Kompas.com - 13/04/2020, 09:24 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Pemenhub) Nomor 18 Tahun 2020 yang memperbolehkan ojek online mengangkut penumpang selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pengurus harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, munculnya Permenhub tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19.

"Pemerintah masih tersandera kepentingan ekonomi jangka pendek, yang tidak jelas ujung pangkalnya," kata Tulus dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Polisi Nilai Ada Dualisme Aturan soal Boleh Tidaknya Ojol Bawa Penumpang

Dalam Permenhub tersebut disebutkan bahwa ojol bisa mengangkut penumpang selama sepeda motornya telah disemprot disinfektan serta menggunakan masker dan sarung tangan.

Namun, pemerintah tentu tak bisa mengontrol apakah kebijakan tersebut benar diterapkan oleh pengemudi ojol sebelum mengangkut penumpang.

Selain itu, Tulus menyampaikan bahwa Pasal 11 ayat 1 Permenhub tersebut menentang berbagai aturan yang ada salah satunya UU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca juga: Duduk Perkara, Boleh atau Tidak Ojol Bawa Penumpang Selama PSBB di Jakarta?

Secara operasional, aturan itu juga bertolak belakang dengan Pergub No. 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Menanggulangi Covid-19, di DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain agar Permenhub No. 18/2020 dicabut, dibatalkan. Seharusnya pemerintah tidak melakukan tindakan tindakan yang kompromistis dalam upaya pengendalian Covid-19. Utamakan keamanan, keselamatan dan nyawa warga Indonesia," ujar Tulus.

Tulus menyebutkan, jika Permenhub itu diterapkan, maka PSBB percuma diterapkan, karena potensi penyebaran virus semakin tinggi.

Baca juga: Beda dengan Aturan Kemenkes, Kemenhub Perbolehkan Ojol Angkut Penumpang

Ia juga berharap kepada aplikator dari ojol untuk tidak menerapkan kebijakan Permenhub tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga 'Lockdown' Kandang

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga "Lockdown" Kandang

Megapolitan
Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Megapolitan
Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Megapolitan
Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Megapolitan
Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Megapolitan
Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Megapolitan
Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Megapolitan
Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Megapolitan
Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Megapolitan
Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Megapolitan
Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Megapolitan
Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.