Anies

Perjalanan Terpilihnya Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta, Berawal dari Lelang Jabatan oleh Anies

Megapolitan
Raffi Ahmad Pesta Usai Disuntik Vaksin, Polisi: Tak Ada Unsur Pelanggaran

Raffi Ahmad Pesta Usai Disuntik Vaksin, Polisi: Tak Ada Unsur Pelanggaran

Megapolitan
Jalan Ditutup Imbas Proyek Terowongan Istiqlal-Katedral, Ini Pengalihan Arusnya

Jalan Ditutup Imbas Proyek Terowongan Istiqlal-Katedral, Ini Pengalihan Arusnya

Megapolitan
Satgas Covid-19: Kepatuhan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Makin Turun

Satgas Covid-19: Kepatuhan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Makin Turun

Megapolitan
Penerima BST Lansia dan Disabilitas Boleh Diwakilkan Pihak Keluarga

Penerima BST Lansia dan Disabilitas Boleh Diwakilkan Pihak Keluarga

Megapolitan
Tak Ada Fasilitas, Sampah APD di TPU Jombang Dibakar Tanpa Pengelolaan Khusus

Tak Ada Fasilitas, Sampah APD di TPU Jombang Dibakar Tanpa Pengelolaan Khusus

Megapolitan
Berkas Perkara Kasus Video Berkonten Pornografi Gisel dan Nobu Masih Dilengkapi

Berkas Perkara Kasus Video Berkonten Pornografi Gisel dan Nobu Masih Dilengkapi

Megapolitan
Komplotan Pembuat Surat Tes Covid-19 Palsu Patok Harga Rp 1 Juta Per Lembar

Komplotan Pembuat Surat Tes Covid-19 Palsu Patok Harga Rp 1 Juta Per Lembar

Megapolitan
Nindy Ayunda Tak Kunjung Datangi Mapolres Jakbar untuk Diperiksa Terkait Kasus Narkoba Suaminya

Nindy Ayunda Tak Kunjung Datangi Mapolres Jakbar untuk Diperiksa Terkait Kasus Narkoba Suaminya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X